Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Internasional Makin Rentan Sengketa, Jangan Lupakan Ini

A+
A-
26
A+
A-
26
Pajak Internasional Makin Rentan Sengketa, Jangan Lupakan Ini

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Di luar upaya hukum sesuai dengan ketentuan domestik suatu negara, wajib pajak bisa menggunakan mekanisme mutual agreement procedure (MAP) untuk menyelesaikan sengketa pajak internasional.

Associate Partner of International Tax and Transfer Pricing Dispute Services DDTC Yusuf Wangko Ngantung mengatakan dinamika pajak internasional yang cepat berubah selama 5 tahun terakhir, khususnya pascamunculnya Proyek BEPS yang digagas OECD/G20, kemungkinan akan berlangsung lebih panjang.

Apalagi, adanya pandemi Covid-19 pada gilirannya berpotensi memicu setiap negara untuk mengoptimalkan penerimaan pajak untuk mendukung pemulihan ekonomi serta kesinambungan fiskalnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Dukung Seruan Amerika Serikat Soal Pajak Minimum Global

“Sengketa agaknya menjadi sesuatu yang tidak terhindarkan bagi transaksi yang bersifat lintas yurisdiksi. Peluang terjadinya pajak berganda makin besar,” katanya, Jumat (19/2/2021).

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, sejatinya telah tersedia mekanisme MAP di luar dari upaya hukum yang tersedia dalam hukum domestik suatu negara. Mekanisme ini hanya dapat dilakukan otoritas pajak suatu negara dan negara mitra yang terikat dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B).

MAP sendiri merupakan alternatif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan sengketa yang menimbulkan pemajakan berganda. MAP juga jadi alternatif penyelesaian sengketa apabila terdapat indikasi tindakan otoritas negara mitra menyebabkan pengenaan pajak yang tidak sesuai dengan P3B atau sengketa transfer pricing.

Baca Juga: Ganggu Investasi, Negara Ini Tolak Proposal Pajak Minimum Global

Dalam konteks tersebut, Yusuf mengatakan Proyek BEPS telah memberikan rekomendasi tentang suatu penyelesaian sengketa pajak internasional melalui MAP secara efektif dan efisien yang tertuang dalam Aksi ke-14.

Sebagai salah satu standar minimum, implementasi Aksi ke-14 tersebut telah mendorong berbagai negara untuk merumuskan sekaligus memperbaiki regulasi MAP. Di Indonesia, pemerintah juga telah berkomitmen mewujudkan proses MAP yang efisien dan efektif melalui PMK 49/2019 serta PER-16/PJ/2020.

Yusuf mengungkapkan ada beberapa aspek penting terkait dengan MAP. Pertama, pengajuan MAP dapat dilakukan jika pengenaan pajak oleh otoritas pajak P3B yang mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak berganda, misalkan yang terkait dengan transfer pricing.

Baca Juga: Banjir Protes, Uni Eropa Pastikan Tetap Terapkan Pajak Karbon

Selain itu, pengajuan MAP juga dapat dilakukan dalam hal pengenaan pajak di mitra P3B yang tidak sesuai dengan P3B, penentuan status subjek pajak dalam negeri (SPDN) oleh mitra P3B, diskriminasi perlakuan perpajakan di mitra P3B, serta penafsiran ketentuan P3B.

Kedua, permintaan pelaksanaan MAP dapat diajukan oleh wajib pajak dalam negeri, Warga Negara indonesia (WNI) melalui dirjen pajak, dirjen pajak, atau otoritas pajak mitra P3B melalui pejabat berwenang mitra P3B sesuai dengan ketentuan dalam P3B.

Ketiga, permintaan atas MAP dapat dilaksanakan bersamaan dengan upaya keberatan, banding, serta pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Syaratnya, materi yang diajukan permintaan pelaksanaan MAP harus tercakup dalam materi sengketa yang diajukan dalam permohonan itu.

Baca Juga: Pesawat Pribadi dan Kapal Layar Bakal Dikenai Pajak Baru

Keempat, perundingan pelaksanaan MAP dibatasi paling lama 2 tahun. Kelima, dimungkinkannya pembaruan permintaan pelaksanaan MAP sepanjang memenuhi beberapa persyaratan.

“Dirjen pajak juga telah membentuk Komite Pembahas yang bertugas menentukan posisi runding dan mengkaji serta memutuskan apakah permohonan pembaruan MAP dapat disetujui atau tidak,” imbuh Yusuf.

Dari berbagai hal tersebut, sambungnya, pemerintah terlihat telah menyediakan upaya penyelesaian sengketa pajak internasional yang lebih berkepastian, berorientasi bagi wajib pajak, serta selaras dengan international best practice melalui rezim MAP saat ini.

Baca Juga: P3B Dimodifikasi Lewat MLI, Dirjen Pajak Terbitkan 21 Surat Edaran

“Bagi wajib pajak, hal ini tentu perlu dimanfaatkan terutama jika melihat dinamika pajak internasional yang bergerak cepat dan rentan terjadi sengketa,” kata Yusuf. (kaw)

Topik : sengketa pajak, pajak internasional, mutual agreement procedure, MAP, BEPS, P3B
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Kamis, 25 Februari 2021 | 11:14 WIB
Pergerakan pajak internasional yang dinamis, dapat diatasi salah satunya dengan MAP sebagai alternatif solusi penyelesaian yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa lintas yurisdiksi. Diharapkan proses MAP ini dapat berjalan sesuai dengan asas ease of administration, sehingga dapat menjadi priori ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Jum'at, 16 April 2021 | 17:00 WIB
OMAN
Jum'at, 16 April 2021 | 13:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 16 April 2021 | 13:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 16 April 2021 | 10:48 WIB
SERBIA
berita pilihan
Kamis, 22 April 2021 | 17:57 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Kamis, 22 April 2021 | 17:37 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 17:15 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 16:47 WIB
KINERJA APBD
Kamis, 22 April 2021 | 16:45 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 22 April 2021 | 16:25 WIB
INSENTIF PPnBM
Kamis, 22 April 2021 | 16:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL