Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Beri Keringanan Pembayaran Piutang kepada 154 Debitur

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Beri Keringanan Pembayaran Piutang kepada 154 Debitur

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN Kementerian Keuangan Lukman Effendi dalam dialog Corpu Talk, Senin (19/4/2021). (foto: hasil tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mencatat telah memberikan keringanan pembayaran piutang negara melalui skema crash program kepada 154 debitur hingga pertengahan April 2021 seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 15/2021.

Direktur Piutang Negara dan Kekayaan Negara Lain-lain DJKN Kementerian Keuangan Lukman Effendi mengatakan dari total 154 debitur tersebut, sebanyak 87 debitur yang mendapatkan keringanan sudah melunasi piutangnya.

"Artinya sudah ada 67 debitur sudah berikan persetujuan yang belum melunasi piutang," katanya dalam dialog Corpu Talk, Senin (19/4/2021).

Baca Juga: Klub Sepak Bola Alami Tekanan Keuangan, Federasi Minta Insentif Pajak

Berdasarkan data Kemenkeu, penerima relaksasi yang memenuhi kriteria crash program mencapai 36.283 debitur atau memiliki utang hingga Rp1,17 triliun. Kemenkeu menyebutkan sebagian besar piutang berasal dari Kementerian Kesehatan atau rumah sakit.

Lukman menjelaskan fasilitas crash program menyasar debitur dengan piutang kecil dan memerlukan relaksasi untuk membayarnya. Keringanan itu diberikan atas piutang-piutang yang telah diserahkan instansi pemerintah terkait kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan sudah diterbitkan surat penerimaan pengurusan piutang negara (SP3N) sejak sebelum 31 Desember 2020.

Fasilitas yang diberikan terdiri atas dua jenis, yakni keringanan utang atau dalam bentuk moratorium tindakan hukum. Nilai piutang paling banyak Rp5 miliar bagi debitur UMKM, Rp100 juta pada debitur KPR rumah sederhana atau sangat sederhana, serta Rp1 miliar pada debitur lainnya.

Baca Juga: Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Keringanan utang diberikan dalam bentuk keringanan utang pokok sekaligus keringanan bunga, denda, dan ongkos sebesar 100%. Piutang yang didukung oleh jaminan berupa tanah dan bangunan mendapat diskon 35%, sedangkan piutang yang tidak didukung jaminan akan mendapat diskon hingga 60%.

Apabila debitur melunasi utang lebih cepat, pemerintah juga akan memberikan tambahan keringanan. Tambahan keringanan sebesar 50% berlaku pada debitur yang membayar lunas pokok utang hingga Juni 2021.

Lalu, keringanan tambahan sebesar 30% untuk debitur yang melunasi utangnya pada Juli 2021 hingga September 2021, serta keringanan tambahan 20% diberikan kepada debitur yang melunasi pokok utangnya pada Oktober hingga 20 Desember 2021.

Baca Juga: Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

"Kalau sampai September dan Desember, keringanan utangnya semakin kecil, tidak sebesar sampai dengan Juni," ujar Lukman. (rig)

Topik : kemenkeu, pmk 15/2021, piutang negara, keringanan pembayaran, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang Prasetia

Kamis, 22 April 2021 | 23:24 WIB
Dalam ktt UU Pajak bhw klo ada pebebasan piutang maka seharus menjadi katagori penerimaan laba (kentungan) dan bisa dipajakin. Jangan semua dikasih bebas pungutan ..krn rakyat yg gak punya utang..kan dirugikan..bisa menjadi pemikiran lebih dalam dlm suatu kebijakan yg berdampak negatif dan positif b ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 01 Agustus 2021 | 09:00 WIB
VIETNAM

Pengenaan Pajak Penghasilan 1,5% untuk Pelaku e-Commerce Ditunda

Minggu, 01 Agustus 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Aplikasi Pengawasan Pajak Dukung Proses Bisnis di Beberapa Direktorat

Minggu, 01 Agustus 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ada Perwakilan Indonesia di Komite Perpajakan PBB, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 01 Agustus 2021 | 06:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Sistem Coretax DJP Bakal Adopsi Berbagai Teknologi Terkini

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Penerimaan Masih Tertekan, Pemda Bakal Lakukan Intensifikasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB
TAJUK PAJAK

Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:37 WIB
PMK 102/2021

Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Lini Masa Konsensus Pajak Digital

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB
PERSPEKTIF

Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

Bersiap Menyambut Arsitektur Baru Pajak Internasional