KINERJA FISKAL

Pendapatan RI Cuma Tumbuh 3,1 Persen, Sri Mulyani Beri Penjelasan

Dian Kurniati | Kamis, 23 November 2023 | 13:31 WIB
Pendapatan RI Cuma Tumbuh 3,1 Persen, Sri Mulyani Beri Penjelasan

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat realisasi pendapatan negara tercatat Rp2.035,6 triliun atau tumbuh 3,1% (year on year/yoy) hingga kuartal III/2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pertumbuhan pendapatan negara tersebut masih tergolong bagus. Alasannya, basis pendapatan negara pada 2021 dan 2022 juga sudah terlampau tinggi.

"Kalau kita bandingkan tahun 2022 dan 2021 di mana pertumbuhan pendapatan negara baik pajak, bea cukai, dan PNBP yang tumbuh tinggi, bahwa 2023 masih bisa tumbuh positif itu berarti kita tumbuh di atas 2 baseline yang sangat tinggi," katanya, Kamis (23/11/2023).

Baca Juga:
Sri Mulyani: Penyesuaian Pajak Hiburan untuk Dorong Wisata Daerah

Sri Mulyani dalam paparannya menyatakan pemerintah membuat sasaran pendapatan negara 2023 secara moderat dengan mempertimbangkan moderasi harga komoditas. Selain itu, ada faktor potensi pendapatan tertentu yang tidak terulang seperti program pengungkapan sukarela.

Dia menjelaskan pemerintah telah melakukan berbagai langkah reformasi untuk menjaga pendapatan negara tetap tumbuh secara berkelanjutan. Salah satunya, melalui pengesahan UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

UU HPP memiliki ruang lingkup yang luas di antaranya ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), pajak karbon, serta cukai.

Baca Juga:
WP dengan SPT Lebih Bayar atau Rugi Masuk Prioritas Pemeriksaan DJP

Meski dalam suasana tahun politik, Sri Mulyani menegaskan langkah reformasi yang telah direncanakan bakal terus berlanjut.

"UU HPP itu banyak aturan pelaksanaannya baru akan berlaku pada tahun ini dan tahun depan, jadi kami cukup padat untuk berbagai langkah-langkah pelaksanaan dari reformasi yg sudah ditetapkan dan disetujui oleh DPR," ujarnya.

Mengenai belanja negara, Sri Mulyani menambahkan realisasinya yang senilai Rp1.583,3 triliun atau tumbuh 2,6% masih tetap stabil. Pemerintah akan tetap menggunakan APBN untuk menyelesaikan prioritas pembangunan nasional sekaligus melindungi masyarakat dari gejolak harga komoditas dan energi.

Dengan kinerja pendapatan dan belanja tersebut, postur APBN hingga kuartal III/2023 masih surplus Rp67,7 triliun atau 0,32% PDB. Menurutnya, surplus tersebut menunjukkan APBN masih memiliki kemampuan yang baik untuk menahan berbagai guncangan dan ketidakpastian. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 09 Mei 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Penyesuaian Pajak Hiburan untuk Dorong Wisata Daerah

Rabu, 08 Mei 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP dengan SPT Lebih Bayar atau Rugi Masuk Prioritas Pemeriksaan DJP

Selasa, 07 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Defisit APBN 2025 Dipatok 2,45-2,8 Persen, Perlu Disiplin Fiskal

Senin, 06 Mei 2024 | 12:51 WIB MUSRENBANGNAS 2024

Kepala Bappenas Soroti Tax Ratio Daerah yang Masih Rendah

BERITA PILIHAN
Kamis, 09 Mei 2024 | 14:30 WIB BEA CUKAI BOJONEGORO

Bea Cukai Musnahkan Jutaan Rokok dan Ribuan Liter Miras Ilegal

Kamis, 09 Mei 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pusat Bayar Gaji Karyawan Cabang, Siapa yang Potong PPh Pasal 21-nya?

Kamis, 09 Mei 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Penerbitan SP2DK Tak Boleh Ganggu Usaha Wajib Pajak

Kamis, 09 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Resign di Tengah Tahun dan Sudah Lapor SPT, Tetap Minta Bukti Potong?

Kamis, 09 Mei 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Stabilisasi Nilai Tukar, Cadangan Devisa Turun 4,2 Miliar Dolar AS

Kamis, 09 Mei 2024 | 09:30 WIB KABUPATEN KUNINGAN

Daftar Tarif Pajak Baru di Kuningan, Tarif Beragam untuk PBJT Listrik

Kamis, 09 Mei 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Mendagri: Pemda dengan Rasio PAD di Bawah 20% Jangan Mimpi Bisa Maju