Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pemerintah Bersiap Distribusikan Lebih dari 978.000 Hektare Tanah

0
0

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.

JAKARTA, DDTCNews – Ratusan ribu hektare tanah bersiap didistribusikan kepada masyarakat. Sebagian besar tanah merupakan hutan produksi yang tidak lagi produktif.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar mengatakan total lahan yang menjadi objek reformasi agraria seluas 978.108 hektare. Komposisi untuk Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 938.879 hektare dan kawasan cetak sawah seluas 32.229 hektare.

“Rapat tentang reforma agraria ini sumber tanahnya dari kawasan hutan negara yang bisa dikonversi yaitu HPK yang sudah tidak produktif. Kita sudah mempunyai 978.000 hektare di 20 provinsi,” katanya di Kantor Menko Perekonomian, Selasa (7/5/2019).

Baca Juga: Industri Pengolahan Melambat, Menperin: Insentif Baru Tidak Diperlukan

Adapun peruntukan lahan paling luas untuk reforma agraria terdapat di tiga provinsi. Ketiga daerah tersebut adalah Papua, Kalimantan Tengah, dan Maluku.

Untuk Provinsi Papua total luas lahan baik HPK dan cetak sawah mencapai angka 271.105 hektare. Kemudian, luas lahan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka 225.436 hektare dan Provinsi Maluku mencapai 160.473 hektare.

“Sekarang penataan batasnya sedang berlangsung dan tadi dibahas tentang bagaimana mekanisme redistribusinya,” paparnya.

Baca Juga: Duh, Pertumbuhan Industri Pengolahan Melambat Lagi

Adapun peruntukan lahan, menurut Siti, akan disesuaikan dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat lokal. Tahapan pertama dari redistribusi lahan ini adalah Kemenko Perekonomian akan membahas proposal masing-masing daerah terkait mekanisme distribusi dan penggunaan lahan nantinya.

Meskipun tidak membeberkan target penyelesaian distribusi lahan, Menteri Siti memastikan proses akan dilakukan secara cepat. Dia menjamin ketika mekanisme distribusi dan penggunaan lahan selesai, pemerintah tidak akan menunda agenda redistribusi lahan kepada masyarakat ini.

“Nanti harus jelas oleh pemerintah daerah bagaimana penggunaan lahan, apakah untuk pertanian terpadu, fasum-fasos, wisata alam, dan lain-lain. Setelah gubernur mempunyai agenda proposal baru dibicarakan dengan dirjen terkait. Pak Menko sudah sepakat akan dibuat pedoman teknisnya [proposal Pemprov] dan segera diskusi dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Baca Juga: BPS: Industri Pengolahan Belum Panas

“Rapat tentang reforma agraria ini sumber tanahnya dari kawasan hutan negara yang bisa dikonversi yaitu HPK yang sudah tidak produktif. Kita sudah mempunyai 978.000 hektare di 20 provinsi,” katanya di Kantor Menko Perekonomian, Selasa (7/5/2019).

Baca Juga: Industri Pengolahan Melambat, Menperin: Insentif Baru Tidak Diperlukan

Adapun peruntukan lahan paling luas untuk reforma agraria terdapat di tiga provinsi. Ketiga daerah tersebut adalah Papua, Kalimantan Tengah, dan Maluku.

Untuk Provinsi Papua total luas lahan baik HPK dan cetak sawah mencapai angka 271.105 hektare. Kemudian, luas lahan di Provinsi Kalimantan Tengah mencapai angka 225.436 hektare dan Provinsi Maluku mencapai 160.473 hektare.

“Sekarang penataan batasnya sedang berlangsung dan tadi dibahas tentang bagaimana mekanisme redistribusinya,” paparnya.

Baca Juga: Duh, Pertumbuhan Industri Pengolahan Melambat Lagi

Adapun peruntukan lahan, menurut Siti, akan disesuaikan dengan karakter wilayah dan kebutuhan masyarakat lokal. Tahapan pertama dari redistribusi lahan ini adalah Kemenko Perekonomian akan membahas proposal masing-masing daerah terkait mekanisme distribusi dan penggunaan lahan nantinya.

Meskipun tidak membeberkan target penyelesaian distribusi lahan, Menteri Siti memastikan proses akan dilakukan secara cepat. Dia menjamin ketika mekanisme distribusi dan penggunaan lahan selesai, pemerintah tidak akan menunda agenda redistribusi lahan kepada masyarakat ini.

“Nanti harus jelas oleh pemerintah daerah bagaimana penggunaan lahan, apakah untuk pertanian terpadu, fasum-fasos, wisata alam, dan lain-lain. Setelah gubernur mempunyai agenda proposal baru dibicarakan dengan dirjen terkait. Pak Menko sudah sepakat akan dibuat pedoman teknisnya [proposal Pemprov] dan segera diskusi dengan pemerintah daerah,” jelasnya.

Baca Juga: BPS: Industri Pengolahan Belum Panas
Topik : reforma agraria, lahan
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI