Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Literasi
Rabu, 20 Oktober 2021 | 16:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 20 Oktober 2021 | 12:00 WIB
KAMUS KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 19 Oktober 2021 | 10:05 WIB
SANKSI ADMINISTRASI (7)
Senin, 18 Oktober 2021 | 19:04 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Paradigma Cooperative Compliance Solusi Kompleksitas Perpajakan RI

A+
A-
0
A+
A-
0
Paradigma Cooperative Compliance Solusi Kompleksitas Perpajakan RI

Managing Partner DDTC Darussalam saat menyampaikan sambutan dalam seminar tahunan DDTC di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (6/2/2018) (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Paradigma kepatuhan kooperatif (cooperative compliance) adalah solusi atas kompleks dan rumitnya berbagai tantangan perpajakan di Indonesia. Karena itu, sudah seharusnya konsep tersebut dijadikan sebagai kerangka utama reformasi perpajakan Indonesia.

Demikian diungkapkan Managing Partner DDTC Darussalam saat memberikan sambutan pembukaan seminar tahunan DDTC yang bertajuk Embracing Challanges in Changing Landscape of Domestic and International Tax, Selasa (6/2/2017), di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

“Semua manfaat cooperative compliance sejalan dengan tujuan reformasi pajak Indonesia, yakni membangun sistem pajak yang berkepastian hukum, efisien, efektif, berkeadilan, dan mengutamakan hak-hak wajib pajak. Karena itu, paradigma ini seharusnya jadi kerangka utamanya,” ujarnya.

Baca Juga: Himpun Data Wajib Pajak, Petugas DJP Terjun ke Lapangan

Menurut Darussalam, manfaat kepatuhan kooperatif akan dirasakan oleh semua komponen. Bagi wajib pajak, manfaatnya antara lain kepastian; berkurangnya biaya kepatuhan; manajemen risiko yang lebih terukur dan mudah; proses pemeriksaan lebih mudah dan nyaman; adanya keterbukaan yang mengakibatkan kesepakatan lebih mudah dijalankan; serta tidak munculnya risiko reputasi.

“Sebaliknya, bagi otoritas pajak, paradigma kepatuhan kooperatif akan memberikan pemahaman yang lebih baik atas bisnis dan situasi wajib pajak; kepastian; mendorong untuk fokus pada kasus berisiko tinggi; alokasi SDM saat pemeriksaan akan jauh lebih baik; serta mengurangi sengketa banding.”

Selain Darussalam, turut berbicara dalam seminar tersebut Partner for Research and Training Research B. Bawono Kristiaji, Partner for Tax Compliance and Litigation Services David Hamzah Damian, dan Partner for Transfer Pricing Services Romi Irawan, yang ditutup dengan closing speech oleh Senior Partner DDTC Danny Septriadi,

Baca Juga: Otoritas Bebaskan PPN bagi Perusahaan yang Beraktivitas di KEK

Bawono menyampaikan dampak berikut perkembangan terkini atas berbagai kebijakan internasional, terutama menyangkut Base Erosion and Profit Shifting, reformasi pajak Amerika Serikat, serta Automatic Exchange of Information yang akan berlaku tahun ini.

David menyampaikan analisis kritisnya terhadap RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sedangkan Romi mengulas kelanjutan PMK 213/PMK.03/2016 di tahun 2018 dan alternatif skenario terkait PER 29/PJ/2017 mengenai kewajiban Country by Country Report (CbCR) tahun 2018.

Hadir dalam seminar itu antara lain perwakilan sejumlah perusahaan, konsultan pajak, dan akademisi. Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis DDTC juga menyerahkan beasiswa S1 tanpa ikatan dinas kepada para penerimanya, serta hadiah untuk pemenang pertama lomba menulis artikel pajak. (Bsi)

Baca Juga: Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Topik : cooperative compliance, kepatuhan kooperatif, seminar DDTC,

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 21 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KOREA SELATAN

Harga Minyak Dunia Melambung, Pemerintah Pangkas Pajak BBM

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ditelepon Petugas Pajak? Simak Kriteria WP yang Masuk Outbond Call

Kamis, 21 Oktober 2021 | 10:42 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

DJP Pertukarkan Data Ini Secara Otomatis dengan Puluhan Negara

berita pilihan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:55 WIB
KABUPATEN PINRANG

Himpun Data Wajib Pajak, Petugas DJP Terjun ke Lapangan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 18:02 WIB
UU HPP

Diatur dalam UU HPP, Pidana Denda Tidak Dapat Diganti Kurungan

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:32 WIB
LAYANAN PAJAK

Hingga Besok, Kring Pajak Hanya Dapat Dihubungi Lewat Ini

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KINERJA PERINDUSTRIAN

Kurangi Emisi Karbon, Jokowi Dorong Hilirisasi Sawit Lewat Biodiesel

Kamis, 21 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Kejar Penerimaan, Begini Mekanisme Mutasi Pegawai Ditjen Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:53 WIB
LITERASI PAJAK

Perpajakan.id Versi 2 Rilis Lebih dari 12.000 Peraturan Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:37 WIB
LAYANAN PAJAK

Sore Ini, 2 Aplikasi DJP Tidak Bisa Diakses Wajib Pajak

Kamis, 21 Oktober 2021 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Pengenaan Pajak Pariwisata Kembali Ditunda Hingga 2023