Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Pemeriksa Pajak Bakal Bekerja dengan Sistem Klaster, Ini Perinciannya

A+
A-
54
A+
A-
54
Pemeriksa Pajak Bakal Bekerja dengan Sistem Klaster, Ini Perinciannya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemeriksa pajak akan menggunakan sistem klaster dalam melaksanakan tugas pengujian kepatuhan perpajakan dan penegakan hukum perpajakan.

Pemeriksa pajak nantinya akan melaksanakan tugasnya sebagai pejabat fungsional pemeriksa pajak sesuai dengan klaster tersebut. Meski demikian, terdapat ruang bagi pemeriksa pajak untuk melaksanakan tugas klaster lain.

"Pemeriksa pajak dapat melaksanakan kegiatan tugas jabatan pada klaster lain dengan ketentuan memperoleh penugasan dari pejabat paling rendah pejabat administrator dan melaksanakan kegiatan tugas jabatan yang dapat diakui angka kreditnya berdasarkan peraturan menteri ini," bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK 131/2022, dikutip pada Selasa (20/9/2022).

Baca Juga: DJBC Bisa Minta Dokumen SPT Pajak ke Penerima Fasilitas TPB dan KITE

Khusus untuk penyidikan pidana perpajakan dalam klaster pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan, kegiatan tersebut hanya dapat dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang telah diangkat dan dilantik sebagai penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

Kegiatan penagihan pajak dalam klaster penagihan perpajakan hanya dapat dilaksanakan pemeriksa pajak yang telah diangkat menjadi juru sita pajak. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem klaster masih akan diperinci dalam peraturan dirjen pajak tersendiri.

Untuk diketahui, perincian mengenai kegiatan dan klaster-klaster dari setiap kegiatan telah diperinci dalam Lampiran I huruf C PMK 131/2022.

Baca Juga: NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Contoh, kegiatan pemeriksaan kepatuhan pajak terbagi dalam 2 klaster, yaitu klaster pemeriksaan dan klaster pemeriksaan kepatuhan.

Klaster pemeriksaan meliputi pemeriksaan all taxes dan pengujian transfer pricing, pemeriksaan pajak tanpa pengujian transfer pricing, ataupun pemeriksaan tujuan lain.

Sementara itu, klaster pemeriksaan kepatuhan meliputi kegiatan yang memiliki kompleksitas rendah seperti permintaan dan pengumpulan data, konfirmasi data, pengolahan data, hingga pengisian kertas kerja.

Baca Juga: Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Klaster pemeriksaan kepatuhan juga mencakup kegiatan dengan kompleksitas sedang seperti penentuan populasi dan sampel pemeriksaan, penyusunan konsep temuan, klarifikasi temuan, hingga perumusan laporan hasil pemeriksaan.

Klaster pemeriksaan kepatuhan dengan kompleksitas tinggi contohnya ialah penyampaian temuan pemeriksaan, penelaahan atas tanggapan temuan pemeriksaan, penyusunan rekomendasi hasil pemeriksaan, penyusunan laporan hasil pemeriksaan, hingga pengawasan terhadap proses pemeriksaan. (rig)

Baca Juga: Bikin Rugi Negara Rp1,7 M, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejaksaan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pmk 131/2022, pemeriksa pajak, kepatuhan pajak, penegakan hukum, DJP, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:30 WIB
PER-02/PJ/2019

Pakai Jasa Konsultan Pajak, Lapor SPT Tahunan Hanya Bisa Elektronik

Sabtu, 04 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Dibebaskan dari PPN

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:30 WIB
SELEBRITAS

Petinju Daud 'Cino' Yordan Titip Pesan ke Wajib Pajak, Apa Isinya?

Sabtu, 04 Februari 2023 | 10:00 WIB
KP2KP KASONGAN

Giliran Kepala Sekolah Jadi Sasaran Sosialisasi Validasi NIK-NPWP

berita pilihan

Minggu, 05 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bisa Minta Dokumen SPT Pajak ke Penerima Fasilitas TPB dan KITE

Minggu, 05 Februari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Minggu, 05 Februari 2023 | 14:00 WIB
PP 55/2022

Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Minggu, 05 Februari 2023 | 13:00 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Bikin Rugi Negara Rp1,7 M, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejaksaan

Minggu, 05 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:30 WIB
INDIA

Ada Rezim Pajak Baru, Saham Perusahaan Asuransi Anjlok Sampai 10%

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penyebab Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:30 WIB
PP 50/2022

Penyebab Pemeriksaan Bukper Ditindaklanjuti dengan Penyidikan

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:00 WIB
SPANYOL

Bank di Negara Ini Ramai-Ramai Tolak Kebijakan Windfall Tax

Minggu, 05 Februari 2023 | 09:30 WIB
KOTA SURAKARTA

Tagihan PBB di Solo Naik Drastis, Begini Penjelasan Wali Kota Gibran