Berita
Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021
Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL
Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN
Review
Selasa, 28 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:15 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 10:30 WIB
Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman:
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)
Selasa, 28 September 2021 | 11:30 WIB
KAMUS AKUNTANSI PAJAK
Selasa, 28 September 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Minta Setiap Instansi Rampingkan Unit Jabatan Administrasi

A+
A-
3
A+
A-
3
Pemerintah Minta Setiap Instansi Rampingkan Unit Jabatan Administrasi

Tampilan awal salinan Permenpan-RB No. 25/2021.

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memerintahkan seluruh instansi pusat dan daerah untuk menyederhanakan struktur organisasi di lingkungan masing-masing.

Instruksi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri PAN-RB No. 25/2021. Menurut pemerintah, penyederhanaan birokrasi diperlukan demi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

"Perlu disusun tata cara penyederhanaan struktur organisasi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi," bunyi bagian pertimbangan Permenpan-RB 25/2021, dikutip Kamis (3/6/2021).

Baca Juga: Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Dalam Pasal 4 Permenpan RB 25/2021, penyederhanaan birokrasi dilakukan dalam tiga tahap, mulai dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan dilanjutkan dengan penyesuaian sistem kerja.

Tiap instansi diminta merampingkan unit organisasi jabatan administrasi guna mengurangi tingkatan unit organisasi. Unit organisasi yang perlu disederhanakan antara lain unit yang menjalankan tugas analisis dan penyiapan kebijakan.

Kemudian, unit yang menjalankan tugas koordinasi hingga evaluasi kebijakan; pelaksanaan tugas teknis tertentu; pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian dengan jabatan fungsional; dan pelayanan teknis fungsional.

Baca Juga: Dukung Bisnis Restoran, Penghasilan dari Tip Bakal Bebas Pajak

Sementara itu, unit organisasi yang tetap dipertahankan adalah unit yang memiliki kewenangan otorisasi atributif; satker yang memiliki kewenangan berbasis kewilayahan; satker pelaksana teknis mandiri; dan unit kerja pengadaan barang dan jasa.

Setelah penyederhanaan struktur organisasi rampung, instansi lantas perlu melakukan penyetaraan jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyetaraan jabatan adalah pengangkatan pejabat administrasi ke dalam jabatan fungsional melalui inpassing.

Setelah penyetaraan selesai dilakukan, instansi pemerintah perlu melakukan penyesuaian sistem kerja, yatu memperbaiki dan mengembangkan mekanisme kerja dan proses bisnis aparatur sipil negara dengan cara memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Baca Juga: Rencana Pajak Baru Atas BBM Memantik Pro-Kontra

Penyederhanaan struktur organisasi tersebut harus dilaksanakan paling lambat sampai dengan 30 Juni 2021. Adapun Permenpan-RB 25/2021 ini telah diundangkan sejak 24 Mei 2021 dan berlaku sejak diundangkan. (rig)

Topik : permenpan-rb 25/2021, aparatur sipil negara ASN, birokrasi, jabatan administrasi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 27 September 2021 | 14:00 WIB
BAHRAIN

Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Senin, 27 September 2021 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 22 Impor Tumbuh 292%, Ini Kata Kemenkeu

Senin, 27 September 2021 | 11:45 WIB
RUU KUP

Begini Pandangan Fraksi-Fraksi di DPR Soal Kenaikan Tarif PPN

berita pilihan

Rabu, 29 September 2021 | 08:41 WIB
KURS PAJAK 29 SEPTEMBER - 5 OKTOBER 2021

Rupiah Masih Tertekan Terhadap Dolar AS

Rabu, 29 September 2021 | 08:05 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Siap Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Ini Target Penerimaan Pajak 2022

Rabu, 29 September 2021 | 08:00 WIB
KINERJA FISKAL

Menkeu Minta Jajarannya Kerja Keras Kerek Defisit APBN ke Bawah 3%

Rabu, 29 September 2021 | 07:30 WIB
KOREA SELATAN

Dilatari Politik, Korea Bakal Tunda Pengenaan Pajak Kripto

Rabu, 29 September 2021 | 07:00 WIB
LATVIA

Keuangan Negara Stabil, Tak Ada Kenaikan Pajak Tahun Depan

Selasa, 28 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Menyambut Momentum Baru Digitalisasi Sistem Pajak Indonesia

Selasa, 28 September 2021 | 17:47 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (4)

Pengenaan Sanksi Kenaikan Pajak dalam UU KUP, Apa Saja?

Selasa, 28 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA BUMN

Erick Thohir: Setoran Pajak BUMN Masih Stagnan Tahun Ini

Selasa, 28 September 2021 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Lantik 4 Pejabat Eselon II Kemenkeu

Selasa, 28 September 2021 | 17:00 WIB
PRANCIS

Dukung Bisnis Restoran, Penghasilan dari Tip Bakal Bebas Pajak