Berita
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI
Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK
Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Mulai 1 September 2021, China Implementasikan UU Pajak BPHTB Terbaru

A+
A-
2
A+
A-
2
Mulai 1 September 2021, China Implementasikan UU Pajak BPHTB Terbaru

Seorang perempuan memakai masker pelindung mengendarai sepeda di sebuah jembatan, menyusul kasus baru penyakit virus korona (COVID-19) di Shanghai, China, Rabu (25/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Aly Song/aww/cfo

BEIJING, DDTCNews - Pemerintah China hendak mengenakan pajak akta atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang berasal dari investasi asing seiring dengan disahkannya UU Pajak Akta (Deed Tax Law Regulation) pada 1 September 2021.

“Undang-Undang Pajak Akta yang baru akan berlaku pada 1 September 2021, mencabut Peraturan Sementara tentang Pajak Akta yang diundangkan pada tahun 1997,” tulis China Briefing dalam tajuknya, dikutip pada Senin (30/08/2021).

Pajak akta adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas penggunaan atau kepemilikan tanah dan properti di wilayah China. Perolehan itu didasarkan pada 3 (tiga) cara. Pertama, perolehan hak guna tanah yang diberikan dari negara.

Baca Juga: Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Kedua, perolehan hak guna tanah melalui penjualan, penukaran, atau pemberian. Ketiga, pembelian, penjualan, penukaran, hak guna tanah, atau pemberian properti yang melekat di tanah.

Pajak dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu nilai objek yang dialihkan dikalikan dengan tarif pajak 3%-5% (ditentukan lebih lanjut oleh tiap provinsi masing-masing).

Pada UU Pajak Akta yang baru, pemajakan juga dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan restrukturisasi dan reorganisasi, termasuk juga dari penanaman modal, pembayaran utang, imbalan, dan sejenisnya, yang berakibat pada perubahan nama status tanah/properti.

Baca Juga: UU HPP Terbit, Kanwil DJP Jatim II Gelar Sosialisasi Secara Maraton

Namun, undang-undang tersebut juga menambah jumlah objek dan dasar yang dikecualikan untuk dikenai pajak akta, di antaranya seperti sekolah nirlaba, lembaga medis, lembaga kesejahteraan sosial, peralihan hak tanah pertanian/peternakan/perikanan, perubahan status tanah pada ikatan suami istri, peralihan hak tanah/properti oleh kedutaan besar/konsulat/organisasi internasional, dan pewarisan hak guna tanah/kepemilikan properti.

Dengan pertimbangan pembangunan ekonomi dan sosial, pemerintah juga dapat menetapkan diskon atau pembebasan pajak akta. Keadaan yang dipertimbangkan tersebut seperti memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, dan pembangunan kembali perusahaan pascabencana.

Undang-undang yang ditetapkan pada rapat ke-13 Parlemen China pada 11 Agustus 2020 ini juga mengatur mengenai pengembalian pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.

Baca Juga: Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Seperti dilansir china-briefing.com, pemerintah menargetkan penerimaan pajak akta tumbuh 3% realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang periode 1997 hingga 2018, perolehan pajak akta sudah mencapai 4,2 triliun yuan. (rizki/rig)

Topik : china, pajak akta, BPHTB, kebijakan pajak, pajak, penerimaan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Desember 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Syarat Pendaftaran NPWP Badan Profit dan Non-Profit

Kamis, 02 Desember 2021 | 11:10 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Soal Pencegahan Korupsi, Ini Pesan Ketua KPK kepada Petugas Pajak

Kamis, 02 Desember 2021 | 10:49 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perusahaan Perlu Cermat dalam Kelola Implikasi Perpajakan dari IPO

Kamis, 02 Desember 2021 | 10:35 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Dirjen Pajak Minta Jajaran Perkuat Komitmen Antikorupsi

berita pilihan

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:30 WIB
LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

Tingkatkan Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak, Ini Kata ADB

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:19 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

UU HPP Terbit, Kanwil DJP Jatim II Gelar Sosialisasi Secara Maraton

Kamis, 02 Desember 2021 | 19:00 WIB
PAPUA NUGINI

Kebijakan 2022 Ditetapkan, Tarif Cukai Rokok dan Minol Dipangkas

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:36 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Apakah Dapat SP2DK Pasti Harus Bayar Pajak Lagi? Ini Penjelasan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:30 WIB
FILIPINA

Karena Pajak, KPU Didesak Coret Anak Ferdinand Marcos sebagai Capres

Kamis, 02 Desember 2021 | 18:00 WIB
BANGLADESH

Masuk Radar Pajak, Netflix Kini Wajib Setor PPN

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:37 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Aktif Telepon Wajib Pajak Jelang Akhir Tahun, Simak Ketentuannya

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Pedagang Online Dapat ‘Surat Cinta’ dari Kantor Pajak? Ini Imbauan DJP

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:30 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Beberapa Jenis Pajak Daerah Sudah Capai Target Per Akhir November 2021

Kamis, 02 Desember 2021 | 17:00 WIB
ESTONIA

Menkeu Pastikan Dampak Pajak Minimum Global Bakal Minimal