Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Menelaah Kebijakan Pajak Era Gig Economy di Beberapa Negara

A+
A-
7
A+
A-
7
Menelaah Kebijakan Pajak Era Gig Economy di Beberapa Negara

PERKEMBANGAN digitalisasi yang pesat telah memengaruhi berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Progresivitas digitalisasi makin terlihat dengan adanya pandemi Covid-19 yang memaksa masyarakat untuk melakukan social distancing dan larangan berkerumun.

Perkembangan teknologi tersebut kemudian mengarah pada munculnya model pekerjaan baru di berbagai negara, seperti gig economy. Dalam gig economy, transaksi yang terjadi antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli dan dilakukan melalui perantara berupa platform digital.

Akibat gig economy, seseorang bisa mendapatkan penghasilan dari jasa-jasa individu (personal services) yang tersedia lewat platform digital. Perkembangan gig economy membuat cara orang untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan mengalami perubahan.

Baca Juga: Defisit APBN Melebar, Negara Teluk Ini Bakal Naikkan Tarif PPN

Dalam konteks pajak, penghasilan individu yang bekerja pada sektor tersebut masih cenderung sulit untuk dipajaki oleh otoritas pajak di berbagai negara. Lantas, bagaimanakah kebijakan negara-negara untuk memajaki para pekerja yang terlibat dalam gig economy?

Perlakuan pajak beberapa negara terhadap pekerja gig economy tersebut diuraikan dalam jurnal berjudul ‘Taxation of Workers in the Gig Economy: A European Perspective’. Adapun artikel ini ditulis oleh beberapa praktisi di bidang pajak antara lain Gillian Murdoch, Ludmila Maurer, Anne-Carien Smale, Andrea Mirabella, geoffrey Poran, Eleonore D’Anthonay, dan Davinia Rogel.

Pada bagian awal jurnal, penulis mengungkapkan pesatnya perkembangan teknologi ternyata telah mengarahkan adanya perubahan sistem ketenagakerjaan yang dari semula kaku menjadi lebih fleksibel di negara-negara Eropa.

Baca Juga: PPN atas Sembako, Adil atau Tidak? Cari Tahu di Sini

Namun, kebijakan pajak yang berlaku saat ini belum dapat menjangkau tatanan gig economy. Melihat adanya kekosongan hukum tersebut, penulis menilai pemimpin negara-negara di Eropa perlu menerbitkan aturan baru dalam menjawab tantangan perpajakan gig economy.

Studi Komparasi
DALAM jurnal yang diterbitkan pada 2021 ini, penjelasan mengenai perubahan lanskap pekerjaan dan dampaknya untuk sektor perpajakan diuraikan dengan melakukan studi komparasi di enam negara yaitu Inggris, Jerman, Belanda, Italia, Prancis, dan Spanyol.

Sebelum melihat perlakuan pajak atas pekerja gig economy, jurnal ini mengarahkan pembaca untuk memahami terlebih dahulu status ketenagakerjaan pekerja tersebut pada masing-masing negara, sebelum masuk pada pokok pembahasan.

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi-Fraksi di DPR Soal Kenaikan Tarif PPN

Di Prancis, Kementerian Tenaga Kerja menganggap status pekerja sektor gig economy masih dalam wilayah abu-abu sebab belum ada ketentuan khusus terkait dengan hal tersebut. Ke depannya, Pemerintah Perancis akan menetapkan status ketenagakerjaan khusus bagi para pekerja.

Dalam rancangan aturan pajak gig economy, Pemerintah Prancis mewajibkan pihak pemberi kerja dalam gig economy untuk lebih transparan mengenai transaksi yang terjadi dalam platform digitalnya. Namun, usulan rancangan aturan tersebut masih dalam pembahasan dan belum menemukan titik temu.

Sementara itu, Pemerintah Jerman tidak berniat untuk membuat perubahan peraturan perpajakan baru yang berkaitan dengan banyaknya pekerja gig economy. Pemerintah juga tidak mempersoalkan perihal status pekerja bidang gig economy. Para perusahaan teknologi hanya diminta untuk mengonfirmasi kepada otoritas pajak, apakah pihaknya perlu melakukan pemotongan pajak atau tidak.

Baca Juga: Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Sementara itu, pemotongan pajak di Inggris dapat dilakukan oleh platform digital jika status pekerja gig economy dinyatakan sebagai karyawan suatu perusahaan digital. Adapun Italia dan Belanda masih belum memiliki ketentuan pajak khusus untuk sektor gig economy.

Sementara itu, otoritas pajak Spanyol terikat dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (incracht). Artinya, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan mengenai kriteria klasifikasi pekerja dan perpajakan mengenai gig economy maka putusan tersebut menjadi acuan atau dasar hukum.

Pada bagian kesimpulan, penulis menilai status ketenagakerjaan dan ketentuan pajak terhadap pekerja gig economy tersebut masih belum jelas. Saat ini masih belum adanya kepastian dan keseragaman kriteria dalam menentukan seseorang yang bekerja di bidang gig economy.

Baca Juga: Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Penulis memandang tampaknya terdapat kecenderungan menganggap para pekerja gig economy sebagai karyawan atau wiraswasta, seperti Prancis dan Spanyol. Untuk itu, kebijakan perpajakannya juga masih belum pasti.

Perspektif OECD
OECD melalui Forum on Tax Administration (FTA) sebenarnya telah membahas mengenai langkah yang efektif untuk memajaki platform penjualan barang dan jasa dalam sharing and gig economy yang memanfaatkan teknologi digital.

Dalam laporan FTA OECD bertajuk ‘The Sharing and Gig Economy: Effective Taxation of Platform Seller’, terdapat tiga rekomendasi mengenai cara terbaik untuk membantu mengawal kepatuhan pajak gig economy.

Baca Juga: Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji

Pertama, keterlibatan platform sharing and gig economy dalam mendidik penjual mengenai kewajiban pajak mereka. Bagaimanapun, pendidikan dan bimbingan merupakan aspek penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak pihak-pihak yang terlibat dalam sharing and gig economy.

Kedua, peningkatan basis bukti untuk memahami risiko pajak. FTA berupaya mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang skala risiko pajak, termasuk dari sharing and gig economy. Dalam konteks ini, perlu peningkatan kerja sama internasional dan pertukaran informasi.

Ketiga, bantuan untuk pembuat kebijakan dalam mengembangkan model pelaporan standar, termasuk memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih besar antar administrasi pajak. Standarisasi pelaporan dan persyaratan due diligence lintas yurisdiksi dapat membantu meminimalkan beban platform.

Baca Juga: Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Untuk mencapai standardisasi secara terpadu dan tepat waktu diperlukan diskusi kebijakan multilateral. Standarisasi seperti itu juga dapat memfasilitasi pengembangan perjanjian pertukaran otomatis secara internasional untuk yurisdiksi yang ingin mengambil opsi tersebut.

Di Indonesia, solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan gig economy bukan dengan memberikan pajak tambahan atau pajak jenis baru. Kebijakan dari sisi administrasi menjadi solusi atas tantangan pajak yang timbul dari pesatnya perkembangan gig economy.

Skema kebijakan yang bisa diambil adalah melalui withholding tax atau menyerahkan tanggung jawab kepada platfom digital dalam pemungutan pajak.

Baca Juga: Membedah Tren Kebijakan Pajak di Masa Pandemi, Ini Catatan Akademisi

Secara umum, penulis telah menguraikan mengenai ketentuan hukum ketenagakerjaan dan hukum perpajakan di beberapa negara terkait dengan gig economy dengan komprehensif.

Hasil studi komparasi tersebut akan terasa lebih lengkap apabila para penulis juga memberikan analisis mendalam mengenai langkah yang seharusnya diambil negara-negara dalam menghadapi perkembangan teknologi dan gig economy.

Penulis juga menegaskan bahwa jurnal ini digagas untuk meningkatkan kesadaran negara-negara akan risiko yang ada dari perubahan lanskap pekerjaan dan hukum pajak atas banyaknya pekerja dalam gig economy dan platform online.

Baca Juga: Ada Pandemi Covid-19, Ini Kebijakan Fiskal yang Dijalankan Pemerintah

Jurnal ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui perkembangan kebijakan pajak atas gig economy di berbagai negara Eropa.

*Artikel ini merupakan artikel yang diikutsertakan dalam Lomba Resensi Jurnal untuk memeriahkan HUT ke-14 DDTC. Simak artikel lainnya di sini.

Baca Juga: Presiden Terbitkan Aturan Baru Soal Pajak Judi Online
Topik : resensi, resensi jurnal, lomba resensi jurnal, hut ddtc ke-14, gig economy, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 13 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Ajukan Usulan Kebijakan Pajak, Termasuk Soal Tarif PPh Badan

Minggu, 12 September 2021 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Banyaknya Pengecualian PPN Sebabkan Ketimpangan Antarsektor Usaha

Kamis, 09 September 2021 | 15:00 WIB
PAJAK KARBON

Soal Pajak Karbon, Pemerintah Bisa Belajar dari Singapura

Selasa, 07 September 2021 | 18:00 WIB
RUU HKPD

Pemungutan Pajak Daerah Bakal Diperkuat Lewat RUU Ini

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak