Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

A+
A-
0
A+
A-
0
Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo dalam acara sosialisasi UU HPP kepada wajib pajak Kanwil DJP Jawa Timur III dan Kanwil DJP Nusa Tenggara, Jumat (21/1/2022).

MALANG, DDTCNews - Pengurangan pengecualian PPN yang ditetapkan melalui UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dinilai dapat berfungsi menarik sektor informal ke dalam sistem perpajakan.

Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo mengatakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diharapkan dapat menyelesaikan masalah rasio pajak (tax ratio) yang stagnan di tengah PDB per kapita Indonesia yang terus meningkat.

"Kami coba masukkan ke dalam sistem yang pengecualian-pengecualian. Kami cari jalan keluar. Bagaimana tetap ada pengecualian, tetapi semuanya bisa masuk ke dalam sistem," katanya dalam acara sosialisasi UU HPP, Jumat (21/1/2022).

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Andreas berharap pengurangan barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN ini membuat transaksi barang dan jasa dari hulu ke hilir dapat terdeteksi otoritas pajak. Alhasil, sektor informal diharapkan mulai masuk ke dalam sistem pajak DJP.

Untuk diketahui, UU HPP menghapus beberapa barang dan jasa seperti bahan pokok, jasa pendidikan, serta jasa kesehatan dari barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN sebagaimana diatur pada Pasal 4A UU PPN.

Melalui UU HPP, barang dan jasa yang selama ini dikecualikan nantinya akan menjadi BKP/JKP yang diberikan fasilitas pembebasan PPN. Hal ini diatur pada Pasal 16B UU PPN yang diubah dengan UU HPP.

Baca Juga: Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Pada Pasal 16B tersebut, BKP/JKP yang mendapatkan pembebasan PPN antara lain bahan pokok, jasa kesehatan tertentu yang berada dalam sistem JKN, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja.

Seluruh ketentuan baru mengenai PPN yang tertuang pada UU HPP akan mulai berlaku pada 1 April 2022. Khusus untuk peningkatan tarif PPN menjadi 12%, tarif baru ini berlaku paling lambat tahun 2025. (rig)

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian
Topik : UU HPP, pengecualian PPN, sektor informal, rasio pajak, pajak, DPR, penerimaan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 12:00 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Lunasi Utang Pajak Rp3,4 Miliar, Truk & Mobil Milik WP Disita KPP

Sabtu, 21 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Penghitungan Imbalan Bunga

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 09:00 WIB
KINERJA FISKAL

Begini Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus