Berita
Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL
Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 12:00 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)
Kamis, 16 September 2021 | 16:49 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 15 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 15 September 2021 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Pemerintah Beri Fasilitas Perpajakan di FTZ Hampir Rp20 Triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemerintah Beri Fasilitas Perpajakan di FTZ Hampir Rp20 Triliun

Ilustrasi. Pekerja mengoperasikan alat berat untuk bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Batu ampar, Batam, Kepulauan Riau, Senin (7/6/2021). ANTARA FOTO/Teguh Prihatna/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengeklaim telah memberikan fasilitas perpajakan di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (KPBPB) atau free trade zone (FTZ) senilai Rp19,98 triliun sepanjang semester I/2021.

Kasubdit Fasilitas Kawasan Khusus Bea Cukai Asep Ajun Hudaya mengatakan fasilitas tersebut terdiri atas fasilitas kepabeanan dan pajak dalam rangka impor (PDRI). Selain itu, pemerintah juga terus memperbaiki kebijakan kelembagaan dan pengelolaan perizinan KPBPB.

"Penetapan kebijakan ini juga untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang dibutuhkan di masa pandemi sekarang ini," katanya, dikutip Selasa (20/7/2021).

Baca Juga: India Berharap Konsensus Hadirkan Solusi Pemajakan Ekonomi Digital

Asep menjelaskan fasilitas pembebasan bea masuk di KPBPB pada semester I/2021 mencapai Rp5,36 triliun dan PDRI senilai Rp14,62 triliun. Menurutnya, aktivitas pemasukan dan pengeluaran barang dari luar daerah pabean ke KPBPB cenderung meningkat pada paruh pertama 2021.

Nilai ekspor di KPBPB pada semester I/2021 mencapai US$6,521 miliar dengan volume 7,59 miliar metric ton. Angka tersebut tumbuh 39,4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sementara itu, nilai impor dari luar daerah pabean ke KPBPB tercatat US$7,313 miliar dengan volume 3,31 miliar metric ton. Nilai impor tersebut naik 59,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga: Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Asep menilai proses bisnis di KPBPB menjadi lebih baik setelah terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) 41/2021. Dengan beleid tersebut, pengguna jasa akan diuntungkan karena mendapatkan kelancaran arus lalu lintas barang dan pengembangan bisnisnya.

Hal ini dikarenakan, selain kemudahan-kemudahan prosedur kepabeanan, beleid tersebut juga mengakomodasi kegiatan logistik untuk mengembangkan kawasan bebas, khususnya Batam sebagai hub logistik.

Untuk Bea Cukai, penerbitan peraturan tersebut juga akan membuat kinerja pelayanan menjadi lebih efisien dan pengawasan semakin efektif. "Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Bea Cukai maupun pelaku usaha," ujar Asep.

Baca Juga: Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Pemerintah menerbitkan PP 41/2021 sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja untuk mendorong investor menanamkan modalnya di Indonesia. Tak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menerbitkan PMK 34/2021 yang memuat tiga ketentuan.

Pertama, menyempurnakan dan mengharmonisasikan peraturan kepabeanan di kawasan bebas dan peraturan kepabeanan yang berlaku secara umum yang sudah mengalami perubahan seperti ketentuan penyerahan pemberitahuan RKSP/inward manifest/outward manifest dan ketentuan pemeriksaan fisik.

Kedua, menambahkan ketentuan yang ada di peraturan kepabeanan secara umum yang belum diatur dalam peraturan kepabeanan di kawasan bebas terdahulu seperti mengenai Batam Logistic Ecosystem (BLE) dan Authorized Economic Operator (AEO).

Baca Juga: Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Ketiga, penambahan ketentuan kepabeanan baru untuk mengakomodasi proses bisnis sesuai dengan karakteristik kawasan bebas seperti ship to ship (STS) dan floating storage unit (FSU) yang dilakukan di perairan kawasan bebas.

Selain itu, ada pula pengaturan mengenai pendayagunaan IT inventory bagi pengusaha logistik untuk kepentingan kelancaran layanan dan pengawasan atas barang logistik di kawasan bebas. (rig)

Baca Juga: Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres
Topik : DJBC, fasilitas perpajakan, PDRI, menteri keuangan sri mulyani, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 15 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Temui Kesulitan Pakai e-Bupot Unifikasi? DJP Siapkan Pendampingan

Rabu, 15 September 2021 | 15:53 WIB
PROVINSI BANTEN

Buntut Faktur Pajak Fiktif, Apartemen Eks Bos Perusahaan Disita

Rabu, 15 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Samsung Bakal Bangun Pabrik US$17 Miliar, Diskon Pajak Disiapkan

Rabu, 15 September 2021 | 14:30 WIB
DIGITALISASI EKONOMI

IMF Beri Catatan Khusus Soal PPN Digital Indonesia, Apa Saja?

berita pilihan

Jum'at, 17 September 2021 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Amankan Penerimaan Pajak, DJP Awasi Sektor Usaha Ini

Jum'at, 17 September 2021 | 07:30 WIB
BANTUAN SOSIAL

Coba Cek Rekening! 4,6 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Jum'at, 17 September 2021 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Periode Stimulus Diperpanjang, OJK Terbitkan 2 Aturan Baru

Kamis, 16 September 2021 | 18:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

Dana Pemda Mengendap di Bank Tembus Rp140 Triliun, Ini Kata Kemendagri

Kamis, 16 September 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Jamin UMKM Bisa Akses Insentif Pajak dan Retribusi

Kamis, 16 September 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Sebagian Usulan Kenaikan Pajak Joe Biden Didukung Parlemen

Kamis, 16 September 2021 | 17:10 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (3)

Ini 5 Kelompok Biaya yang Dapat Insentif Supertax Deduction Vokasi

Kamis, 16 September 2021 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Lacak Penghasilan Wajib Pajak Kaya, Menkeu Minta Dukungan Kongres

Kamis, 16 September 2021 | 16:51 WIB
INGGRIS

Berantas Penghindaran Pajak, Otoritas Tak Cuma Buru Pelaku