PANDORA PAPERS

Pandora Papers Seret Banyak Pejabat, Begini Respons Komisi Eropa

Redaksi DDTCNews | Selasa, 05 Oktober 2021 | 15:00 WIB
Pandora Papers Seret Banyak Pejabat, Begini Respons Komisi Eropa

Ilustrasi.

BRUSSELS, DDTCNews - Komisi Eropa memilih berhati-hati merespons rilisnya dokumen Pandora Papers yang melibatkan nama-nama pejabat di kawasan tersebut.

Juru Bicara Komisi Eropa Dana Spinant mengatakan otoritas telah memantau perkembangan dari Pandora Papers. Menurutnya, Komisi Eropa tidak akan merespons terkait tokoh-tokoh yang dicatut dalam dokumen yang baru saja dipublikasikan itu.

"Kami tidak dalam posisi untuk membuat komentar apapun tentang nama individu yang disebutkan dalam laporan itu," katanya dikutip pada Selasa (5/10/2021).

Baca Juga:
P3B 2 Negara Ini Belum Jelas, Modal Asing yang Keluar Bakal Melonjak

Sebelumnya, Komisi Eropa menegaskan sudah ada upaya perbaikan untuk melawan praktik penghindaran pajak secara agresif. Beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain penghapusan rezim kerahasiaan perbankan dengan efektif.

Selain itu, Komisi Eropa juga berupaya memerangi praktik pencucian uang dan penghindaran pajak melalui perusahaan cangkang. Rancangan aturan tersebut diproyeksikan rampung pada akhir 2021.

"Kami telah mendorong agenda yang cukup ambisius melawan penghindaran pajak dan perencanaan pajak agresif. Kami memiliki kerangka kerja dengan standar tertinggi di dunia," terangnya.

Baca Juga:
WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Sementara itu, Wakil Ketua Komite Urusan Ekonomi dan Moneter Parlemen Eropa Markus Ferber mengungkapkan rilisnya dokumen Pandora Papers membuktikan masih ada celah melakukan penghindaran pajak agresif di Uni Eropa. Upaya pencegahan yang dilakukan selama ini juga dinilai tidak efektif.

Dia mengkritisi daftar yurisdiksi surga pajak yang dirilis Uni Eropa. Menurutnya, daftar tersebut tidak efektif melawan praktik penghindaran pajak. Instrumen tersebut tidak dibarengi dengan pemberian sanksi keras bagi negara yang tetap mempertahankan rezim suaka pajak.

"Kami membutuhkan upaya baru dalam membuat daftar hitam. Ini harus mencakup seluruh pelaku. Jika tidak, surga pajak akan tetap berjalan seperti sebelumnya," terang Ferber seperti dilansir dw.com. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024