Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Pajaki Ekonomi Digital, PPN Jadi Fokus Utama

A+
A-
4
A+
A-
4

TOKYO, DDTCNews – Asian Development Bank Institute (ADBI) bekerja sama dengan ADB dan National Tax Agency (NTA) menyelenggarakan workshop bertajuk Taxation of The Digital Economy selama 21-24 Agustus 2017 di Tokyo, Jepang.

Acara workshop ini dihadiri oleh lebih dari 50 peserta yang berasal dari berbagai negara dan lembaga internasional salah satunya seperti The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Acara ini dibuka oleh Yasui Takehiro (Deputy Commissioner of NTA Japan).

Adapun pembicara yang mengisi workshop ini adalah pakar-pakar di bidang perpajakan antara lain Menteri Keuangan Jepang Yuji Ishii, Direktur Pajak Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol, Eric Robert dan Dimitra Koulouri sebagi perwakilan OECD, serta Kerryn McIntosh, Richard Highfield, Brian Mc Auley, Yuji Miyaki dan David Tansey sebagai perwakilan ADB.

Baca Juga: Giliran Ceko yang Sodorkan Langkah Unilateral Pajak Digital

Workshop ini diawali dengan paparan mengenai country experience terkait dengan sistem pemajakan di era ekonomi digital (digital economy). Eric Robert dan Dimitra memberikan paparan mengenai perkembangan studi yang dilakukan oleh Task Force on Digital Economy (TFDE).

Berdasarkan kajian sementara TFDE, pemajakan atas ekonomi digital sangat bervariasi. TFDE mengusulkan beberapa opsi pemajakan yang dapat diterapkan terhadap penghasilan tersebut yaitu dengan significant economic presence (SEP), withholding, equalization levy dan diverted profit tax (DPT).

Namun, Eric dan Dimitra menyarankan agar negara atau yurisdiksi dapat lebih fokus pada pajak pertambahan nilai (PPN) untuk memajaki ekonomi digital ketimbang pajak penghasilan (PPh). Lebih lanjut, Eric mengungkapkan TFDE sedang mempersiapkan draf laporan untuk disampaikan pada pertemuan spring para Menteri Keuangan dari negara G20 pada April 2018.

Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, Dirjen Pajak Awasi Ketat Transaksi Digital

Dalam kesempatan tersebut, John Hutagaol sebagai perwakilan dari Indonesia menyampaikan paparan mengenai pengaruh perkembangan information communication technology (ICT) atas kebijakan dan administrasi perpajakan dengan studi kasus Indonesia.

Perkembangan ICT, menurut John sangat berpengaruh dalam mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih baik karena mendorong kepatuhan yang tinggi dan biaya penyelenggaraan administrasi yang efisien dan efektif.

Selain itu, John menambahkan perkembangan ICT sangat berpengaruh pada kebijakan yang mampu melindungi basis pemajakan dari profit shifting melalui aggressive tax planning dan hilangnya hak pemajakan. John juga mengingatkan pentingnya data safeguard dan confidentiality dalam ekonomi digital.

Baca Juga: Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya

Diakhir paparannya, John menjelaskan sekurang-kurangnya ada 3 pilar terkait integrasi data, antara lain legal framework, information security management dan monitoring and enforcement.

Adapun pembicara yang mengisi workshop ini adalah pakar-pakar di bidang perpajakan antara lain Menteri Keuangan Jepang Yuji Ishii, Direktur Pajak Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol, Eric Robert dan Dimitra Koulouri sebagi perwakilan OECD, serta Kerryn McIntosh, Richard Highfield, Brian Mc Auley, Yuji Miyaki dan David Tansey sebagai perwakilan ADB.

Baca Juga: Giliran Ceko yang Sodorkan Langkah Unilateral Pajak Digital

Workshop ini diawali dengan paparan mengenai country experience terkait dengan sistem pemajakan di era ekonomi digital (digital economy). Eric Robert dan Dimitra memberikan paparan mengenai perkembangan studi yang dilakukan oleh Task Force on Digital Economy (TFDE).

Berdasarkan kajian sementara TFDE, pemajakan atas ekonomi digital sangat bervariasi. TFDE mengusulkan beberapa opsi pemajakan yang dapat diterapkan terhadap penghasilan tersebut yaitu dengan significant economic presence (SEP), withholding, equalization levy dan diverted profit tax (DPT).

Namun, Eric dan Dimitra menyarankan agar negara atau yurisdiksi dapat lebih fokus pada pajak pertambahan nilai (PPN) untuk memajaki ekonomi digital ketimbang pajak penghasilan (PPh). Lebih lanjut, Eric mengungkapkan TFDE sedang mempersiapkan draf laporan untuk disampaikan pada pertemuan spring para Menteri Keuangan dari negara G20 pada April 2018.

Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, Dirjen Pajak Awasi Ketat Transaksi Digital

Dalam kesempatan tersebut, John Hutagaol sebagai perwakilan dari Indonesia menyampaikan paparan mengenai pengaruh perkembangan information communication technology (ICT) atas kebijakan dan administrasi perpajakan dengan studi kasus Indonesia.

Perkembangan ICT, menurut John sangat berpengaruh dalam mewujudkan administrasi perpajakan yang lebih baik karena mendorong kepatuhan yang tinggi dan biaya penyelenggaraan administrasi yang efisien dan efektif.

Selain itu, John menambahkan perkembangan ICT sangat berpengaruh pada kebijakan yang mampu melindungi basis pemajakan dari profit shifting melalui aggressive tax planning dan hilangnya hak pemajakan. John juga mengingatkan pentingnya data safeguard dan confidentiality dalam ekonomi digital.

Baca Juga: Pilih Perpu atau Omnibus Law, Tulis Komentar dan Raih Handphonenya

Diakhir paparannya, John menjelaskan sekurang-kurangnya ada 3 pilar terkait integrasi data, antara lain legal framework, information security management dan monitoring and enforcement.

Topik : ekonomi digital, pajak digital, ppn
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI