Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Penerimaan Pajak Nonmigas Melambat di Awal Tahun, Ada Apa?

A+
A-
3
A+
A-
3
Penerimaan Pajak Nonmigas Melambat di Awal Tahun, Ada Apa?

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Realisasi penerimaan pajak nonmigas pada Januari 2019 tercatat melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (21/2/2019).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi penerimaan pajak nonmigas pada Januari 2019 senilai Rp79,7 triliun atau hanya tumbuh 7% secara tahunan. Pertumbuhan ini tercatat melambat jika dibandingkan dengan capaian Januari 2018 sebesar 12%.

Pajak penghasilan (PPh) nonmigas tercatat senilai Rp49,8 triliun atau tumbuh 19,1%. Namun, pajak pertambahan nilai (PPN) hanya senilai Rp29,3 triliun. Capaian PPN ini terkontraksi 9,2% dibandingkan realisasi periode yang sama tahun lalu Rp32,2 triliun.

Baca Juga: Aktif Hubungi Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Ini Alasan DJP

Performa ini disebabkan menciutnya kontribusi penerimaan sektor manufaktur dari tahun lalu 30% menjadi 20,8%. Penerimaan dari sektor ini juga tercatat mengalami penurunan sebesar 16,2%. Turunnya kinerja dari sektor manufaktur ini disebut-sebut efek dari restitusi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada lonjakan pengajuan restitusi hingga 40,66%. Hal ini menekan kinerja PPN dan PPnBM yang pada gilirannya mempengaruhi performa penerimaan pajak nonmigas secara keseluruhan.

“Untuk sektor manufaktur ini tentu yang perlu kami perhatikan,” katanya.

Baca Juga: Hingga Oktober 2021, Pertumbuhan Nilai Restitusi Pajak Capai 13%

Selain itu beberapa media nasional juga menyoroti rencana pemerintah merevisi Peraturan Menteri Keuangan No. 107/PMK.03/2017 terkait dengan controlled foreign companies (CFC). Otoritas berharap regulasi yang baru bisa diluncurkan pada Maret 2019.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Tidak Gambarkan Kinerja Sektor

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan koreksi penerimaan dari manufaktur – yang pada akhirnya membuat penerimaan pajak nonmigas melambat – tidak menggambarkan lesunya sektor tersebut. Menurutnya, ada implikasi koreksi penerimaan PPN akibat restitusi.

Baca Juga: Tentukan Biaya Pinjaman yang Dibebankan Pakai EBITDA, Ini Kata DJP
  • Pertumbuhan Pendapatan Lebih Rendah dari Belanja

Realisasi pertumbuhan pendapatan negara pada Januari 2019 sebesar 6,24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara, realisasi belanja tercatat tumbuh 10,34%. Sri Mulyani mengatakan lebih lambatnya pertumbuhan pendapatan ketimbang belanja karena efek penguatan nilai tukar rupiah dan pelemahan harga minyak.

  • Berharap Efek Pemilu

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengaku optimistis akan ada kenaikan penerimaan pada bulan-bulan mendatang. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, menurut dia, ada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat saat pesta demokrasi. Hal ini akan berdampak positif pada penerimaan pajak.

  • Dasar Pemajakan CFC

Dalam regulasi baru CFC nantinya, pemerintah bakal mengubah dasar pengenaan deemed dividend. Awalnya, dasar pengenaan adalah laba setelah pajak Badan Usaha Luar Negeri (BULN) nonbursa terkendali. Nantinya, dasar pengenaan menjadi jumlah neto setelah pajak atas penghasilan tertentu BULN nonbursa terkendali.

Baca Juga: Awasi Pemakaian Insentif Pajak, DJP Distribusikan Data Lewat Aplikasi

Selain itu, cakupan penghasilan tertentu akan diatur. Penghasilan berupa dividen, penghasilan berupa dividen, bunga sewa, royalti dan keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta dengan penambahan pengaturan terkait penghasilan bunga dan sewa.

  • Perpajakan Homestay

Ketua Tim Percepatan Pengembangan Homestay Desa Wisata Kementerian Pariwisata Anneke Prasyanti mengatakan ada pajak berganda yang menjadi disinsentif bagi pelaku usaha homestay. Apalagi, tarif pajak daerah juga berbeda-beda.

Beberapa jenis pajak yang dimaksud adalah pajak hotel 10% dari penghasilan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), pajak penerangan jalan, dan pajak air tanah. Dia meminta agar perlakuan pajak yang berganda ini dihapus untuk mendukung target adanya 1.000 unit kamar homestay desa wisata pada 2019. (kaw)

Baca Juga: Paling Lambat Besok, Pembetulan Laporan Insentif Pajak Semester I/2021

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak nonmigas, CFC, kinerja januari 2019, restitusi dipercepa

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 11 November 2021 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Lewat PPS, DJP Ingin Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Rabu, 10 November 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ajukan Insentif Restitusi PPN Dipercepat, PKP Tetap Diteliti DJP

Rabu, 10 November 2021 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Pastikan Data Wajib Pajak Valid dan Terkini, DJP Lakukan Ini

Selasa, 09 November 2021 | 08:24 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Selain Peserta Tax Amnesty, Hanya Wajib Pajak OP yang Bisa Ikut PPS

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:24 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:00 WIB
AUSTRALIA

Aturan Penyusutan Aset Direvisi, Klaim Pajak Bisa Hingga Rp1,73 Miliar