Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya

A+
A-
8
A+
A-
8
Penyaluran DAU ke 90 Pemda Ditahan Sri Mulyani, Ini Sebabnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Penyaluran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dilaporkan senilai Rp541,47 triliun per 30 September 2021. Angka tersebut mengalami penurunan 14,01% secara tahunan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan terjadi karena belum terpenuhinya dokumen persyaratan penyaluran berbagai jenis dana TKDD oleh sejumlah pemerintah daerah (pemda). Misalnya pada dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi umum (DAU), terdapat 90 pemda yang mengalami penundaan transfer.

"Penyaluran DBH dan DAU dua-duanya menurun karena 90 pemerintah daerah belum penuhi syarat untuk penyaluran DAU," katanya, dikutip Rabu (27/10/2021).

Baca Juga: Nilai Denda Bagi Pelaku Pengelakan Pajak Dinaikkan

Sri Mulyani mengatakan realisasi penyaluran DBH hingga 30 September 2021 tercatat Rp60,05 triliun atau 58,89% dari pagu. Realisasi itu menurun 14,21% karena belum disampaikannya persyaratan penyaluran DBH berupa laporan sanitasi, laporan penggunaan DBH dana reboisasi, laporan DBH cukai hasil tembakau (CHT), dan berita acara rekonsiliasi (BAR) pajak oleh beberapa pemda.

Realisasi tersebut juga telah memperhitungkan percepatan penyaluran kurang bayar DBH pajak dan SDA sebesar Rp19,47 triliun. Percepatan penyaluran ini diharapkan dapat memperkuat ruang fiskal daerah dalam mendukung pendanaan penanganan Covid-19 serta program pemberian vaksin di daerah.

Sementara pada DAU, realisasinya Rp306,29 triliun atau 78,48% dari pagu. Angka tersebut menurun 4,67% karena 90 pemda belum memenuhi persyaratan penyaluran DAU sebagaimana diatur dalam PMK 233/2020 dan PMK 94/2021 tentang perubahan PMK 17/2021.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Pajak Global, Sri Mulyani Minta Sektor Migas Bersiap

Dari 90 pemda yang mengalami penundaan DAU, 78 di antaranya adalah pemerintah kabupaten, 6 pemerintah kota, dan 6 pemerintah provinsi. Kebanyakan pemda tersebut belum menyampaikan laporan belanja wajib dana transfer umum (DTU) dan laporan earmark 8% DTU untuk penanganan Covid-19.

Mengenai penyaluran dana alokasi khusus (DAK) fisik, realisasinya senilai Rp20,54 triliun atau 31,48% dari pagu. Realisasi tersebut turun 58,83% karena adanya beberapa kebijakan akselerasi penyaluran pada 2020. Akselerasi itu di antaranya percepatan penyaluran DAK fisik bidang kesehatan terkait dengan kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19, serta adanya relaksasi penyaluran DAK fisik 2020 secara sekaligus sesuai nilai kontrak.

Adapun pada penyaluran DAK fisik 2021, dilakukan dengan proses normal sebagaimana diatur dalam PMK 130/2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik. Pemerintah pun memberikan perpanjangan batas waktu penerimaan dokumen persyaratan DAK fisik yang semula paling lambat 21 Juli menjadi 31 Agustus 2021 melalui KMK 13/2021 untuk meningkatkan penyaluran DAK fisik 2021.

Baca Juga: Sri Mulyani Beberkan 3 Upaya Pemerintah Dorong Teknologi Digital

Sedangkan pada penyaluran DAK nonfisik, Sri Mulyani menyebut realisasinya tercatat Rp89,25 triliun atau 68,04% dari pagu. Jumlah tersebut menunjukkan penurunan 9,94% yang utamanya karena rekomendasi penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahap III untuk 34 provinsi senilai Rp17,76 triliun dari kementerian/lembaga teknis baru diterima pada akhir September 2021.

"Sehingga nanti mungkin DAK nonfisik akselerasinya baru akan terlihat pada Oktober," ujarnya. (sap)

Baca Juga: Ada UU HPP, Sri Mulyani Yakin Perpajakan Jadi Sumber Penerimaan Andal
Topik : dana transfer, DAU, DAK, DTU, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 28 November 2021 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta APIP Mulai Pelajari Pajak Karbon, Ini Sebabnya

Jum'at, 26 November 2021 | 18:30 WIB
KINERJA FISKAL

Pemda Lambat Belanja, Mayoritas APBD Masih Surplus Puluhan Persen

Jum'at, 26 November 2021 | 17:30 WIB
NERACA PEMBAYARAN

Neraca Transaksi Berjalan Surplus, Indonesia Siap Hadapi Tapering

Jum'at, 26 November 2021 | 14:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! WP Orang Pribadi yang Patuh Bayar Pajak Tak Perlu Ikut PPS

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital