Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Obral Insentif Pajak untuk Ekspat Tajir, Ini yang Didapat Pemerintah

A+
A-
0
A+
A-
0
Obral Insentif Pajak untuk Ekspat Tajir, Ini yang Didapat Pemerintah

Ilustrasi.

BANGKOK, DDTCNews - Pemerintah Thailand berencana memberikan stimulus khusus, termasuk perpajakan, kepada ekspatriat kaya untuk mempercepat pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19. Langkah ini diambil tentu penuh perhitungan.

Juru bicara pemerintah Thanakorn Wangboonkongchana mengatakan kebijakan tersebut diharapkan mampu menarik lebih banyak investasi dan mendatangkan profesional terampil ke Thailand. Menurutnya, kebijakan tersebut telah disepakati dalam sidang kabinet.

"Paket itu mencakup izin kerja otomatis, tarif pajak penghasilan yang sama dengan warga negara Thailand, pembebasan pajak untuk pendapatan yang diperoleh di luar negeri, dan kepemilikan properti dan tanah," katanya, dikutip Kamis (16/9/2021).

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Thanakorn mengatakan pemerintah akan menawarkan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 17% hanya kepada ekspatriat dengan keahlian tertentu. Kebijakan itu diharapkan dapat berkontribusi positif dalam pengembangan skema Koridor Ekonomi Timur yang menjadi andalan pemerintah.

Pemerintah memperkirakan pemberian stimulus tersebut mampu menarik lebih dari 1 juta orang yang memenuhi syarat ke Thailand dalam 5 tahun ke depan.

Pemerintah juga memproyeksikan para ekspat menghabiskan rata-rata 1 juta baht per orang per tahun selama tinggal dan bekerja di Thailand. Jika ada 1 juta ekspatriat yang datang, artinya akan ada perputaran uang setidaknya 1 triliun baht dalam 5 tahun ke depan.

Baca Juga: Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

Kemudian, pemerintah mengharapkan 90.000 investor asing menanamkan modal sekitar 800 miliar baht, seperti yang dipersyaratkan dalam formulir aplikasi untuk visa jangka panjang. Masa berlaku visa selama 10 tahun, serta berlaku pula untuk pasangan dan anak-anak ekspatriat tersebut.

Dengan kedatangan para ekspatriat tersebut, pemerintah mengharapkan akan ada tambahan penerimaan pajak sekitar 270 miliar baht. Angka itu terdiri atas 180 miliar baht dari PPh, 70 miliar baht dari pajak pertambahan nilai (PPN), dan 22 miliar baht dari pajak yang terkait dengan investasi mereka.

Thankorn menyebut pemerintah memiliki 4 kelompok sasaran untuk skema stimulus visa jangka panjang. Pertama, warga asing kaya yang sering bepergian dan memiliki aset di beberapa negara.

Baca Juga: Pengenaan Pajak Atas Plastik dan Minuman Berpemanis Mundur Hingga 2023

Untuk mendapatkan visa Thailand jangka panjang, orang-orang kaya ini akan diminta berinvestasi setidaknya US$500.000 dalam obligasi pemerintah, investasi langsung, atau di sektor real estat.

Pemerintah kemudian mensyaratkan penghasilan minimum orang kaya ini senilai US$80.000 per tahun selama 2 tahun terakhir, sedangkan nilai minimum aset yang dimiliki adalah US$1 juta plus pertanggungan asuransi kesehatan minimum yang dibutuhkan US$100.000.

Kedua, pensiunan kaya yang berusia minimal 50 tahun dengan pensiun yang cukup untuk menutupi biaya hidup mereka di Thailand. Pada kelompok ini, pemerintah mensyaratkan harus menginvestasikan setidaknya US$250.000 pada obligasi pemerintah, investasi langsung, atau real estat.

Baca Juga: Ini Alasan Penyidik DJP Bisa Sita-Blokir Harta Tersangka Pidana Pajak

Mereka juga harus memiliki pendapatan minimum senilai US$40.000 per orang per tahun, serta paket asuransi kesehatan minimum US$100.000 per orang.

Ketiga, profesional di bidang tertentu. Kelompok ekspatriat ini dibolehkan tinggal di Thailand walaupun mereka bekerja untuk perusahaan asing di luar negeri.

Pemerintah mengharapkan kelompok ekspatriat ini akan menjadi pekerja nomaden digital yang akan membelanjakan uangnya di negara tersebut.

Baca Juga: Sita-Blokir oleh Penyidik DJP Tak Terbatas Izin PN, Ini Penjelasannya

Keempat, para profesional terampil yang keahliannya dibutuhkan di Thailand. Para profesional ini misalnya bekerja sebagai dosen pengajar mata kuliah yang berkaitan dengan industri strategis yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Thankorn, kelompok ekspatriat ini harus memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun, berpenghasilan minimal US$40.000 per tahun dan memiliki polis asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan US$100.000.

"Dewan Investasi Thailand telah ditugaskan untuk mendirikan pusat layanan baru yang secara khusus melayani program stimulus visa jangka panjang ini," ujarnya, dilansir bangkokpost.com.

Baca Juga: Insentif Pajak Segera Berakhir, BI Lanjutkan DP 0% Rumah dan Kendaraan

Usulan pemberian stimulus khusus untuk ekspatriat tersebut datang dari Pusat Administrasi Situasi Ekonomi (Centre for Economic Situation Administration/CESA) Thailand. Lembaga tersebut mengusulkan pemberian stimulus, termasuk pemberlakuan tarif pajak penghasilan khusus, kepada investor asing atas pendapatan yang diperoleh di negara tersebut agar sektor pariwisata kembali pulih. (sap)

Topik : insentif pajak, PPh, PPN, bangkok, thailand, pajak internasional, investasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 21 Oktober 2021 | 11:30 WIB
KOREA SELATAN

Harga Minyak Dunia Melambung, Pemerintah Pangkas Pajak BBM

Kamis, 21 Oktober 2021 | 09:45 WIB
KALIMANTAN SELATAN

Siapkan Dokumen! Pemutihan Pajak Kendaraan Kembali Diadakan Hari Ini

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital