Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Mulai 1 September 2021, China Implementasikan UU Pajak BPHTB Terbaru

A+
A-
2
A+
A-
2
Mulai 1 September 2021, China Implementasikan UU Pajak BPHTB Terbaru

Seorang perempuan memakai masker pelindung mengendarai sepeda di sebuah jembatan, menyusul kasus baru penyakit virus korona (COVID-19) di Shanghai, China, Rabu (25/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Aly Song/aww/cfo

BEIJING, DDTCNews - Pemerintah China hendak mengenakan pajak akta atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang berasal dari investasi asing seiring dengan disahkannya UU Pajak Akta (Deed Tax Law Regulation) pada 1 September 2021.

“Undang-Undang Pajak Akta yang baru akan berlaku pada 1 September 2021, mencabut Peraturan Sementara tentang Pajak Akta yang diundangkan pada tahun 1997,” tulis China Briefing dalam tajuknya, dikutip pada Senin (30/08/2021).

Pajak akta adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas penggunaan atau kepemilikan tanah dan properti di wilayah China. Perolehan itu didasarkan pada 3 (tiga) cara. Pertama, perolehan hak guna tanah yang diberikan dari negara.

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Kedua, perolehan hak guna tanah melalui penjualan, penukaran, atau pemberian. Ketiga, pembelian, penjualan, penukaran, hak guna tanah, atau pemberian properti yang melekat di tanah.

Pajak dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu nilai objek yang dialihkan dikalikan dengan tarif pajak 3%-5% (ditentukan lebih lanjut oleh tiap provinsi masing-masing).

Pada UU Pajak Akta yang baru, pemajakan juga dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan restrukturisasi dan reorganisasi, termasuk juga dari penanaman modal, pembayaran utang, imbalan, dan sejenisnya, yang berakibat pada perubahan nama status tanah/properti.

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Namun, undang-undang tersebut juga menambah jumlah objek dan dasar yang dikecualikan untuk dikenai pajak akta, di antaranya seperti sekolah nirlaba, lembaga medis, lembaga kesejahteraan sosial, peralihan hak tanah pertanian/peternakan/perikanan, perubahan status tanah pada ikatan suami istri, peralihan hak tanah/properti oleh kedutaan besar/konsulat/organisasi internasional, dan pewarisan hak guna tanah/kepemilikan properti.

Dengan pertimbangan pembangunan ekonomi dan sosial, pemerintah juga dapat menetapkan diskon atau pembebasan pajak akta. Keadaan yang dipertimbangkan tersebut seperti memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, dan pembangunan kembali perusahaan pascabencana.

Undang-undang yang ditetapkan pada rapat ke-13 Parlemen China pada 11 Agustus 2020 ini juga mengatur mengenai pengembalian pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.

Baca Juga: Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Seperti dilansir china-briefing.com, pemerintah menargetkan penerimaan pajak akta tumbuh 3% realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang periode 1997 hingga 2018, perolehan pajak akta sudah mencapai 4,2 triliun yuan. (rizki/rig)

Topik : china, pajak akta, BPHTB, kebijakan pajak, pajak, penerimaan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Warning Bea Cukai Soal Belanja Online dan Harta PPS Tak Diperiksa Lagi

Sabtu, 21 Mei 2022 | 07:00 WIB
KOTA PEKANBARU

Sudah Ada Pemutihan, Piutang PBB-P2 Belum Tertagih Tembus Rp548,9 M

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus