Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Selasa, 11 Desember 2018 | 20:38 WIB
ZAMBIA
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:52 WIB
KEPATUHAN PEGAWAI PAJAK
Selasa, 11 Desember 2018 | 16:22 WIB
PENGEMBANGAN UMKM
 
Review
Senin, 10 Desember 2018 | 08:02 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Jum'at, 07 Desember 2018 | 10:35 WIB
PROFESOR MIRANDA STEWART:
Jum'at, 07 Desember 2018 | 08:22 WIB
ANALISIS TRANSFER PRICING
Fokus
Literasi
Selasa, 27 November 2018 | 10:52 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BULGARIA
Rabu, 21 November 2018 | 11:48 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (14)
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
 
Data & alat
Rabu, 05 Desember 2018 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 5-11 DESEMBER 2018
Rabu, 28 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 28 NOVEMBER-4 DESEMBER 2018
Rabu, 21 November 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 21-27 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Sabtu, 08 Desember 2018 | 09:23 WIB
SEMINAR DIGITALPRENEUR-STIAMI
Jum'at, 07 Desember 2018 | 17:38 WIB
TRANSFER PRICING
Jum'at, 30 November 2018 | 18:04 WIB
SEMINAR TAXPLORE 2018-FIA UI
 
Reportase

Pemerintah Bisa Cukup Revisi PP

0

JAKARTA, DDTCNews – Tanpa menunggu revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan yang baru direncanakan tahun depan, pemerintah melihat ada peluang penghapusan pajak final atas kupon surat utang negara melalui revisi peraturan pemerintah.

Schneider Siahaan, Direktur Strategis dan Portofolio Utang Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu mengatakan rencana itu bisa saja dieksekusi lewat penurunan tarif hingga 0% lewat revisi peraturan pemerintah (PP).

Namun, pihaknya mengaku belum ada putusan final tentang rencana kebijakan ini. Internal DJPPR masih akan melakukan kajian mendalam baik dari sisi fiskal maupun makro. “Nanti strateginya Pak Menkeu yang putuskan. Peluang ada,” ujarnya ketika ditemui di kawasan DPR, Senin (23/5).

Baca Juga: Ini Alasan PPh Final UKM Tak Ideal Jika Berlaku Permanen

Meninjau payung hukumnya, dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), bunga SUN masuk dalam objek pajak penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final. Tarif pajak itu diatur dengan atau berdasarkan PP.

Sejauh ini, aturan turunannya berupa PP No. 100/2013 tentang Perubahan Atas PP No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Dalam aturan tersebut, bunga obligasi bisa dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Menjadi Distorsi

Baca Juga: Pemerintah Genjot Kepatuhan Pajak Lewat Revisi PP 46

Besarnya tarif PPh bagi bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi WP dalam negeri dan BUT. Sebesar 20% atau sesuai  dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi WP luar negeri selain BUT.

Persentase tarif itu dihitung terhadap jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Tarif yang sama juga dikenakan pada diskonto, tetapi persentasenya dihitung berdasar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

Selama ini, lanjut Schneider, adanya pajak ini menjadi distorsi karena diperhitungkan investor dalam permintaan imbal hasil (yield). Rencana penghapusan PPh pada SUN ini diharapkan menurunkan yield dan acuan (benchmark) yield obligasi swasta.

Baca Juga: Aturan PPh Final UKM 0,5% Siap Terbit

Hal ini, imbuhnya, akan mempengaruhi juga suku bunga di perbankan terutama untuk kebutuhan sektor swasta. Kondisi ini akan terjadi karena swasta akan mulai membandingkan yield penerbitan obligasi dengan bunga perbankan saat mencari dana.

Hasil kajian sementara, kebijakan ini berdampak netral. Meski ada setoran pajak, pemerintah tetap membayar bunga. Walaupun demikian, dia menyadari, kontribusi PPh bunga SUN ini selama ini cukup besar. “Ini kayak kantong kiri kantong kanan. Lebih ke dampak makronya.” (Bsi/k43)

Baca Juga: Pemangkasan Tarif Pajak UMKM Siap Digulirkan

Namun, pihaknya mengaku belum ada putusan final tentang rencana kebijakan ini. Internal DJPPR masih akan melakukan kajian mendalam baik dari sisi fiskal maupun makro. “Nanti strateginya Pak Menkeu yang putuskan. Peluang ada,” ujarnya ketika ditemui di kawasan DPR, Senin (23/5).

Baca Juga: Ini Alasan PPh Final UKM Tak Ideal Jika Berlaku Permanen

Meninjau payung hukumnya, dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), bunga SUN masuk dalam objek pajak penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final. Tarif pajak itu diatur dengan atau berdasarkan PP.

Sejauh ini, aturan turunannya berupa PP No. 100/2013 tentang Perubahan Atas PP No. 16/2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi. Dalam aturan tersebut, bunga obligasi bisa dalam bentuk bunga dan/atau diskonto.

Menjadi Distorsi

Baca Juga: Pemerintah Genjot Kepatuhan Pajak Lewat Revisi PP 46

Besarnya tarif PPh bagi bunga dari obligasi dengan kupon sebesar 15% bagi WP dalam negeri dan BUT. Sebesar 20% atau sesuai  dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi WP luar negeri selain BUT.

Persentase tarif itu dihitung terhadap jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Tarif yang sama juga dikenakan pada diskonto, tetapi persentasenya dihitung berdasar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan.

Selama ini, lanjut Schneider, adanya pajak ini menjadi distorsi karena diperhitungkan investor dalam permintaan imbal hasil (yield). Rencana penghapusan PPh pada SUN ini diharapkan menurunkan yield dan acuan (benchmark) yield obligasi swasta.

Baca Juga: Aturan PPh Final UKM 0,5% Siap Terbit

Hal ini, imbuhnya, akan mempengaruhi juga suku bunga di perbankan terutama untuk kebutuhan sektor swasta. Kondisi ini akan terjadi karena swasta akan mulai membandingkan yield penerbitan obligasi dengan bunga perbankan saat mencari dana.

Hasil kajian sementara, kebijakan ini berdampak netral. Meski ada setoran pajak, pemerintah tetap membayar bunga. Walaupun demikian, dia menyadari, kontribusi PPh bunga SUN ini selama ini cukup besar. “Ini kayak kantong kiri kantong kanan. Lebih ke dampak makronya.” (Bsi/k43)

Baca Juga: Pemangkasan Tarif Pajak UMKM Siap Digulirkan
Topik : pajak bunga SUN, revisi UU PPh, revisi PP
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK
0