UU HKPD

Mengapa PKB dan BBNKB Bakal Kena Pajak Opsen? Ternyata Ini Alasannya

Muhamad Wildan | Kamis, 17 Maret 2022 | 18:37 WIB
Mengapa PKB dan BBNKB Bakal Kena Pajak Opsen? Ternyata Ini Alasannya

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti. (tangkapan layar)

PALEMBANG, DDTCNews - Kabupaten/kota bakal mendapatkan kewenangan untuk mengenakan opsen atas pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB). Ketentuan ini diatur dalam UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Opsen disepakati menjadi pengganti skema bagi hasil PKB dan BBNKB yang dirasa terlalu lambat. Padahal, mayoritas kendaraan bermotor khususnya sepeda motor hanya beroperasi dalam 1 kabupaten/kota saja.

"Risikonya [bagi hasil] adalah dengan demikian anggaran dari provinsi ke kabupaten/kota ada jeda waktu," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti dalam Sosialisasi UU HKPD, Kamis (17/3/2022).

Baca Juga:
Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang

Dengan skema opsen, tidak ada lagi jeda antara pemungutan PKB dan BBNKB oleh provinsi (pemprov) dan penyaluran bagi hasil dari provinsi ke kabupaten/kota. Opsen adalah pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan dipungut bersamaan dengan pajak yang dikenai opsen.

Pada UU HKPD, tarif opsen atas PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% dari pajak yang terutang. Dengan adanya opsen, maka tarif PKB dan BBNKB pun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tarif pada UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Tarif PKB maksimal pada UU HKPD diatur sebesar 1,2%, lebih rendah bila dibandingkan dengan tarif pada UU PDRD yang sebesar 2%. Tarif BBNKB pada UU HKPD ditetapkan maksimal sebesar 12%, lebih rendah dari tarif maksimal pada UU lama sebesar 20%.

Baca Juga:
Sudah Diatur Mendagri, Kemenkeu Tak Terbitkan Edaran Pajak Hiburan

"Tarifnya ini sebenarnya sama. Kalau kita lihat dari struktur tarif itu sebetulnya sama, karena 1,2% ada tambahan opsen dan dari opsen tersebut nanti dibagi," ujar Prima.

Untuk diketahui, UU HKPD telah diundangkan pada 5 Januari 2022 dan ditetapkan berlaku sejak tanggal tersebut. Meski demikian, Pasal 192 UU HKPD memberikan waktu selama 2 tahun bagi pemerintah untuk menetapkan peraturan pelaksanaan.

Ketentuan PKB, BBNKB, dan opsen pada UU HKPD baru mulai berlaku 3 tahun sejak UU diundangkan, yakni pada 5 Januari 2025. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang

Sabtu, 24 Februari 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Diatur Mendagri, Kemenkeu Tak Terbitkan Edaran Pajak Hiburan

Sabtu, 24 Februari 2024 | 08:00 WIB KOTA DEPOK

Terbit Perda Baru, Struktur Tarif PBB di Depok Berubah

Jumat, 23 Februari 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Rokok dalam UU HKPD?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 24 Februari 2024 | 15:00 WIB CEKO

Tarif PPN Naik, Laju Konsumsi Minuman Ringan Merosot

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:45 WIB KPP PRATAMA TOLITOLI

Kantor Pajak Ramai-Ramai Didatangi Tentara, Ada Apa?

Sabtu, 24 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Berapa Lama Balasan Lupa EFIN Masuk ke Email Kita? Ini Jawaban DJP

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:45 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi PNBP Terkontraksi 5,3 Persen di Januari 2024, Ini Alasannya

Sabtu, 24 Februari 2024 | 13:00 WIB BEA CUKAI NUNUKAN

Berburu Rokok Ilegal, Bea Cukai Rutin Cek di Pasar-Pasar

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:30 WIB PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Kemenkeu Siapkan 2 RPP Soal PNBP, Peraturan Lama akan Diharmonisasi

Sabtu, 24 Februari 2024 | 12:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Mengingat Lagi Titik Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

RI Tegas Tolak Moratorium Permanen Bea Masuk Barang Digital di KTM WTO

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:30 WIB KABUPATEN PASER

ASN di Daerah Penyangga IKN Diminta Jadi Teladan Kepatuhan Pajak

Sabtu, 24 Februari 2024 | 10:00 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Hiburan 40 Persen, DPRD Minta Pemprov DKI Tinjau Ulang