Review
Kamis, 01 Desember 2022 | 16:52 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 29 November 2022 | 15:48 WIB
KONSULTASI UU HPP
Kamis, 24 November 2022 | 09:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 30 November 2022 | 10:11 WIB
KURS PAJAK 30 NOVEMBER - 06 DESEMBER 2022
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Reportase

Otoritas Pajak Bakal Tunjuk Puluhan Pemungut PPN PMSE yang Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Otoritas Pajak Bakal Tunjuk Puluhan Pemungut PPN PMSE yang Baru

Ilustrasi.

PHNOM PENH, DDTCNews - Otoritas Pajak Kamboja (General Department of Taxation/GDT) akan mulai menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) atas kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) pada 1 April 2022.

Dirjen GDT Kong Vibol mengatakan telah berkomunikasi dengan 49 perusahaan perdagangan online atau e-commerce yang akan menjadi pemungut PPN PMSE. Menurutnya, kebijakan itu akan menciptakan perlakuan yang adil di antara pelaku usaha di Kamboja.

"Kegiatan usaha e-commerce di Kamboja harus mematuhi ketentuan tentang PPN yang berlaku," katanya, dikutip Kamis (10/2/2022).

Baca Juga: Otoritas Ini Sebut Perusahaan yang Tidak Patuh Pajak Bisa Ditutup

Kong Vibol mengatakan pemerintah telah menerbitkan Keputusan No 65 yang mengatur pengenaan PPN PMSE untuk penyediaan barang dan jasa digital serta e-commerce lainnya. Dengan kebijakan itu, PPN akan berlaku pada semua kegiatan perdagangan di Kamboja, baik yang dilakukan termasuk pada pedagang non-residen di luar negeri.

Dia menjelaskan pasar online terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Sayangnya, sebagian besar bisnis tersebut tidak terdaftar dan membayar pajak.

Menurutnya, pengenaan PPN pada e-commerce akan membuat perlakuan yang adil di antara semua pelaku perdagangan di negara tersebut. Selain itu, PPN juga bakal dikenakan pada perusahaan penyedia layanan internet yang beroperasi di Kamboja.

Baca Juga: Tax Ratio Negara OECD Sanggup Tembus 34,1% Pascapandemi Covid-19

"Dan dalam hal perusahaan tidak mendaftar atau memenuhi kewajiban perpajakannya, tindakan yang akan diambil adalah memblokir transaksi elektronik," ujarnya.

Vibol menambahkan GDT menyambut baik segala bentuk masukan dan kerja sama teknis dengan pelaku usaha untuk meningkatkan penerapan PPN PMSE. Menurutnya, pengenaan PPN PMSE itu penting untuk meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan.

Sementara itu, Wakil presiden Asosiasi e-Bisnis Kamboja (CEA) Mom Varin menilai bisnis online sudah semakin populer di Kamboja sehingga perlu regulasi untuk mengaturnya. Meskipun e-commerce terus berkembang, dia menyebut sektor itu juga mengalami banyak tantangan, terutama mengenai persaingan harga.

Baca Juga: DJP Beberkan Tambahan Penerimaan Pajak dari Implementasi UU HPP

"Penerapan PPN pada e-commerce atau aktivitas online lainnya mungkin tampak mudah, tapi karakteristik perdagangan internasional akan menambah dimensi kompleksitasnya," katanya dilansir phnompenhpost.com. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak digital, konsensus pajak global, PMSE, pajak transaksi elektronik, Kamboja, e-commerce

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 19 November 2022 | 16:17 WIB
INDIA

India Bakal Lakukan Simplifikasi Struktur Pajak Capital Gains

Jum'at, 18 November 2022 | 14:30 WIB
PRANCIS

Lihat Data CbCR, OECD Temukan Adanya Indikasi Praktik BEPS

Jum'at, 18 November 2022 | 09:00 WIB
KANADA

Mendesak, Kanada Minta Negara Lain Segera Terapkan Pajak Karbon

Kamis, 17 November 2022 | 17:30 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Gagalnya Penerapan Pilar 1 Beri Jalan Indonesia Terapkan Pajak Digital

berita pilihan

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:30 WIB
BEA METERAI

Dokumen yang Wajib Dikenakan Bea Meterai, Ini Sanksinya Jika Tak Lunas

Kamis, 01 Desember 2022 | 19:00 WIB
KP2KP PINRANG

Dapat SK Pensiun, ASN Diimbau Segera Ajukan Penonaktifan NPWP

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:48 WIB
PAJAK PENGHASILAN

Soal Penghitungan PPh Natura, DJP Minta Wajib Pajak Tunggu Ini

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:30 WIB
BEA METERAI

Awas! e-Meterai Tidak Boleh Menumpuk dengan Tanda Tangan

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:15 WIB
KP2KP SIDRAP

Bayar PPh Final 0,5%, WP UMKM Diimbau Lakukan Pencatatan Lebih Dulu

Kamis, 01 Desember 2022 | 18:00 WIB
BADAN PUSAT STATISTIK

Ada Tren Kenaikan Harga Beras Hingga Telur Ayam Ras, Ini Kata BPS

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:47 WIB
UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:38 WIB
PMK 171/2022

Sri Mulyani Rilis Peraturan Baru Soal Pengelolaan Insentif Fiskal

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:34 WIB
KABUPATEN PONOROGO

Kepatuhan WP Membaik, Penerimaan Pajak Daerah Lampaui Target

Kamis, 01 Desember 2022 | 17:18 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Masuk Desember, Belanja Pemerintah Pusat dan Pemda Bakal Dikebut