Berita
Sabtu, 05 Desember 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PATI
Sabtu, 05 Desember 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:01 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 12:00 WIB
LOMBA GRAFITAX DDTCNEWS 2020
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:15 WIB
KAMUS HUKUM PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 16:10 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SULAWESI TENGAH
Jum'at, 04 Desember 2020 | 15:45 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 03 Desember 2020 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & alat
Jum'at, 04 Desember 2020 | 18:00 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Komunitas
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Reportase
Glosarium

Mendagri Ingatkan Pemda Soal Pajak, Begini Permintaannya

A+
A-
0
A+
A-
0
Mendagri Ingatkan Pemda Soal Pajak, Begini Permintaannya

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Foto: Dik/DDTCNews/Youtube Kemenko Perekonomian RI)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta semua kepala daerah serius menjaga laju inflasi di wilayahnya karena akan berdampak pada penerimaan pajak daerah.

Tito mengatakan pengendalian inflasi bukan hanya agar harga tetap rendah, melainkan juga untuk menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas para produsen tetap baik.

Dia menyebut ada korelasi antara melemahnya menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas tersebut dengan penerimaan pajak, baik pusat maupun daerah.

Baca Juga: Aset Pemerintah Menahun Tunggak PBB, Baru Lunas Akhir 2020

"Kalau [daya beli] terlalu anjlok, produksi akan berkurang. Kalau produksi berkurang, pajak dan lain-lain akan tertekan, terkontraksi," katanya Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2020, Kamis (22/10/2020).

Tito mengatakan pandemi Covid-19 telah mengubah penawaran dan permintaan masyarakat. Pandemi melemahkan daya beli masyarakat, hingga akhirnya turut menekan sisi produksi. Lemahnya daya beli ini ditandai dengan inflasi yang terlalu rendah atau deflasi seperti 3 bulan terakhir ini.

Menurutnya, situasi pandemi juga mengubah pola konsumsi masyarakat menjadi hanya kebutuhan primer, bahkan spesifik pada pangan. Sedangkan kebutuhan sekunder dan tersier seperti pakaian, kendaraan, properti, dan hiburan mengalami tekanan paling berat.

Baca Juga: Pasang Reklame Harus Bayar Pajak?

Pemerintah telah memberikan berbagai stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi, seperti program keluarga harapan (PKH), bansos tunai, bantuan langsung tunai dana desa, karta prakerja, subsidi gaji, hingga bansos produktif untuk bantuan modal UMKM.

Dia berharap berbagai stimulus tersebut akan meningkatkan konsumsi rumah tangga, yang pada akhirnya turut mendorong pertumbuhan dari sisi penawaran atau produksi.

Mantan Kapolri ini menambahkan upaya pengendalian inflasi memerlukan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemda. Oleh karena itu, dia meminta pemda ikut mempercepat belanjanya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Baca Juga: Penerimaan Pajak Provinsi Ini Mulai Pulih Setelah Dilanda Bencana

Tito juga membolehkan kepala daerah membuat inovasi agar serapan APBD-nya lebih tinggi. Hingga September 2020, tercatat belanja pemda baru 43%, atau 13,3 triliun dari pagu Rp30,4 triliun.

"Tiap-tiap kepala daerah diuji untuk menjaga inflasi di daerah tetap stabil. Untuk itulah, jaga pendapatan dan belanja agar tidak jauh dari target APBD masing-masing," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat mencatat indeks harga konsumen pada September 2020 kembali mengalami deflasi -0,05%. Deflasi itu merupakan yang ketiga kalinya secara berturut-turut sejak Juli 2020. Pada Juli 2020 terjadi deflasi 0,10%, sedangkan Agustus terjadi deflasi 0,05%.

Baca Juga: Pemprov Ingatkan Bupati & Wali Kota Segera Bayar Pajak Kendaraan Dinas

Sementara itu, inflasi inti pada September 2020 tercatat sebesar 0,13%, terendah sejak BPS dan Bank Indonesia menghitung inflasi inti pada 2004. BPS menilai rendahnya inflasi inti menunjukkan daya beli masyarakat masih sangat lemah. (Bsi)

Topik : mendagri, pajak daerah, inflasi, deflasi
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Dr. Bambang Prasetia

Minggu, 25 Oktober 2020 | 20:59 WIB
system perpajakan memang harus di reform jgn "tambal sulam" yang katanya by order.. scr konsep keadilan pemajakannya memang harus ditinjau ..lihat ..di pemajakan atas saham masuk bursa (juga saham preferen) basis transaksi, sedangan yg lain tetap memakai setiap penambahan nilai ekonomis.. sebaiknya ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Sabtu, 28 November 2020 | 12:01 WIB
KOTA MOJOKERTO
Sabtu, 28 November 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 27 November 2020 | 18:36 WIB
KOTA PEKALONGAN
Jum'at, 27 November 2020 | 18:05 WIB
KOTA PEKANBARU
berita pilihan
Sabtu, 05 Desember 2020 | 15:01 WIB
KABUPATEN PATI
Sabtu, 05 Desember 2020 | 14:01 WIB
ITALIA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 13:01 WIB
RUU PELAPORAN KEUANGAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 11:01 WIB
FILIPINA
Sabtu, 05 Desember 2020 | 09:01 WIB
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Sabtu, 05 Desember 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:01 WIB
KEBIJAKAN EKSPOR
Sabtu, 05 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 05 Desember 2020 | 06:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 04 Desember 2020 | 19:30 WIB
PMK 191/2020