Berita
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:14 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:04 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:30 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 16:09 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BELARUS
Kamis, 13 Agustus 2020 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH (11)
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Pemerintah Tetapkan Dua Syarat Bagi Pengusaha untuk Dapat Stimulus

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Tetapkan Dua Syarat Bagi Pengusaha untuk Dapat Stimulus

Ilustrasi. (DDTCNews)

AMSTERDAM, DDTCNews—Pemerintah Belanda menyebutkan terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan pemerintah selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19.

Menteri Keuangan Belanda Wopke Hoekstra mengatakan dua syarat utama yang dimaksudkan tersebut erat kaitannya dengan isu praktik-praktik penghindaran pajak (tax avoidance).

"Pelaku usaha masih dapat menerima bantuan terkait Covid-19 jika memenuhi dua syarat dalam jangka waktu 12 bulan," katanya dalam keterangan resmi dikutip Rabu (1/7/2020).

Baca Juga: Pencairan Stimulus Corona Bagi UMKM Dari APBD Provinsi Ini Masih Nihil

Kedua syarat tersebut antara lain entitas bisnis tidak terdaftar di yurisdiksi/negara dengan tarif pajak rendah dan tidak melakukan pembayaran bunga atau royalti ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak rendah.

Adapun yang dimaksud dengan yurisdiksi dengan tarif pajak rendah adalah jika menerapkan tarif PPh Badan di bawah 9% atau muncul dalam daftar hitam Uni Eropa sebagai negara tax haven atau surga pajak.

Selain itu, Pemerintah Belanda juga memasukkan empat yurisdiksi dalam kategori negara yang tidak kooperatif untuk kepentingan pajak yakni Kepulauan Cayman, Palau, Panama, dan Seychelles.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Membaik, Pemerintah Diminta Kurangi Dosis Stimulus

Sementara itu, Sekretaris Negara Bidang Keuangan Hans Villbrief menegaskan pemerintah tidak akan memberikan bantuan kepada pengusaha bisa memiliki perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak rendah.

“Pada saat seperti ini, tidak pantas wajib pajak meminta bantuan, tetapi dan pada saat yang sama menghindari pajak. Itulah kenapa bisnis dan individu harus memenuhi persyaratan tertentu,” terang Hans Villbrief dilansir Tax Notes International.

Untuk diketahui, pemerintah Belanda memperpanjang kebijakan relaksasi pajak selama tiga bulan bagi pelaku usaha terdampak Covid-19. Paket insentif tersebut bagian dari paket bantuan pemerintah yang senilai €13 miliar.

Baca Juga: Penghasilan Influencer Medsos Kena Pajak, Otoritas Bikin Buku Panduan

Sebagian besar paket bantuan tersebut dialokasikan untuk subsidi gaji agar kelas pekerja Belanda tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan. Pada Maret 2020, paket bantuan tahap pertama yang sudah digelontorkan mencapai €20 miliar. (rig)

Topik : stimulus, belanda, pandemi covid-19, praktik penghindaran pajak, pajak internasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 06 Agustus 2020 | 11:45 WIB
INGGRIS
Kamis, 06 Agustus 2020 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 06 Agustus 2020 | 10:11 WIB
INPRES 6/2020
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:14 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:04 WIB
KREDIT USAHA RAKYAT
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:30 WIB
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 18:00 WIB
PROVINSI BANTEN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:18 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:02 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL