Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Percepat Transisi Energi, Sri Mulyani Luncurkan Platform Pembiayaan

A+
A-
0
A+
A-
0
Percepat Transisi Energi, Sri Mulyani Luncurkan Platform Pembiayaan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua dari kiri).

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi meluncurkan platform Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) hari ini, Senin (14/11/2022).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ETM menjadi program pemerintah untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur energi dan percepatan transisi energi. Melalui langkah ini, diharapkan transisi energi menuju net zero emission dapat segera tercapai.

"Perubahan iklim menjadi tantangan nyata yang akan menimbulkan dampak signifikan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, serta lebih lama dibandingkan dengan pandemi Covid-19," katanya, Senin (14/11/2022).

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sri Mulyani menuturkan ETM sangat penting bagi Indonesia karena memiliki populasi hampir 300 juta jiwa. Dampak dari perubahan iklim bahkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama yang tinggal di dataran rendah.

Menurutnya, tekanan sosial dan ekonomi karena bencana akibat perubahan iklim akan makin sulit diprediksi pada masa depan.

Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebagaimana tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC). Pemerintah menargetkan penurunan emisi sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada 2030. Untuk net zero emission (NZE), ditargetkan tercapai pada 2060 atau lebih cepat.

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

Sri Mulyani menyebut ETM di Indonesia meliputi skema pensiun dini dari pembangkit listrik tenaga batu bara di Indonesia, serta skema pengembangan fasilitas energi hijau. Mengingat ruang fiskal yang terbatas, ETM akan didanai melalui bentuk pembiayaan campuran (blended finance).

Platform ETM tersebut akan berperan sebagai kerangka kerja untuk menyediakan pembiayaan yang diperlukan dalam mempercepat transisi energi nasional dengan memobilisasi sumber pendanaan komersial dan nonkomersial secara berkelanjutan.

"Platform negara ETM Indonesia akan mengirim sinyal kuat tidak hanya kepada Asia Pasifik, tetapi juga dunia. Indonesia akan memimpin dunia melakukan transisi yang adil dan terjangkau dari energi fosil menjadi energi bersih," ujar menteri keuangan.

Baca Juga: Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Dalam peluncuran ETM hari ini, ditandatangani juga nota kesepahaman antara PT SMI sebagai country platform ETM manager dan 14 mitra internasional seperti World Bank, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, HSBC, Standard Chartered, USAID, dan UNDP. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, ETM, platform pembiayaan, transisi energi, emisi karbon, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 25 Januari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Ada Perubahan Aturan, DJBC Buka Forum Asistensi bagi Pengusaha Rokok

Rabu, 25 Januari 2023 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tax Buoyancy Turun, Rasio Pajak 2023 Diperkirakan Hanya 9,61 Persen

Rabu, 25 Januari 2023 | 12:30 WIB
PP 50/2022

Agar Imbalan Bunga Diberikan, WP Perlu Perhatikan 3 Ketentuan Ini

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T