BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan alasan diubahnya Pasal 34 ayat (3) UU KUP yang tercantum dalam Bagian II UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyatakan bertambahnya ketentuan terkait dengan izin tertulis penggunaan data wajib pajak bukan perkara baru. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah masuk dalam UU KUP No.16/2009. Namun, tidak masuk dalam tubuh pasal terkait.
"Ditambahkannya beberapa ketentuan terkait pemberian izin tertulis oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) Bagian II UU HPP pada dasarnya bukan ketentuan yang benar-benar baru," katanya dikutip pada Selasa (26/10/2021).
Neilmaldrin menjelaskan penambahan ketentuan terkait dengan penggunaan data wajib pajak masuk dalam bagian penjelasan UU No.16/2009. Hal tersebut kemudian dipertegas melalui UU HPP yang masuk dalam batang tubuh Pasal 34.
Dia menyatakan alasan DJP mempertegas ketentuan terkait dengan penggunaan data wajib pajak antara lain untuk menjamin kerahasiaan data. Selain itu, perubahan Pasal 34 UU KUP juga sebagai instrumen menjaga kepastian hukum.
"Diaturnya ketentuan ini pada pasal 34 ayat (3) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pengaturan penggunaan data Wajib Pajak baik yang berupa keterangan maupun bukti tertulis," terangnya.
Seperti diketahui terdapat perubahan Pasal 34 UU KUP dalam UU HPP. Izin tertulis untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis tentang wajib pajak hanya berlaku pada proses bisnis penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui UU atau PP, atau pihak lain.
Pada aturan sebelumnya, Menkeu memiliki kewenangan memberikan izin tertulis kepada pejabat lembaga negara atau instansi berwenang yang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. (sap)
