BERITA TERKINI
Ilustrasi. Kantor Pusat OECD di Paris, Prancis.
PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bakal melaksanakan peer review atas adopsi Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GloBE) oleh tiap yurisdiksi mulai tahun ini.
Deputy Director of OECD Centre for Tax Policy and Administration Achim Pross mengatakan peer review akan membantu setiap negara menyusun ketentuan income inclusion rule (IIR) sesuai dengan model rules.
"Kami akan memublikasikan hasil peer review di situs web. Otoritas pajak dapat menggunakan hasil peer review tersebut untuk menyederhanakan regulasinya masing-masing," katanya seperti dilansir Tax Notes International, dikutip pada Selasa (7/3/2023).
Pross menyebut peer review dan instrumen lainnya seperti commentary model rules, administrative guidance, hingga standardisasi GloBE information return diperlukan guna menciptakan implementasi pajak minimum global yang koheren.
Untuk diketahui, konsensus atas Pilar 2 menjadi dasar bagi setiap yurisdiksi untuk menerapkan pajak minimum global dengan tarif sebesar 15%. Pilar 2 telah disepakati sebagai common approach oleh 138 negara anggota Inclusive Framework.
Bila tarif pajak efektif suatu perusahaan multinasional di suatu yurisdiksi tak mencapai 15%, top-up tax berhak dikenakan oleh yurisdiksi tempat korporasi multinasional bermarkas. Ketentuan ini berlaku atas perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas €750 juta.
Setiap yurisdiksi perlu mengadopsi ketentuan tersebut sesuai dengan model rules melalui ketentuan domestiknya masing-masing. Dengan demikian, pajak minimum global dapat diadopsi tanpa perlu menunggu multilateral instrumen ataupun sejenisnya.
Pada bulan lalu, OECD juga telah menerbitkan Administrative Guidance on the GloBE Model Rules. Panduan tersebut memberikan penjelasan mengenai implementasi top-up tax hingga desain dari qualified domestic minimum top-up tax (QDMTT).
Yurisdiksi-yurisdiksi yang telah memulai proses domestiknya masing-masing guna mengadopsi Pilar 2 antara lain negara-negara Uni Eropa, Swiss, Inggris, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, hingga Kanada. (rig)
