Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Pastikan Kebenaran PKP, Petugas Pajak Datangi Pengangkut Kernel Sawit

A+
A-
0
A+
A-
0
Pastikan Kebenaran PKP, Petugas Pajak Datangi Pengangkut Kernel Sawit

Petugas KPP Pratama Mamuju mengunjungi wajib pajak CV.

MAMUJU TENGAH, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju di Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat melakukan kunjungan lapangan ke wajib pajak CV. Tujuannya, mengecek kebenaran kondisi perusahaan sebagai tindak lanjut dari permohonan aktivasi akun pengusaha kena pajak (PKP).

Dikutip dari keterangan pers Ditjen Pajak, tujuan visit lapangan kali ini adalah Damuh Layar Construction di Kecamatan Tobadak. Dari hasil wawancara dengan direktur CV, petugas menemukan perbedaan kegiatan usaha antara formulir pengukuhan PKP dengan kondisi di lapangan.

Pada formulir pengukuhan, pihak CV menuliskan bahwa perusahaan bergerak di bidang konstruksi. Namun, praktik di lapangan menunjukkan CV bergerak di bidang jasa angkutan kernel sawit.

Baca Juga: Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Direktur CV Damuh Layar Construction, Wawan Dermawan, kemudian menjelaskan kondisi yang terjadi. Menurut pengakuannya, perusahaan memang berniat merambah bidang konstruksi jembatan, jalan, dan bangunan kecil di masa depan.

"Beliau juga mengatakan sebelum membangun perusahaan ini, sempat bergabung dengan perusahaan sawit di Mamuju Tengah. Namun, beliau keluar dan mendirikan perusahaan sendiri," ujar Nadia Primastia, anggota Tim Verifikasi Lapangan KPP Pratama Mamuju, dikutip Jumat (14/1/2021).

Petugas pajak lantas mencocokkan semua informasi pada formulir dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Wajib pajak pun diberikan informasi dan penyuluhan mengenai kewajiban perpajakan apa saja yang perlu dipenuhi setelah dikukuhkan PKP.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingin Capaian Penerimaan Pajak 100% Tak Mandek di 2021

Sebagai informasi, PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1984 tentang PPN dan PPnBM sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN dan PPnBM).

Pengusaha diwajibkan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean dan/atau melakukan ekspor BKP, JKP, dan/atau ekspor BKP Tidak Berwujud.

Pengusaha kecil juga diperkenankan untuk memilih dikukuhkan sebagai PKP. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil PPN, dikatakan bahwa syarat pengusaha diwajibkan menjadi PKP apabila memiliki omzet dalam 1 tahun buku mencapai Rp4,8 miliar. (sap)

Baca Juga: Peringatan DJP: Segera Lunasi Utang Pajak Sebelum 'Hard Collection'

Topik : pengawasan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, KPDL, basis data, rasio pajak, SP2DK, KP2KP, penyuluhan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 13:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Kejar Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan 2021, DJP Siapkan Ini

Selasa, 18 Januari 2022 | 11:33 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Masih Ragu Ikut PPS? Simak Lagi, Ini Sederet Manfaatnya

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:22 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

PPS Jadi Sarana bagi WP Masuki Era Transparansi Pajak

Minggu, 16 Januari 2022 | 07:00 WIB
APBN 2022

Demi Turunkan Utang, Masyarakat Diimbau Patuh Bayar Pajak

berita pilihan

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:41 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak UMKM Bisa Catat Omzet dan Buat Kode Billing di Fitur Ini

Kamis, 27 Januari 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA PAREPARE

Giliran Nasabah Bank Jadi Sasaran Petugas Pajak Promosikan PPS

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:49 WIB
KOTA BANJARMASIN

Perda Baru Dirancang, Atur Pungutan Pajak Atas Perdagangan Online

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:35 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terbit Surat Edaran Soal P3B, KPP Diminta Samakan Pemahaman

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Terlalu Sering Ditanya Soal Pajak Kendaraan, Begini Jawaban DJP

Kamis, 27 Januari 2022 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Simak! Ini Deret Stimulus untuk Pulihkan Sektor Otomotif dan Properti

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Pasal 21 Naik, Kemenkeu: Upah Pegawai Mulai Membaik

Kamis, 27 Januari 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sambut Pajak Minimum Global, Insentif Pengganti Tax Holiday Belum Siap