Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Pajak Atas Natura Berlaku di 2022, Pelajari 4 Manfaatnya

A+
A-
24
A+
A-
24
Pajak Atas Natura Berlaku di 2022, Pelajari 4 Manfaatnya

Assistant Manager DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah dalam acara Simposium Nasional Perpajakan (SNP) VIII Universitas Trunojoyo Madura, Rabu (24/11/2021). (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Perubahan ketentuan pajak penghasilan atas natura yang dinikmati pegawai disebut bakal memperbaiki struktur penerimaan pajak di Tanah Air. Analisis terkait hal ini disampaikan secara mendalam oleh Assistant Manager DDTC Fiscal Research Awwaliatul Mukarromah dalam acara Simposium Nasional Perpajakan (SNP) VIII Universitas Trunojoyo Madura, Rabu (24/11/2021).

Awwaliatul mengungkapkan ada 4 tujuan serta manfaat yang bisa dirasakan pegawai dan otoritas dari dijadikannya natura sebagai objek pajak. Pertama, ketentuan ini menjadi instrumen penyeimbang ketimpangan antara tarif PPh orang pribadi dan PPh badan.

Alasannya, tarif PPh badan sudah diturunkan pemerintah dari 25% menjadi 22%. Sementara itu, tarif PPh orang pribadi untuk kelompok penghasilan tertinggi naik dari 30% menjadi 35%. Kebijakan ini praktis membuka peluang praktik penghindaran pajak. Perusahaan bisa saja cenderung memilih memberikan natura kepada karyawan ketimbang upah berupa uang untuk menghindari tarif tertinggi PPh OP.

Baca Juga: KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

"Penurunan tarif PPh badan membuat gap yang makin lebar dari tarif PPh orang pribadi, nantinya ini dikhawatirkan menjadi saluran melakukan penghindaran pajak dengan pemberian fasilitas dalam bentuk natura. Jadi dilakukan perimbangan melalui pajak atas natura," kata Awwaliatul.

Manfaat kedua, menjadi sarana pemerintah mengoptimalkan penerimaan dari pos PPh orang pribadi. Pilihan kebijakan tersebut dapat digunakan pemerintah untuk memperbaiki struktur penerimaan pajak yang selama ini bertumpu pada setoran PPh badan.

Ketiga, Indonesia makin up to date dengan kebijakan pajak internasional. Sebenarnya, penerapan pajak atas natura juga bukan kebijakan fiskal baru di dunia. Beberapa negara tetangga Indonesia di kawasan Asia Pasifik sudah menerapkan kebijakan tersebut sebagai bentuk implementasi international best practices.

Baca Juga: Dapatkan Meterai Elektronik, Peruri Jelaskan Dua Saluran Ini

Keempat, penerapan pajak atas natura memenuhi prinsip simetri dalam sistem pajak.

"Ini bukan kebijakan baru karena di beberapa negara sudah menerapkan seperti Australia, Selandia Baru, dan India," terangnya.

Selain itu, pemerintah sudah menentukan kriteria umum imbalan nontunai berupa natura serta kenikmatan yang dikecualikan dari objek pajak. Natura dan kenikmatan yang dikecualikan antara lain, pertama, makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai. Kedua, natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu.

Ketiga, natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Keempat, natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai APBN, APBD, dan/atau APBDes. Kelima, natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. (sap)

Baca Juga: Sederet Program Perluasan & Penguatan Basis Pajak Selama 2011-2020

Topik : UU HPP, RUU KUP, natura, objek pajak, wajib pajak, Ditjen Pajak, Awwaliatul, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 13:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Pengukuhan PKP Badan dengan Status Cabang

Jum'at, 03 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Dekati Masa Pelaporan SPT Tahunan, Jangan Lupa Siapkan EFIN

Jum'at, 03 Desember 2021 | 12:00 WIB
KINERJA EKONOMI NASIONAL

Ekonomi Indonesia Tahun 2021 Diperkirakan Hanya Tumbuh 3,3%

berita pilihan

Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
PENANGANAN COVID-19

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Daerah Vaksinasi Rendah Naik 1 Level

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 15:00 WIB
KOREA SELATAN

Pengenaan Pajak Keuntungan Modal atas Cryptocurrency Akhirnya Ditunda

Senin, 06 Desember 2021 | 14:30 WIB
TAIWAN

Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat

Senin, 06 Desember 2021 | 14:00 WIB
INGGRIS

Tarif PPh Badan Naik di 2023, Pengusaha Beri Warning Soal Ini

Senin, 06 Desember 2021 | 13:33 WIB
PENEGAKAN HUKUM

KPP Pratama Boyolali Lelang 2 Unit Apartemen Wajib Pajak

Senin, 06 Desember 2021 | 13:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Berlaku Hingga 31 Januari 2022, Pemprov Beri Diskon BBNKB untuk Mobil

Senin, 06 Desember 2021 | 13:00 WIB
BANGLADESH

Otoritas Pajak Minta Harga di Label Produk Sudah Termasuk PPN

Senin, 06 Desember 2021 | 12:30 WIB
ALBANIA

Berlaku Mulai Juli 2022, Ketentuan Penghasilan Kena Pajak Direvisi

Senin, 06 Desember 2021 | 12:00 WIB
ARAB SAUDI

Mulai Desember 2021, PKP Wajib Terbitkan Faktur Pajak Digital