Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Pemerintah Siapkan Konsultasi Publik Soal UU Cipta Kerja

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Siapkan Konsultasi Publik Soal UU Cipta Kerja

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana menyiapkan sosialisasi dan konsultasi publik yang akan dilaksanakan di berbagai wilayah Indonesia terkait dengan rancangan peraturan pelaksanaan turunan UU Cipta Kerja.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan program sosialisasi dan konsultasi publik tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada masyarakat.

“Supaya masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih dahulu substansinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif,” katanya dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (17/10).

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Susiwijono menambahkan program sosialisasi dan konsultasi publik ini akan menggandeng berbagai stakeholders di antaranya kementerian/lembaga (K/L), pemerintah daerah, asosiasi usaha, serikat pekerja, para ahli dan praktisi terkait, termasuk media dan akademisi.

Jika tidak ada aral melintang, aturan turunan UU Cipta Kerja dijadwalkan rampung pekan ini atau paling lambat Jumat (20/11/2020), kecuali untuk beberapa aturan turunan seperti rancangan peraturan pemerintah yang memerlukan konsolidasi substansi dengan banyak K/L.

Untuk diketahui, aturan turunan tersebut terdiri dari 40 peraturan pemerintah (PP) dan 4 peraturan presiden (perpres). “Hingga saat ini, sudah ada 24 Rancangan PP yang diselesaikan pembahasannya dengan semua K/L yang terkait,” ujar Susiwijono.

Baca Juga: DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Kemenko Perekonomian saat ini terus melakukan koordinasi bersama K/L yang menjadi penanggung jawab RPP atau RPerpres tersebut untuk mempercepat proses sinkronisasi dan penyelesaian RPP ini. Adapun RPP bisa diunggah di https://uu-ciptakerja.go.id.

Pemerintah juga membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dalam penyusunan dan perumusan RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja dengan menyediakan akses secara fisik di Posko Cipta Kerja (Kantor Kemenko Perekonomian), dan akses daring melalui https://uu-ciptakerja.go.id.

Dengan penyediaan akses tersebut, pemerintah berharap akan memudahkan dan lebih mendorong masyarakat untuk dapat memberikan masukan terhadap substansi dan materi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja. (rig)

Baca Juga: Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Topik : setkab, uu cipta kerja, aturan turunan undang-undang, kebijakan pemerintah, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 04 Juli 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Target Penerimaan Naik 8 Persen, DJBC Bakal Optimalisasi Cukai Rokok

Senin, 04 Juli 2022 | 11:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Karbon Ditunda, BKF Sebut Pemerintah Sedang Siapkan Hal Ini

Minggu, 03 Juli 2022 | 15:00 WIB
MALAYSIA

Pengusaha Minta Taman Hiburan Dibebaskan dari Pajak

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak