INGGRIS

Pemerintah Disarankan Terapkan Pajak Kekayaan Satu Kali

Redaksi DDTCNews | Selasa, 16 Februari 2021 | 12:31 WIB
Pemerintah Disarankan Terapkan Pajak Kekayaan Satu Kali

Salah satu sudut jalan di London, Inggris. Ketua Komite Keuangan Parlemen Inggris Mel Stride mengatakan opsi pajak kekayaan satu kali merupakan pilihan terbaik untuk menggenjot penerimaan negara dalam waktu singkat. (Foto: en.wikipedia.org)

LONDON, DDTCNews - Menerapkan kebijakan pajak kekayaan yang hanya dipungut satu kali disebut sebagai solusi untuk menambal keuangan negara selama pandemi Covid-19.

Ketua Komite Keuangan Parlemen Inggris Mel Stride mengatakan opsi pajak kekayaan satu kali merupakan pilihan terbaik untuk menggenjot penerimaan negara dalam waktu singkat. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah diterapkan negara lain seperti Prancis dan Swiss.

"Saya pikir akan lebih menjanjikan dalam upaya meningkatkan lebih banyak penerimaan pajak secara efektif adalah dengan pajak kekayaan satu kali," katanya di London, seperti dikutip Senin (16/2/2021).

Baca Juga:
Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

Stride menyebutkan memungut pajak kekayaan satu kali merupakan pilihan lebih baik ketimbang memperkenalkan pajak kekayaan yang dipungut rutin setiap tahun.

Dia menyatakan pajak kekayaan satu kali akan membantu pemerintah untuk menutup defisit dalam anggaran yang disebabkan besarnya belanja penanggulangan pandemi Covid-19.

Namun demikian, opsi pajak kekayaan satu kali diklaim media Inggris tidak akan dilakukan oleh Menkeu Rishi Sunak. Pasalnya, kebijakan meningkatkan pungutan pajak akan bertentangan dengan ideologi Partai Konservatif.

Baca Juga:
Menkeu Ini Sebut Tak Ada Pengenaan Jenis Pajak Baru Hingga 2028

Adapun gelontoran belanja darurat Covid-19 dan pemotongan pajak diperkirakan sudah menelan biaya lebih dari £280 miliar pada tahun anggaran 2020/2021.

"Sekarang sudah mendekati akhir dari tanda tanya yang muncul rencana kebijakan yang lebih baik dari menerapkan pajak kekayaan tahunan," terang Stride.

Keputusan arah kebijakan pajak untuk pemulihan anggaran negara 2021/2022 baru akan diumumkan pada 3 Maret 2021. Komite Keuangan Parlemen sudah mendesak pemerintah untuk model pemulihan ekonomi dengan mencabut kebijakan karantina wilayah atau lockdown.

Seperti dilansir arabnews.com, PM Boris Johnson pekan ini akan menentukan seberapa cepat Inggris mencabut lockdown. Data Kemenkes Inggris menunjukan angka masyarakat yang terpapar dan angka kematian akibat Covid-19 masih terlalu tinggi sampai dengan Februari 2021. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Sabtu, 20 April 2024 | 17:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Daftar IMEI di Bandara Bisa 24 Jam? Begini Kata Bea Cukai

Sabtu, 20 April 2024 | 16:45 WIB KEPATUHAN PAJAK

Periode SPT Badan Sisa Sepekan, Perusahaan Belum Operasi Tetap Lapor?

Sabtu, 20 April 2024 | 16:30 WIB KEANGGOTAAN FATF

Di FATF, Sri Mulyani Tegaskan Komitmen RI Perangi Kejahatan Keuangan

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Sabtu, 20 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN BEA CUKAI

Apa Beda Segel dan Tanda Pengaman Bea Cukai? Simak Penjelasannya

Sabtu, 20 April 2024 | 12:00 WIB KEPATUHAN PAJAK

Minta Perpanjangan Lapor SPT Tahunan? Ingat Ini Agar Tak Kena Sanksi

Sabtu, 20 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN BULUNGAN

Sukseskan Program Sertifikat Tanah, Pemkab Beri Diskon BPHTB 50 Persen

Sabtu, 20 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Faktor-Faktor yang Menentukan Postur APBN Indonesia

Sabtu, 20 April 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jasa Konstruksi Bangunan bagi Korban Bencana Bebas PPN, Ini Aturannya