Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

A+
A-
5
A+
A-
5
Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mengungkapkan alasan diubahnya Pasal 34 ayat (3) UU KUP yang tercantum dalam Bagian II UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menyatakan bertambahnya ketentuan terkait dengan izin tertulis penggunaan data wajib pajak bukan perkara baru. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah masuk dalam UU KUP No.16/2009. Namun, tidak masuk dalam tubuh pasal terkait.

"Ditambahkannya beberapa ketentuan terkait pemberian izin tertulis oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (3) Bagian II UU HPP pada dasarnya bukan ketentuan yang benar-benar baru," katanya dikutip pada Selasa (26/10/2021).

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Neilmaldrin menjelaskan penambahan ketentuan terkait dengan penggunaan data wajib pajak masuk dalam bagian penjelasan UU No.16/2009. Hal tersebut kemudian dipertegas melalui UU HPP yang masuk dalam batang tubuh Pasal 34.

Dia menyatakan alasan DJP mempertegas ketentuan terkait dengan penggunaan data wajib pajak antara lain untuk menjamin kerahasiaan data. Selain itu, perubahan Pasal 34 UU KUP juga sebagai instrumen menjaga kepastian hukum.

"Diaturnya ketentuan ini pada pasal 34 ayat (3) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terkait pengaturan penggunaan data Wajib Pajak baik yang berupa keterangan maupun bukti tertulis," terangnya.

Baca Juga: Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Seperti diketahui terdapat perubahan Pasal 34 UU KUP dalam UU HPP. Izin tertulis untuk memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis tentang wajib pajak hanya berlaku pada proses bisnis penyidikan, penuntutan atau dalam rangka kerja sama dengan lembaga negara, instansi pemerintah, badan hukum yang dibentuk melalui UU atau PP, atau pihak lain.

Pada aturan sebelumnya, Menkeu memiliki kewenangan memberikan izin tertulis kepada pejabat lembaga negara atau instansi berwenang yang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan negara. (sap)

Baca Juga: Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak
Topik : UU HPP, RUU KUP, izin tertulis, wajib pajak, bukti tertulis

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 17 Mei 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BONTANG

Wajib Pajak Punya NPWP Ganda, Petugas Cek Langsung Kondisi di Lapangan

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:55 WIB
KONSULTASI UU HPP

PPh Pasal 22 Dipungut oleh Pihak Lain, Bagaimana Ketentuannya?

Selasa, 17 Mei 2022 | 15:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Ajak Wajib Pajak Ikut PPS Sebelum Deadline, DJP: Kesempatan Masih Ada

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus