Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Pemerintah Bisa Cukup Revisi PP

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Bisa Cukup Revisi PP

JAKARTA, DDTCNews – Tanpa menunggu revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru direncanakan tahun depan, pemerintah melihat ada peluang penghapusan pajak final atas kupon surat utang negara melalui revisi peraturan pemerintah.

Schneider Siahaan, Direktur Strategis dan Portofolio Utang Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu mengatakan rencana itu bisa saja dieksekusi lewat penurunan tarif hingga 0% lewat revisi peraturan pemerintah (PP).

Namun, pihaknya mengaku belum ada putusan final tentang rencana kebijakan ini. Internal DJPPR masih akan melakukan kajian mendalam baik dari sisi fiskal maupun makro. “Nanti strateginya Pak Menkeu yang putuskan. Peluang ada,” ujarnya ketika ditemui di kawasan DPR, Senin (23/5).

Baca Juga: Ini Alasan PPh Final UKM Tak Ideal Jika Berlaku Permanen

Meninjau payung hukumnya, dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), bunga SUN masuk dalam objek pajak penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final. Tarif pajak itu diatur dengan atau berdasarkan PP.

Sejauh ini, aturan turunannya berupa PP No. 100/2013 tentang Perubahan Atas PP No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Dalam aturan tersebut, bunga obligasi bisa dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Menjadi Distorsi

Baca Juga: Pemerintah Genjot Kepatuhan Pajak Lewat Revisi PP 46

Besarnya tarif PPh bagi bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi WP dalam negeri dan BUT. Sebesar 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi WP luar negeri selain BUT.

Persentase tarif itu dihitung terhadap jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Tarif yang sama juga dikenakan pada diskonto, tetapi persentasenya dihitung berdasar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

Selama ini, lanjut Schneider, adanya pajak ini menjadi distorsi karena diperhitungkan investor dalam permintaan imbal hasil (yield). Rencana penghapusan PPh pada SUN ini diharapkan menurunkan yield dan acuan (benchmark) yield obligasi swasta.

Baca Juga: Aturan PPh Final UKM 0,5% Siap Terbit

Hal ini, imbuhnya, akan mempengaruhi juga suku bunga di perbankan terutama untuk kebutuhan sektor swasta. Kondisi ini akan terjadi karena swasta akan mulai membandingkan yield penerbitan obligasi dengan bunga perbankan saat mencari dana.

Hasil kajian sementara, kebijakan ini berdampak netral. Meski ada setoran pajak, pemerintah tetap membayar bunga. Walaupun demikian, dia menyadari, kontribusi PPh bunga SUN ini selama ini cukup besar. “Ini kayak kantong kiri kantong kanan. Lebih ke dampak makronya.” (Bsi/k43)

Baca Juga: Pemangkasan Tarif Pajak UMKM Siap Digulirkan
Topik : pajak bunga SUN, revisi UU PPh, revisi PP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK