Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Perbarui Cap Fasilitas PPN di e-Faktur, DJP Minta PKP Lakukan Ini

A+
A-
84
A+
A-
84
Perbarui Cap Fasilitas PPN di e-Faktur, DJP Minta PKP Lakukan Ini

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan terus memperbarui aplikasi e-faktur sehingga fitur-fitur yang tersedia sejalan dengan perkembangan peraturan PPN yang terbaru, termasuk dalam hal pemberian cap atau keterangan fasilitas PPN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan cap atau keterangan fasilitas PPN dibebaskan, tidak dipungut, ataupun ditanggung pemerintah akan terus diperbarui sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbit.

Menurutnya, pengusaha kena pajak (PKP) perlu melakukan sinkronisasi kode cap sehingga aplikasi e-faktur tetap sesuai dengan ketentuan terbaru.

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

"Silakan lakukan sinkronisasi kode cap melalui menu Referensi submenu Sinkron Kode Cap di aplikasi saat hendak membuat faktur pajak dimaksud agar keterangan menjadi ter-update," katanya, Jumat (13/5/2022).

Untuk diketahui, kewajiban untuk membubuhkan keterangan fasilitas PPN dibebaskan, tidak dipungut, atau ditanggung pemerintah dimuat dalam Pasal 20 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-03/PJ/2022.

Keterangan yang harus dibubuhkan pada faktur pajak adalah jenis fasilitas PPN diberikan dan peraturan perundang-undangan yang mendasari pemberian fasilitas.

Baca Juga: Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Sebagai catatan, barang kena pajak dan jasa kena pajak BKP/JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tercantum pada Pasal 16B UU PPN.

Pada Pasal 16B ayat (1), tertulis fasilitas tidak dipungut atau dibebaskan dapat diberikan untuk kegiatan di kawasan tertentu dalam daerah pabean, penyerahan BKP/JKP tertentu, impor BKP tertentu, pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, dan pemanfaatan JKP tertentu dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

Fasilitas-fasilitas PPN tersebut akan diperinci melalui peraturan pemerintah (PP). Walau demikian, PP yang dimaksud masih belum diterbitkan oleh pemerintah hingga saat ini. (rig)

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Topik : DJP, e-faktur, faktur pajak, peraturan pajak, PPN, PER-03/pj/2022, pajak, PKP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

TATA

Minggu, 15 Mei 2022 | 15:23 WIB
Mengenai sinkronisasi PPN dibebaskan dapatkah saya bertanya untuk Jasa pengangkutan yang memakai Kenderaan plat kuning memakai kode cap yang mana ya Pak? 07 atau 08? Dan pilihan cap yang mana ya Pak? Terima kasih
1

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Penghitungan Imbalan Bunga

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 09:00 WIB
KINERJA FISKAL

Begini Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus