Review
Jum'at, 03 April 2020 | 20:18 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 April 2020 | 17:38 WIB
ANALISIS PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 18:59 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Rabu, 01 April 2020 | 18:28 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Sabtu, 04 April 2020 | 15:11 WIB
Frederick the Great:
Jum'at, 03 April 2020 | 20:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN TRENGGALEK
Jum'at, 03 April 2020 | 19:11 WIB
TIPS MENGISI E-BILLING
Data & alat
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Rabu, 01 April 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 1 APRIL-7 APRIL 2020
Rabu, 25 Maret 2020 | 07:34 WIB
KURS PAJAK 25 MARET-31 MARET 2020
Komunitas
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Senin, 30 Maret 2020 | 17:29 WIB
UNIVERSITAS PANCASILA
Senin, 30 Maret 2020 | 16:19 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase

Pengungkapan Harta SPV dalam Tax Amnesty

A+
A-
0
A+
A-
0
Pengungkapan Harta SPV dalam Tax Amnesty

Pertanyaan:

SAYA mempunyai perusahaan special purpose vehicle (SPV) dengan modal nominal tercatat di neraca sebesar US$532 ribu atau Rp7 miliar dan rugi ekuitas sebesar US$76 ribu atau Rp1 miliar sehingga harta bersih SPV saya adalah sebesar US$456 ribu atau Rp6 miliar. Dengan melihat keadaan seperti itu, berapa harta SPV yang harus saya ungkapkan apabila saya mengikuti tax amnesty?

Elly, Jakarta.

Jawaban:

TERIMA kasih atas pertanyaannya Ibu Elly. Harta tambahan yang perlu diungkapkan dalam hal mengikuti tax amnesty adalah harta yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Hal itu jelas diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016.

Kemudian, dijelaskan lagi dalam Pasal 6 ayat (3) bahwa harta tambahan yang belum atau belum sepenuhnya dilaporkan dalam dalam SPT PPh terakhir ditentukan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal untuk harta dan nilai wajar untuk harta selain kas pada akhir tahun pajak terakhir. 

Selain itu, Pasal 13 UU Nomor 11/2016 menyebutkan bahwa:

“Dalam hal wajib pajak memiliki harta tidak langsung melalui Special Purpose Vehicle (SPV), wajib pajak harus mengungkapkan kepemilikan harta beserta utang yang berkaitan secara langsung dengan harta dimaksud dalam daftar rincian harta dan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan huruf d.”

Lebih lanjut, harta tambahan yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh terakhir ditentukan dalam mata uang tupiah berdasarkan:

  1. Nilai nominal untuk harta berupa kas; dan
  2. Nilai wajar untuk harta selain kas pada akhir tahun pajak terakhir.

Nilai wajar yang dimaksud untuk menentukan nilai pada harta tambahan yang akan diungkapkan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (6) PMK Nomor 118/PMK.03/2016 adalah:

“Nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b merupakan nilai yang menggambarkan kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan perhitungan Wajib Pajak.”

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kepemilikan harta wajib pajak melalui SPV yang harus diungkapkan adalah sehubungan dengan kepemilikan harta wajib pajak pada SPV yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan oleh wajib pajak sebagai entitas pengendali atau SPV yang berada di Indonesia yang berkewajiban menyampaikan SPT Tahunan.

Wajib pajak dapat membuat neraca konsolidasi untuk seluruh SPV yang didirikan/dimiliki/dideklarasi/dan atau dikendalikannya baik yang berada di dalam maupun di luar NKRI sebagai bentuk kondisi neraca keuangan secara keseluruhan dari wajib pajak.

Kemudian, apabila wajib pajak memiliki utang, utang yang diakui dalam penghitungan nilai harta bersih adalah sehubungan utang yang berkaitan langsung dengan harta pada SPV yang akan diungkap. Dengan demikian, nilai yang perlu diungkapkan untuk SPV adalah senilai Rp7 miliar.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu. (Disclaimer)

Topik : konsultasi pajak, tax amnesty, spv
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Selasa, 12 November 2019 | 15:00 WIB
KONSULTASI PAJAK
Kamis, 30 Juni 2016 | 09:29 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 30 Juni 2016 | 13:28 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 01 Juli 2016 | 08:47 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Minggu, 05 April 2020 | 08:05 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Minggu, 05 April 2020 | 08:00 WIB
PAJAK DIGITAL
Minggu, 05 April 2020 | 06:00 WIB
KOTA PALOPO
Sabtu, 04 April 2020 | 15:11 WIB
Frederick the Great:
Sabtu, 04 April 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 04 April 2020 | 10:00 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 04 April 2020 | 09:00 WIB
OPERASI ROKOK ILEGAL
Sabtu, 04 April 2020 | 08:52 WIB
PERPU 1/2020