BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan NPWP Cabang tidak akan diganti dengan NPWP 16 digit.
Seperti diberitakan sebelumnya, mulai 1 Januari 2024, DJP akan menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) cabang. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 112/2022, wajib pajak cabang akan menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).
“Sehingga NPWP cabang nantinya dihapus dan diganti oleh NITKU (bukan NPWP 16 digit),” tulis DJP dalam laman resminya, dikutip pada Senin (21/8/2023).
DJP menegaskan NITKU terdiri atas 22 digit. Adapun 22 digit yang menjadi pembentuk NITKU adalah 16 digit awal NPWP wajib pajak pusat dan 6 digit berikutnya sebagai nomor urut (sequence) yang di-generate oleh sistem DJP.
“Adapun karakter dalam NITKU merupakan angka dan hanya angka, tidak ada karakter selain angka,” imbuh DJP.
DJP menegaskan NITKU tidak digunakan untuk identitas perpajakan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. NITKU terbatas sebagai identitas tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan alamat utama. NITKU juga digunakan untuk mengidentifikasi kawasan-kawasan berfasilitas.
Hingga 31 Desember 2023, hanya cabang ber-NPWP cabang yang diberi NITKU secara jabatan. Setelah 1 Januari 2024 atau sesudah Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (SIAP) diimplementasikan, cabang yang belum ber-NPWP cabang hingga 31 Desember 2023 bisa mendapat NITKU dengan melakukan perubahan data.
“Jika wajib pajak tidak melakukan perubahan data atas kantor cabang tersebut dan DJP mendapatkan informasi adanya kantor cabang tersebut maka DJP dapat melakukan perubahan data secara jabatan untuk diterbitkan NITKU atas kantor cabang tersebut,” tulis DJP. (kaw)
