Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Penyesuaian Sektor Penerima Insentif Pajak, Download Aturannya di Sini

A+
A-
5
A+
A-
5
Penyesuaian Sektor Penerima Insentif Pajak, Download Aturannya di Sini

DDTC Newsletter Vol.06 No.9, November 2021 bertajuk Readjustment to the Criteria of Tax Incentives Recipients Affected by Covid-19.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali menyesuaikan jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) wajib pajak penerima insentif pajak terkait dengan pandemi Covid-19. Pemerintah juga menerbitkan petunjuk teknis pemberian insentif pajak bagi wajib pajak terdampak Covid-19.

Selain itu, pemerintah menerbitkan aturan terkait dengan edukasi perpajakan, PPnBM atas kendaraan bermotor, pemungut dan tata cara pemungutan bea meterai, bea masuk tindakan pengamanan atas impor produk pakaian dan aksesoris pakaian, serta tarif preferensi antara Indonesia dan negara negara EFTA.

Aturan yang terbit dalam beberapa minggu terakhir ini telah dirangkum dalam DDTC Newsletter Vol.06 No.9, November 2021 bertajuk Readjustment to the Criteria of Tax Incentives Recipients Affected by Covid-19. Anda juga bisa men-download sejumlah aturan tersebut di sini.

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan
  • Penyesuaian Kriteria Penerima Insentif Pajak Terdampak Covid-19

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 149/PMK.03/2021, Kementerian Keuangan menyesuaikan kembali jumlah kode KLU wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 yang berhak menerima insentif pajak.

Beleid tersebut merupakan perubahan dari PMK 9/2021 s.t.d.d PMK 82/2021. Penyesuaian kriteria penerima insentif ini mengakomodasi sektor yang masih membutuhkan dukungan agar menjadi daya ungkit perekonomian secara luas. Adapun PMK 149/2021 ini berlaku sejak 26 Oktober 2021.

  • Aturan Pelaksana Insentif Pajak

Melalui Surat Edaran No. SE-44/PJ/2021, dirjen pajak memberikan petunjuk pelaksanaan PMK 9/2021 s.t.d.d PMK 82/2021. Secara garis besar, surat edaran yang berlaku pada 1 Juli 2021 ini memberikan pedoman terkait dengan pemberian insentif pajak dalam PMK 9/2021 s.t.d.d PMK 82/2021.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini
  • Aturan Baru Mengenai Edukasi Perpajakan

Dirjen pajak menerbitkan kebijakan terbaru terkait edukasi perpajakan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2021. Perdirjen pajak yang berlaku sejak 17 Juni 2021 ini diterbitkan agar tercipta edukasi perpajakan yang eektif dan efisien.

  • Pengaturan Ulang Ketentuan PPnBM atas Kendaraan Bermotor

Melalui PMK No. 141/PMK.010/2021, Kementerian Keuangan menyesuaikan ketentuan PPnBM atas kendaraan bermotor. Penyesuaian ketentuan dimaksudkan untuk mempercepat penurunan emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan.

PMK 141/2021 tersebut berlaku sejak 16 Oktober 2021. Berlakunya PMK 141/2021 sekaligus mencabut PMK 64/2014 s.t.d.d PMK 33/2017, Kepdirjen Pajak No.KEP.199 /PJ/2000, Kepdirjen Pajak No. KEP.540/ PJ/ 2000, Pasal 12 angka 3 Kepdirjen Pajak No.KEP-214/PJ/2001, dan Kepdirjen Pajak No. KEP-229 /PJ/2003.

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?
  • Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Melalui PMK No. 142/PMK.010/2021, pemerintah mengenakan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atas impor produk pakaian dan aksesori pakaian. PMK yang diundangkan pada pada 22 Oktober 2021 ini mulai berlaku setelah 21 hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

  • Ketentuan Penetapan Pemungut Bea Materai

Melalui PMK No. 151/PMK.03/2021, Kementerian Keuangan mengatur ketentuan terkait dengan penetapan pemungut bea meterai dan tata cara pemungutan, penyetoran, serta pelaporannya. PMK ini mulai berlaku pada saat diundangkan yaitu per 27 Oktober 2021. Penetapan Tarif Bea Masuk Persetujuan Kemitraan Ekonomi Indonesia dan Negara EFTA

Melalui PMK No.152/PMK.010/2021, Kementerian Keuangan mengatur ketentuan pemberian tarif preferensi dalam rangka persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dengan negara-negara European Free Trade Association (EFTA). Beleid ini mulai berlaku sejak 1 November 2021.

Baca Juga: 5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru
  • Tarif Sanksi Bunga dan Imbalan Bunga November 2021

Kementerian Keuangan menetapkan tarif bunga per bulan yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga periode 1 November – 30 November 2021. Perincian tarif bunga dan imbalan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 60/KM.10/2021. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : DDTC Newsletter, peraturan pajak, pajak, insentif pajak, PMK 149/2021, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:07 WIB
PMK 242/2014

Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T