Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Pandora Papers Seret Banyak Pejabat, Begini Respons Komisi Eropa

A+
A-
0
A+
A-
0
Pandora Papers Seret Banyak Pejabat, Begini Respons Komisi Eropa

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa memilih berhati-hati merespons rilisnya dokumen Pandora Papers yang melibatkan nama-nama pejabat di kawasan tersebut.

Juru Bicara Komisi Eropa Dana Spinant mengatakan otoritas telah memantau perkembangan dari Pandora Papers. Menurutnya, Komisi Eropa tidak akan merespons terkait tokoh-tokoh yang dicatut dalam dokumen yang baru saja dipublikasikan itu.

"Kami tidak dalam posisi untuk membuat komentar apapun tentang nama individu yang disebutkan dalam laporan itu," katanya dikutip pada Selasa (5/10/2021).

Baca Juga: Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Sebelumnya, Komisi Eropa menegaskan sudah ada upaya perbaikan untuk melawan praktik penghindaran pajak secara agresif. Beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain penghapusan rezim kerahasiaan perbankan dengan efektif.

Selain itu, Komisi Eropa juga berupaya memerangi praktik pencucian uang dan penghindaran pajak melalui perusahaan cangkang. Rancangan aturan tersebut diproyeksikan rampung pada akhir 2021.

"Kami telah mendorong agenda yang cukup ambisius melawan penghindaran pajak dan perencanaan pajak agresif. Kami memiliki kerangka kerja dengan standar tertinggi di dunia," terangnya.

Baca Juga: Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Urusan Ekonomi dan Moneter Parlemen Eropa Markus Ferber mengungkapkan rilisnya dokumen Pandora Papers membuktikan masih ada celah melakukan penghindaran pajak agresif di Uni Eropa. Upaya pencegahan yang dilakukan selama ini juga dinilai tidak efektif.

Dia mengkritisi daftar yurisdiksi surga pajak yang dirilis Uni Eropa. Menurutnya, daftar tersebut tidak efektif melawan praktik penghindaran pajak. Instrumen tersebut tidak dibarengi dengan pemberian sanksi keras bagi negara yang tetap mempertahankan rezim suaka pajak.

"Kami membutuhkan upaya baru dalam membuat daftar hitam. Ini harus mencakup seluruh pelaku. Jika tidak, surga pajak akan tetap berjalan seperti sebelumnya," terang Ferber seperti dilansir dw.com. (sap)

Baca Juga: Menkeu Pastikan Dampak Pajak Minimum Global Bakal Minimal

Topik : pandora papers, panama papers, penghindaran pajak, tax avoidance, kejahatan pajak, tax haven, suaka pajak, Eropa

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 18 November 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Menkeu: Transparansi Perpajakan Global Dorong Reformasi Pajak Domestik

Rabu, 17 November 2021 | 13:30 WIB
BELGIA

Atlet Profesional Dapat Tarif Pajak Lebih Rendah

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:30 WIB
ITALIA

Diskon Tarif PPN Listrik Diperpanjang Sampai Akhir 2021

Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Satgas Patroli Laut?

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:30 WIB
PAKISTAN

Pengusaha Keluhkan Tak Bisa Klaim Insentif, Industri Terancam Mandek

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:26 WIB
PMK 171/2021

PMK Baru, Sri Mulyani Atur Pelaksanaan Sistem SAKTI

Jum'at, 03 Desember 2021 | 18:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Ingin Pandemi Jadi Momentum untuk Transformasi Ekonomi

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyusunan Aturan Pelaksana UU HPP Dikebut, DJP: PPS Paling Urgen

Jum'at, 03 Desember 2021 | 17:24 WIB
KPP PRATAMA BEKASI BARAT

Tunggakan Rp701 Juta Tak Dilunasi, Rekening Wajib Pajak Disita DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK