Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

NPWP Format Baru, Sistem Pihak Lain Terdampak? DJP Beri Layanan Ini

A+
A-
17
A+
A-
17
NPWP Format Baru, Sistem Pihak Lain Terdampak? DJP Beri Layanan Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen pajak memberikan layanan pemadanan data kepada pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (8/8/2022).

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 12 PMK 112/2022, pemadanan dilakukan terkait dengan penyesuaian data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dalam sistem administrasi pihak lain yang terdampak.

“Layanan … diberikan secara elektronik oleh direktur jenderal pajak berdasarkan permintaan dari pihak lain,” bunyi penggalan Pasal 12 ayat (2).

Baca Juga: Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Permintaan dari pihak lain tersebut paling sedikit memuat NPWP 15 digit dan/atau NPWP cabang serta nama wajib pajak. Adapun layanan pemadanan data yang diberikan dirjen pajak terdiri atas 3 kelompok.

Pertama, NPWP 15 digit dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk. Kedua, NPWP dengan 15 digit dengan NPWP 16 digit bagi wajib pajak orang pribadi bukan Penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak lnstansi pemerintah. Ketiga, NPWP cabang dengan NITKU.

Selain mengenai penggunaan NIK sebagai NPWP, ada pula bahasan terkait dengan penegasan kembali ketentuan omzet tidak kena pajak. Kemudian, ada bahasan tentang permintaan penghapusan pengenaan bea masuk bahan baku manufaktur.

Baca Juga: Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Pihak Lain yang Mensyaratkan Penggunaan NPWP

Mulai 1 Januari 2024, penggunaan NIK sebagai NPWP diimplementasikan secara penuh. Namun, jika pihak lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP belum bisa memadankan atau mengintegrasikan NIK sebagai NPWP, menteri keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu.

“Menteri keuangan dapat memberikan perpanjangan batas waktu kepada pihak lain tersebut berdasarkan kesiapan sistem administrasi pihak lain yang dimaksud. Tentunya dengan [mengajukan] permohonan,” ujar Fungsional Penyuluh Pajak Ditjen Pajak (DJP) Rumadi.

Adapun layanan administrasi yang disediakan pihak lain yang mensyaratkan NPWP tersebut terdiri atas layanan pencairan dana pemerintah, layanan ekspor dan impor, serta layanan perbankan dan sektor keuangan lainnya.

Baca Juga: Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Kemudian, ada layanan pendirian badan usaha dan perizinan berusaha, layanan administrasi pemerintahan selain yang diselenggarakan DJP, serta layanan lain yang mensyaratkan penggunaan NPWP. Simak ‘Instansi Lain Mensyaratkan NPWP, Sudah Bisa Pakai NIK? Ini Kata DJP’. (DDTCNews)

Omzet Rp500 Juta WP OP UMKM Tidak Kena Pajak

Kasubdit Penyuluhan Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan kebijakan omzet hingga Rp500 juta tidak kena pajak bersifat permanen. Pemerintah, sambungnya, berharap relaksasi pajak tersebut dapat mendukung pengembangan UMKM.

"Insentif PPh final DTP sudah selesai di Desember 2021. Namun, mulai 1 Januari dengan berlakunya UU HPP, kepada pelaku UMKM [orang pribadi] diberikan lagi insentif berupa Rp500 juta setahun tidak dikenakan PPh," katanya. (DDTCNews)

Baca Juga: Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Bea Masuk Bahan Baku Industri Manufaktur

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman meminta pemerintah menghapus pengenaan bea masuk pada bahan baku manufaktur. Menurutnya, ketersediaan bahan baku tersebut penting untuk memastikan kegiatan produksi tetap berjalan.

"Kita misalnya harus mencoba menghapus import duty untuk raw material supaya akses bahan baku dan bahan penolong akan lebih mudah," katanya.

Adhi menuturkan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri saat ini makin menantang di tengah tensi geopolitik global akibat perang Rusia dan Ukraina. Pengusaha juga makin sulit memperoleh bahan baku seperti gandum sangat dibutuhkan industri makanan. (DDTCNews)

Baca Juga: Bahama Masuk Daftar Hitam Surga Pajak, Begini Penjelasan Uni Eropa

Survei dari Ditjen Pajak

DJP sedang mengadakan survei kepuasan pelayanan serta efektivitas penyuluhan dan kehumasan. Survei sudah berlangsung sejak 1 Agustus 2022 hingga 9 September 2022.

Pengguna layanan DJP diharap dapat berpartisipasi dalam survei dengan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh petugas survei melalui wawancara yang diselenggarakan lewat Zoom atau telepon. Sebelum survei dilaksanakan, DJP akan mengirimkan tautan konfirmasi kesediaan mengikuti survei melalui email blast atau WhatsApp blast. (DDTCNews)

Tidak Memberikan Imbalan ke Pegawai DJP

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta wajib pajak untuk tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun kepada pegawai DJP. Inspektur VII Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu Alexander Zulkarnain mengatakan wajib pajak juga memiliki peran penting dalam mendukung reformasi perpajakan yang tengah dilaksanakan agar DJP dapat bersih dari korupsi.

Baca Juga: One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

"Kami mengimbau wajib pajak maupun seluruh masyarakat untuk patuh pajak dan tidak menawarkan imbalan dalam bentuk apapun terkait pemenuhan kewajiban perpajakan kepada pegawai DJP," katanya, dikutip pada Minggu (7/8/2022).

Bila terdapat pegawai DJP yang menjanjikan kemudahan atas pemenuhan kewajiban perpajakan dengan imbalan tertentu, lanjut Alexander, wajib pajak diminta untuk melaporkan hal tersebut melalui whistleblowing system Kemenkeu. (DDTCNews)

Pertumbuhan Ekonomi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai pertumbuhan ekonomi kuartal II/2022 sebesar 5,44% telah menggambarkan situasi yang baik. Sri Mulyani mengatakan konsumsi rumah tangga dan ekspor telah menunjukkan pemulihan yang kuat. Investasi mulai beranjak pulih dari tekanan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2022 melanjutkan tren positif yang terjadi sejak tahun lalu. Dari semua komponen pengeluaran, hanya belanja pemerintah yang mengalami kontraksi.

Dia menilai kontraksi pada belanja pemerintah bukan hal yang sepenuhnya negatif. Alasannya, baseline untuk komponen ini pada tahun lalu memang tinggi sejalan dengan besarnya dana yang digelontorkan pemerintah untuk menangani pandemi dan melindungi masyarakat terdampak.

Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut kebutuhan belanja pemerintah pada kuartal II/2022 memang tidak sebesar periode yang sama tahun lalu. Dalam membelanjakan APBN, dia menegaskan pemerintah selalu hati-hati dan tidak sembrono untuk menjaga kualitasnya. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan) (kaw)

Baca Juga: Penghitungan PPN Atas Penyediaan Jasa Pembayaran

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, NIK, NPWP, NITKU, PMK 112/2022, Ditjen Pajak, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Peran Pajak Memajukan Pendidikan

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Naik, Sri Mulyani: Bukan Hanya karena Harga Komoditas

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 07:00 WIB
KPP PRATAMA PAMEKASAN

One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

Minggu, 02 Oktober 2022 | 06:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:35 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:25 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPN Atas Penyediaan Jasa Pembayaran

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:30 WIB
SKOTLANDIA

Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP