Fokus
Literasi
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:36 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Data & Alat
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Rabu, 29 Desember 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 29 DESEMBER 2021 - 4 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pemajakan Atas Kripto Belum Optimal, Negara Ini Perketat Pengawasan

A+
A-
0
A+
A-
0
Pemajakan Atas Kripto Belum Optimal, Negara Ini Perketat Pengawasan

Ilustrasi.

CANBERRA, DDTCNews – Otoritas Pajak Australia (ATO) mengaku tidak mudah mengawasi dan menggali penerimaan dari transaksi mata uang kripto alias cryptocurrency. Pelaporan kepemilikan aset kripto cukup rendah karena minimnya pemahaman para investor.

Komisioner ATO, Chris Jordan, menyampaikan pemerintah tak bisa hanya mengandalkan investor kripto untuk melaporkan transaksi dan keuntungan yang mereka dapatkan. Chris melihat bahwa banyak investor yang tidak sepenuhnya mengerti tentang kewajiban pelaporan pajak mereka.

"Kita tidak bisa bergantung pada pengetahuan investor terkait pencatatan investasi, penghasilan, capital gain, dan pelaporan pajaknya. Apalagi ini merupakan sektor yang investornya tumbuh sangat cepat," ujar Chris dikutip cointelegraph.com, Jumat (26/11/2021).

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Chris mengakui masih ada anggapan umum di tengah investor yang mengira keuntungan dari investasi kripto bebas pajak. Sebagian investor masih berpikir bahwa pengenaan pajak hanya berlaku jika aset kripto dikonversi ke dalam uang tunai dolar Australia.

ATO, ujar Chris, kini tengah berupaya memberikan sosialisasi terkait kewajiban pajak atas kepemilikan uang kripto. Mulai dari pengisian dan pencatatan data hingga pelaporan investasi kripto. Selain itu, sistem berbasis elektronik juga sedang dikembangkan untuk menyerap lebih banyak data terkait transaksi kripto.

"Kami sudah memperluas sistem dan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan protokol kesesuaian data khususnya investasi di mata uang kripto," jelas Chris.

Baca Juga: Produk Deposito Kurang Laku, Asosiasi Bank Minta Relaksasi Pajak

ATO berencana untuk menjalin kemitraan dengan rekanan Bank Commonwealth Australia, yakni Chainlysis untuk meningkatkan sistem pengawasan atas aset kripto ini. (tradiva sandriana/sap)

Topik : pajak internasional, pajak kripto, cryptocurrency, Australia, ATO

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 16:00 WIB
JEPANG

Eks Menkeu Minta Pemerintah Naikkan Pajak Karbon Secara Agresif

Jum'at, 14 Januari 2022 | 15:45 WIB
SELEBRITAS

Setelah Disentil DJP, Ghozali 'NFT' Pastikan akan Patuh Bayar Pajak

Jum'at, 14 Januari 2022 | 13:30 WIB
MAROKO

Aturan Pajak Baru, Biaya Asuransi Perjalanan Naik Hingga 122%

berita pilihan

Selasa, 18 Januari 2022 | 19:37 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pengumuman! Tahun Ini Tak Ada Rekrutmen CPNS, Kecuali untuk Kedinasan

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:30 WIB
POLANDIA

Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:24 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tanpa Harus ke Kantor Pajak, Ini Solusi Lupa EFIN dari DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 18:07 WIB
INSENTIF PAJAK

Soal Insentif PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah, Ini Kata DJP

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:49 WIB
KP2KP BANAWA

Petugas Pajak Datangi Kantor Kecamatan, Ingatkan ASN Lapor SPT

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Selasa, 18 Januari 2022 | 17:00 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

WP Jangan Lupa! Dividen Bebas Pajak Perlu Dilaporkan di SPT Tahunan

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:33 WIB
PENANGANAN COVID-19

Omicron Naik, Jokowi Minta Warga 'Rem' Bepergian & Bekerja dari Rumah

Selasa, 18 Januari 2022 | 16:30 WIB
THAILAND

Mantan Kepala SEC Beberkan Kelemahan Kebijakan Pajak Cryptocurreny