Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penyesuaian Sektor Penerima Insentif Pajak, Download Aturannya di Sini

A+
A-
4
A+
A-
4
Penyesuaian Sektor Penerima Insentif Pajak, Download Aturannya di Sini

DDTC Newsletter Vol.06 No.9, November 2021 bertajuk Readjustment to the Criteria of Tax Incentives Recipients Affected by Covid-19.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali menyesuaikan jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) wajib pajak penerima insentif pajak terkait dengan pandemi Covid-19. Pemerintah juga menerbitkan petunjuk teknis pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terdampak Covid-19.

Selain itu, pemerintah menerbitkan aturan terkait dengan edukasi perpajakan, PPnBM atas kendaraan bermotor, pemungut dan tata cara pemungutan bea meterai, bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk pakaian dan aksesoris pakaian, serta tarif preferensi antara Indonesia dan negara negara EFTA.

Aturan yang terbit dalam beberapa minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.06 No.9, November 2021 bertajuk Readjustment to the Criteria of Tax Incentives Recipients Affected by Covid-19. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

Baca Juga: Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda
  • Penyesuaian Kriteria Penerima Insentif Pajak Terdampak Covid-19

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 149/PMK.03/2021, Kementerian Keuangan menyesuaikan kembali jumlah kode KLU wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 yang berhak menerima insentif pajak.

Beleid tersebut merupakan perubahan dari PMK 9/2021 s.t.d.d PMK 82/2021. Penyesuaian kriteria penerima insentif ini mengakomodasi sektor yang masih membutuhkan dukungan agar menjadi daya ungkit perekonomian secara luas. Adapun PMK 149/2021 ini berlaku sejak 26 Oktober 2021.

  • Aturan Pelaksana Insentif Pajak

Melalui Surat Edaran No. SE-44/PJ/2021, dirjen pajak memberikan petunjuk pelaksanaan PMK 9/2021 s.t.d.d PMK 82/2021. Secara garis besar, surat edaran yang berlaku pada 1 Juli 2021 ini memberikan pedoman terkait dengan pemberian insentif pajak dalam PMK 9/2021 s.t.d.d PMK 82/2021.

Baca Juga: Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah
  • Aturan Baru Mengenai Edukasi Perpajakan

Dirjen pajak menerbitkan kebijakan terbaru terkait edukasi perpajakan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2021. Perdirjen pajak yang berlaku sejak 17 Juni 2021 ini diterbitkan agar tercipta edukasi perpajakan yang eektif dan efisien.

  • Pengaturan Ulang Ketentuan PPnBM atas Kendaraan Bermotor

Melalui PMK No. 141/PMK.010/2021, Kementerian Keuangan menyesuaikan ketentuan PPnBM atas kendaraan bermotor. Penyesuaian ketentuan dimaksudkan untuk mempercepat penurunan emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan.

PMK 141/2021 tersebut berlaku sejak 16 Oktober 2021. Berlakunya PMK 141/2021 sekaligus mencabut PMK 64/2014 s.t.d.d PMK 33/2017, Kepdirjen Pajak No.KEP.199 /PJ/2000, Kepdirjen Pajak No. KEP.540/ PJ/ 2000, Pasal 12 angka 3 Kepdirjen Pajak No.KEP-214/PJ/2001, dan Kepdirjen Pajak No. KEP-229 /PJ/2003.

Baca Juga: Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim
  • Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Melalui PMK No. 142/PMK.010/2021, pemerintah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor produk pakaian dan aksesori pakaian. PMK yang diundangkan pada pada 22 Oktober 2021 ini mulai berlaku setelah 21 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

  • Ketentuan Penetapan Pemungut Bea Materai

Melalui PMK No. 151/PMK.03/2021, Kementerian Keuangan mengatur ketentuan terkait dengan penetapan pemungut bea meterai dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporannya. PMK ini mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu per 27 Oktober 2021. Penetapan Tarif Bea Masuk Persetujuan Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Negara EFTA

Melalui PMK No.152/PMK.010/2021, Kementerian Keuangan mengatur ketentuan pemberian tarif preferensi dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan negara-negara European Free Trade Association (EFTA). Beleid ini mulai berlaku sejak 1 November 2021.

Baca Juga: Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?
  • Tarif Sanksi Bunga dan Imbalan Bunga November 2021

Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 November – 30 November 2021. Perincian tarif bunga dan imbalan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 60/KM.10/2021. (kaw)

Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, pajak, insentif pajak, PMK 149/2021, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 09:19 WIB
JERSEY

Cegah Peredaran Gelap, Jualan Ganja Kini Dipungut Pajak 20%

Senin, 06 Desember 2021 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Rencana WP UMKM Diwajibkan Lapor Omzet, Ini Kata DJP

Minggu, 05 Desember 2021 | 15:00 WIB
TAIWAN

Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

Minggu, 05 Desember 2021 | 14:30 WIB
KABUPATEN KATINGAN

Dapat Surat dari Menteri Keuangan, Pemda Datangi KP2KP

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 16:37 WIB
KPP PRATAMA KUBU RAYA

Telusuri Aset WP yang Tunggak Pajak, DJP Gandeng Pemda

Senin, 06 Desember 2021 | 16:30 WIB
KINERJA FISKAL

Dana Pemda yang Mengendap di Bank Segera Susut, Ini Alasan Pemerintah

Senin, 06 Desember 2021 | 16:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Curhat Komunitas Difabel ke DJP: Literasi Pajak Masih Minim

Senin, 06 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Ikut Danai Program Ramah Penyandang Disabilitas, Apa Saja?

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK

Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini