KROASIA

Penangguhan Pembayaran Pajak Selama Tiga Bulan

Redaksi DDTCNews | Minggu, 22 Maret 2020 | 15:17 WIB
Penangguhan Pembayaran Pajak Selama Tiga Bulan

ZAGREB, DDTCNews – Pemerintah Kroasia mengusulkan penangguhan pembayaran pajak untuk setidaknya tiga bulan dan menyediakan pinjaman untuk perusahaan yang terkena dampak COVID-19.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari Reuters, dalam sesi kabinet, Perdana Menteri, Andrej Plenkovic, mengatakan, “Langkah-langkah ekonomi kita bertujuan menyelamatkan pekerjaan dan mengamankan likuiditas yang memadai.” Parlemen diharapkan menyetujui langkah-langkah tersebut minggu ini. Demikian sumber dari Reuters Igor Ilic melaporkan, yang dikutip oleh DDTCNews pada Minggu (21/03/2020).

Penangguhan pembayaran pajak atas laba, pendapatan, serta kontribusi gaji lainnya akan diperpanjang selama tiga bulan lagi jika diperlukan.

Baca Juga:
Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Menteri Keuangan, Zdravko Maric, mengatakan bahwa pada akhir periode enam bulan, wajib pajak dapat membayar tunggakan pajak dalam 24 kali cicilan bulanan tanpa bunga.

Pemerintah juga mengumumkan pinjaman likuiditas yang menguntungkan untuk bisnis dengan bantuan dana Uni Eropa.

Sejauh ini, Kroasia melaporkan 65 kasus coronavirus. Empat orang telah pulih dan belum ada yang meninggal karena COVID-19.

Baca Juga:
Banyak Tarik Utang Saat Covid-19, Beban Bunga 2024 Naik 37 Persen

Sekolah telah ditutup sejak Senin dan Plenkovic mengatakan bahwa akan dilakukan langkah-langkah lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang, termasuk menutup bioskop, teater, pusat olahraga, restoran, bar, pusat perbelanjaan, serta jam buka yang lebih pendek untuk beberapa toko.

“Sekarang saatnya mengambil tindakan lebih keras untuk membatasi kontak sosial,” kata Plenkovic.

Pariwisata, yang mengkontribusikan lebih dari 15% produk domestik bruto Kroasia, mungkin merupakan salah satu sektor yang paling terekspos krisis ini karena pembatasan penerbangan dan lockdowns telah menghantam maskapai penerbangan dan industri perhotelan di seluruh dunia.


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 09:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Crash Program Efektif Bantu Debitur Kecil Lunasi Utang ke Negara

Sabtu, 09 Maret 2024 | 08:00 WIB KABUPATEN PANGANDANGAN

Warga Miskin Kembali Bebas PBB, Potensi Penerimaan yang Hilang Rp1,1 M

Minggu, 11 Februari 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN CUKAI

Beri Relaksasi Pelunasan Pita Cukai 90 Hari, Begini Harapan DJBC

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi