ADMINISTRASI PAJAK

Perbarui Cap Fasilitas PPN di e-Faktur, DJP Minta PKP Lakukan Ini

Muhamad Wildan | Jumat, 13 Mei 2022 | 09:30 WIB
Perbarui Cap Fasilitas PPN di e-Faktur, DJP Minta PKP Lakukan Ini

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan terus memperbarui aplikasi e-faktur sehingga fitur-fitur yang tersedia sejalan dengan perkembangan peraturan PPN yang terbaru, termasuk dalam hal pemberian cap atau keterangan fasilitas PPN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan cap atau keterangan fasilitas PPN dibebaskan, tidak dipungut, ataupun ditanggung pemerintah akan terus diperbarui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbit.

Menurutnya, pengusaha kena pajak (PKP) perlu melakukan sinkronisasi kode cap sehingga aplikasi e-faktur tetap sesuai dengan ketentuan terbaru.

Baca Juga:
Soal Persiapan Pengadilan Pajak di Bawah MA, Begini Saran Peneliti

"Silakan lakukan sinkronisasi kode cap melalui menu Referensi submenu Sinkron Kode Cap di aplikasi saat hendak membuat faktur pajak dimaksud agar keterangan menjadi ter-update," katanya, Jumat (13/5/2022).

Untuk diketahui, kewajiban untuk membubuhkan keterangan fasilitas PPN dibebaskan, tidak dipungut, atau ditanggung pemerintah dimuat dalam Pasal 20 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022.

Keterangan yang harus dibubuhkan pada faktur pajak adalah jenis fasilitas PPN diberikan dan peraturan perundang-undangan yang mendasari pemberian fasilitas.

Baca Juga:
Bertemu Ratusan Pedagang Emas, Petugas Pajak Jelaskan Soal Wajib PKP

Sebagai catatan, barang kena pajak dan jasa kena pajak BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tercantum pada Pasal 16B UU PPN.

Pada Pasal 16B ayat (1), tertulis fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dapat diberikan untuk kegiatan di kawasan tertentu dalam daerah pabean, penyerahan BKP/JKP tertentu, impor BKP tertentu, pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Fasilitas-fasilitas PPN tersebut akan diperinci melalui peraturan pemerintah (PP). Walau demikian, PP yang dimaksud masih belum diterbitkan oleh pemerintah hingga saat ini. (rig)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR

0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

TATA 15 Mei 2022 | 15:23 WIB

Mengenai sinkronisasi PPN dibebaskan dapatkah saya bertanya untuk Jasa pengangkutan yang memakai Kenderaan plat kuning memakai kode cap yang mana ya Pak? 07 atau 08? Dan pilihan cap yang mana ya Pak? Terima kasih

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 07 Juni 2023 | 20:00 WIB PERADILAN PAJAK

Soal Persiapan Pengadilan Pajak di Bawah MA, Begini Saran Peneliti

Rabu, 07 Juni 2023 | 19:00 WIB KPP PRATAMA BOYOLALI

Bertemu Ratusan Pedagang Emas, Petugas Pajak Jelaskan Soal Wajib PKP

Rabu, 07 Juni 2023 | 18:57 WIB PENGADILAN PAJAK

Begini Kata Komisi Yudisial Soal Pengawasan Hakim Pajak

BERITA PILIHAN

Rabu, 07 Juni 2023 | 20:00 WIB PERADILAN PAJAK

Soal Persiapan Pengadilan Pajak di Bawah MA, Begini Saran Peneliti

Rabu, 07 Juni 2023 | 18:57 WIB PENGADILAN PAJAK

Begini Kata Komisi Yudisial Soal Pengawasan Hakim Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 16:37 WIB KERJA SAMA PENDIDIKAN

STH Indonesia Jentera dan DDTC Teken MoU Pendidikan Hukum Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 16:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Pemanfaatan Insentif Fiskal untuk Energi Terbarukan Belum Optimal

Rabu, 07 Juni 2023 | 14:30 WIB KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

Pemerintah Minta Komwasjak Berpihak ke Wajib Pajak

Rabu, 07 Juni 2023 | 12:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Putusan Pengadilan Pajak Harus Berkualitas Agar Bisa Jadi Preseden

Rabu, 07 Juni 2023 | 12:03 WIB AGENDA PAJAK

Sore Ini! Jangan Lewatkan Diskusi Soal Pengadilan Pajak