Pemulihan Cepat Jadi Satu-Satunya Cara Pembatalan Kenaikan Tarif Pajak

LONDON, DDTCNews - Pemerintah Inggris menghadapi dilema untuk menutup belanja jumbo penanganan pandemi Covid-19 dalam anggaran negara. Opsi kenaikan pajak mendapatkan banyak penolakan untuk diterapkan pada anggaran 2021/2022 dimulai pada Maret 2021.

Menteri Perbendaharaan Inggris Jesse Norman mengatakan pemerintah memiliki satu opsi tersisa untuk menghindari menerapkan kenaikan pajak. Menurutnya, opsi tersebut adalah jika Inggris mampu mencatat pertumbuhan ekonomi dengan cepat.

"Jika Inggris kembali ke level pertumbuhan yang cukup cepat, tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk kenaikan pajak," katanya di London, seperti dikutip Selasa (19/1/2021).

Norman menerangkan dari sisi pengelolaan anggaran negara pada tahun fiskal 2020/2021 pemerintah berusaha keras agar tingkat utang tidak melebihi £400 miliar. Jika agenda tersebut bisa dilakukan maka akan menjadi modal bagi pemulihan keuangan publik.

Menurutnya, pemerintah memiliki 3 skenario bagi prospek pemulihan ekonomi . Ketiga skenario tersebut adalah dalam rentang optimis, moderat dan pesimis. Dia menyatakan kebutuhan untuk melakukan konsolidasi fiskal akan tergantung seberapa cepat ekonomi bisa bangkit dan tumbuh positif.

Norman menyampaikan sulit melakukan proyeksi ekonomi Inggris menjelang pergantian tahun anggaran pada Maret 2021. Setiap analis fiskal baru akan terbit pada awal Maret dengan melihat situasi terkini dari perekonomian nasional.

"Skenario optimis membuat kita kembali ke jalur pertumbuhan. Hal itu mungkin tidak sepenuhnya jelas karena ada kebutuhan untuk melakukan konsolidasi di masa depan terutama tentang kebijakan pajak," terangnya seperti dilansir dailymail.co.uk.

Sementara itu, aliansi pembayar pajak Inggris/TaxPayers Alliance menentang keras wacana Menkeu Rishi Sunak untuk meningkatkan tarif PPh badan dari angka 19%. Kebijakan tersebut akan kontraproduktif bagi proses pemulihan ekonomi Inggris setelah pandemi Covid-19 bisa dikendalikan.

"Dengan ekonomi yang menurun dan jutaan orang menghadapi risiko pengangguran, kebijakan memukul pengusaha akan menjadi kegilaan. Pembayar pajak tidak akan pernah memaafkan Rishi jika dia merusak pemulihan," terang Ketua TaxPayers Alliance John O'Connell. (Bsi)