Review
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 26 Januari 2021 | 09:08 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 24 Januari 2021 | 08:01 WIB
KEPALA BAPENDA DKI JAKARTA M. TSANI ANNAFARI:
Rabu, 20 Januari 2021 | 14:18 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Januari 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JANUARI - 2 FEBRUARI 2021
Senin, 25 Januari 2021 | 17:51 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 16:43 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 20 Januari 2021 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 20 JANUARI - 26 JANUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Penerimaan PPN Produk Digital PMSE Tembus Setengah Triliun

A+
A-
4
A+
A-
4
Penerimaan PPN Produk Digital PMSE Tembus Setengah Triliun

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti dalam acara Konferensi Nasional Perpajakan 2020, Kamis (3/12/2020). (tangkapan layar Youtube DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) hingga 2 Desember 2020 mencapai Rp566,16 miliar.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan penerimaan PPN produk digital itu disetorkan oleh puluhan perusahaan yang sudah ditunjuk oleh dirjen pajak. Mereka termasuk Google, Facebook, Netflix, dan Spotify.

"Seiring dengan digitalisasi ekonomi dan perkembangan e-commerce maka sesuai dengan arahan menteri, kami memungut PPN PMSE dari perusahaan luar negeri," ujar Nufransa pada Konferensi Nasional Perpajakan 2020, Kamis (3/12/2020).

Baca Juga: Tarif Pajak Dinaikkan, Realisasi Penerimaan PPN Melonjak 29%

Total penerimaan yang sudah dikumpulkan per awal bulan ini tercatat mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dibandingkan dengan realisasi sebelumnya. Hingga Oktober 2020, penerimaan PPN produk digital senilai Rp297 miliar.

Sebelumnya, Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan penerimaan PPN produk digital diharapkan makin meningkat seiring dengan bertambah banyaknya pemungut yang telah ditunjuk. DJP akan terus menambah jumlah pemungut PPN yang saat ini sudah mencakup 46 perusahaan.

"Besarnya penerimaan akan sangat tergantung pada volume transaksi masing-masing subjek pajak luar negeri (SPLN) yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE," ujar Suryo.

Baca Juga: Sengketa Keabsahan Surat Banding dan Objek PPN yang Tidak Dilaporkan

Seperti diketahui, pada bulan lalu, dirjen pajak menunjuk 10 pemungut PPN atas produk digital atau barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan jasa kena pajak (JKP) yang dijual kepada konsumen di dalam negeri.

Kesepuluh perusahaan antara lain Cleverbridge AG Corporation, Hewlett-Packard Enterprise USA, Softlayer Dutch Holdings B.V. (IBM), Valve Corporation (Steam), beIN Sports Asia Pte Limited, PT Bukalapak.com, PT Ecart Webportal Indonesia (Lazada), PT Fashion Eservices Indonesia (Zalora), PT Tokopedia, dan PT Global Digital Niaga (Blibli.com).

Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut. (kaw)

Baca Juga: Soal Perlakuan Pajak LPI, Ini Penjelasan Wamenkeu

Topik : PPN, produk digital, PMSE, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Jum'at, 04 Desember 2020 | 00:45 WIB
mantap, semoga kedepannya pemajakan digital ini dapat menambahkan revenue bagi negara sesuai asas pemungutan pajak juga
1
artikel terkait
Jum'at, 22 Januari 2021 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 21 Januari 2021 | 13:49 WIB
PELAPORAN SPT
Kamis, 21 Januari 2021 | 13:30 WIB
UU CIPTA KERJA
Kamis, 21 Januari 2021 | 10:19 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:50 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:36 WIB
RPP UU CIPTA KERJA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
NIGERIA
Rabu, 27 Januari 2021 | 18:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:37 WIB
PENGADILAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:35 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:18 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Januari 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 27 Januari 2021 | 16:54 WIB
LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI