Ilustrasi. (DDTCNews)
AMSTERDAM, DDTCNews—Pemerintah Belanda menyebutkan terdapat dua syarat utama yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk mendapatkan bantuan pemerintah selama masa pandemi virus Corona atau Covid-19.
Menteri Keuangan Belanda Wopke Hoekstra mengatakan dua syarat utama yang dimaksudkan tersebut erat kaitannya dengan isu praktik-praktik penghindaran pajak (tax avoidance).
"Pelaku usaha masih dapat menerima bantuan terkait Covid-19 jika memenuhi dua syarat dalam jangka waktu 12 bulan," katanya dalam keterangan resmi dikutip Rabu (1/7/2020).
Kedua syarat tersebut antara lain entitas bisnis tidak terdaftar di yurisdiksi/negara dengan tarif pajak rendah dan tidak melakukan pembayaran bunga atau royalti ke yurisdiksi yang memiliki tarif pajak rendah.
Adapun yang dimaksud dengan yurisdiksi dengan tarif pajak rendah adalah jika menerapkan tarif PPh Badan di bawah 9% atau muncul dalam daftar hitam Uni Eropa sebagai negara tax haven atau surga pajak.
Selain itu, Pemerintah Belanda juga memasukkan empat yurisdiksi dalam kategori negara yang tidak kooperatif untuk kepentingan pajak yakni Kepulauan Cayman, Palau, Panama, dan Seychelles.
Sementara itu, Sekretaris Negara Bidang Keuangan Hans Villbrief menegaskan pemerintah tidak akan memberikan bantuan kepada pengusaha bisa memiliki perusahaan yang beroperasi di negara dengan tarif pajak rendah.
“Pada saat seperti ini, tidak pantas wajib pajak meminta bantuan, tetapi dan pada saat yang sama menghindari pajak. Itulah kenapa bisnis dan individu harus memenuhi persyaratan tertentu,” terang Hans Villbrief dilansir Tax Notes International.
Untuk diketahui, pemerintah Belanda memperpanjang kebijakan relaksasi pajak selama tiga bulan bagi pelaku usaha terdampak Covid-19. Paket insentif tersebut bagian dari paket bantuan pemerintah yang senilai €13 miliar.
Sebagian besar paket bantuan tersebut dialokasikan untuk subsidi gaji agar kelas pekerja Belanda tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan. Pada Maret 2020, paket bantuan tahap pertama yang sudah digelontorkan mencapai €20 miliar. (rig)