Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

A+
A-
1
A+
A-
1
Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker

Menaker Ida Fauziyah. (Foto: Humas Kemnaker)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah masih menggunakan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai landasan ketentuan pengupahan, kendati Mahkamah Konstitusi (MK) menilainya bersifat inkonstitusional secara bersyarat.

Menteri Ketanagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan seluruh materi dan substansi serta aturan dalam UU Cipta Kerja sepenuhnya tetap berlaku karena tidak ada pasal yang dibatalkan MK. Oleh karena itu, formulasi penetapan upah minimum 2022 yang telah diumumkan akan tetap berlaku.

"Berbagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yang telah ada saat ini, termasuk pengaturan, tentang pengupahan masih tetap berlaku," katanya dikutip Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Mulai Sekarang, Omzet Rp500 Juta WP OP UMKM Tidak Kena Pajak

Ida mengatakan peraturan pelaksanaan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja telah selesai dan diterbitkan sebelum putusan MK. Alhasil, proses pengambilan kebijakan ketenagakerjaan saat ini harus tunduk pada aturan tersebut, tidak terkecuali mengenai pengupahan.

Ida pun meminta semua pihak, khususnya kepala daerah, untuk mengikuti ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP 36/2021. Menurutnya, PP tersebut tidak hanya mengatur tentang upah minimum, tetapi juga struktur dan skala upah yang harus diimplementasikan oleh pengusaha.

Dia menilai upah minimum merupakan instrumen jaring pengaman bagi pekerja karena tidak boleh dibayarkan di bawah nilai yang ditetapkan. Upah minimum itu juga hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja maksimal 12 bulan.

Baca Juga: Sri Mulyani Ingatkan Lagi, Batas Omzet Tak Kena Pajak Resmi Berlaku

Dalam pelaksanaannya, upah minimum tingkat provinsi (UMP) ditetapkan oleh gubernur setiap tahunnya. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan catatan rata-rata pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dalam 3 tahun terakhir lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi, atau nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota yang bersangkutan selama 3 tahun terakhir selalu positif dan lebih tinggi dari provinsi.

Selanjutnya, dalam penetapan UMK, gubernur dapat meminta pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi. UMK tersebut ditetapkan setelah UMP ditetapkan dan harus lebih tinggi dari UMP. Jika syarat tidak terpenuhi, Ida menegaskan gubernur tidak dapat menetapkan UMK.

"Formula UMP dan UMK pada PP 36/2021 ditujukan agar kesenjangan upah minimum antar wilayah, baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota tidak semakin melebar," ujarnya.

Baca Juga: Serupa UU Ciptaker, UU HKPD Izinkan Pemerintah Ubah Tarif Pajak Daerah

Ida menambahkan mediator hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan juga berkomitmen untuk mengawal pelaksanaan upah minimum 2022 dan penerapan struktur skala upah di perusahaan. Mediator akan membantu serta memfasilitasi penyusunan struktur skala upah, sedangkan pengawas harus siap melakukan monitoring dan penegakan hukum khususnya di bidang pengupahan.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan kenaikan rata-rata upah minimum provinsi 2022 secara nasional akan sebesar 1,09%. Saat ini, para kepala daerah juga telah menetapkan UMP dan UMK 2022.

Provinsi dengan UMP tertinggi yakni DKI Jakarta senilai Rp4,45 juta, diikuti Papua Rp3,56 juta, Sulawesi Utara Rp3,31 juta, Kepulauan Bangka Belitung Rp3,26 juta, serta Papua Barat Rp3,2 juta.

Baca Juga: Puluhan Pelaku UMKM Diundang ke Kantor Pajak, Diingatkan Lapor SPT

Sementara itu, provinsi dengan UMP terendah yakni Jawa Tengah senilai Rp1,81 juta, DI Yogyakarta Rp1,84 juta, Jawa Barat Rp1,84 juta, Jawa Timur Rp1,89 juta, dan Nusa Tenggara Timur Rp1,97 juta. (sap)

Topik : UU Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi, UU PPh, UU PPN, UU KUP, UMP, upah minimum, UMK, Ida Fauziyah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 03 Januari 2022 | 15:33 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Mitra Gojek Bisa Ubah Skema PPh Dari Final Ke Rezim Normal

Senin, 03 Januari 2022 | 12:31 WIB
OPINI PAJAK

PPh Imbalan Natura Sehubungan dengan Pekerjaan dan Persoalannya

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak