BERITA TERKINI
Seorang perempuan memakai masker pelindung mengendarai sepeda di sebuah jembatan, menyusul kasus baru penyakit virus korona (COVID-19) di Shanghai, China, Rabu (25/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Aly Song/aww/cfo
BEIJING, DDTCNews - Pemerintah China hendak mengenakan pajak akta atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang berasal dari investasi asing seiring dengan disahkannya UU Pajak Akta (Deed Tax Law Regulation) pada 1 September 2021.
“Undang-Undang Pajak Akta yang baru akan berlaku pada 1 September 2021, mencabut Peraturan Sementara tentang Pajak Akta yang diundangkan pada tahun 1997,” tulis China Briefing dalam tajuknya, dikutip pada Senin (30/08/2021).
Pajak akta adalah pajak yang dipungut atas perolehan hak atas penggunaan atau kepemilikan tanah dan properti di wilayah China. Perolehan itu didasarkan pada 3 (tiga) cara. Pertama, perolehan hak guna tanah yang diberikan dari negara.
Kedua, perolehan hak guna tanah melalui penjualan, penukaran, atau pemberian. Ketiga, pembelian, penjualan, penukaran, hak guna tanah, atau pemberian properti yang melekat di tanah.
Pajak dihitung dengan mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak. Dasar pengenaan pajak yaitu nilai objek yang dialihkan dikalikan dengan tarif pajak 3%-5% (ditentukan lebih lanjut oleh tiap provinsi masing-masing).
Pada UU Pajak Akta yang baru, pemajakan juga dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan restrukturisasi dan reorganisasi, termasuk juga dari penanaman modal, pembayaran utang, imbalan, dan sejenisnya, yang berakibat pada perubahan nama status tanah/properti.
Namun, undang-undang tersebut juga menambah jumlah objek dan dasar yang dikecualikan untuk dikenai pajak akta, di antaranya seperti sekolah nirlaba, lembaga medis, lembaga kesejahteraan sosial, peralihan hak tanah pertanian/peternakan/perikanan, perubahan status tanah pada ikatan suami istri, peralihan hak tanah/properti oleh kedutaan besar/konsulat/organisasi internasional, dan pewarisan hak guna tanah/kepemilikan properti.
Dengan pertimbangan pembangunan ekonomi dan sosial, pemerintah juga dapat menetapkan diskon atau pembebasan pajak akta. Keadaan yang dipertimbangkan tersebut seperti memenuhi kebutuhan tempat tinggal masyarakat, dan pembangunan kembali perusahaan pascabencana.
Undang-undang yang ditetapkan pada rapat ke-13 Parlemen China pada 11 Agustus 2020 ini juga mengatur mengenai pengembalian pajak bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan.
Seperti dilansir china-briefing.com, pemerintah menargetkan penerimaan pajak akta tumbuh 3% realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Sepanjang periode 1997 hingga 2018, perolehan pajak akta sudah mencapai 4,2 triliun yuan. (rizki/rig)
