Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

Mau Pengurangan 50% Angsuran PPh Pasal 25 Sampai Desember? Ingat Ini

A+
A-
24
A+
A-
24
Mau Pengurangan 50% Angsuran PPh Pasal 25 Sampai Desember? Ingat Ini

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Wajib pajak harus menyampaikan kembali pemberitahuan pemanfaatan insentif pengurangan angsuran PPh Pasal 25. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Selasa (26/7/2022).

Penyampaian kembali pemberitahuan menjadi syarat untuk mendapatkan pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25 hingga Desember 2022 dari sebelumnya hanya sampai Juni 2022. Ketentuan ini tercantum dalam PMK 3/2022 s.t.d.d PMK 114/2022.

“Wajib Pajak yang telah menyampaikan pemberitahuan …. berdasarkan PMK 3/PMK.03/2022 … , harus menyampaikan kembali pemberitahuan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak … dengan menggunakan formulir melalui laman www.pajak.go.id,” penggalan Pasal II PMK 114/2022.

Baca Juga: Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) PMK 3/2022 s.t.d.d PMK 114/2022, pengurangan 50% angsuran PPh Pasal 25 berlaku terhitung sejak masa pajak disampaikannya pemberitahuan pengurangan.

Seperti diketahui, PMK 3/2022 s.t.d.d PMK 114/2022 memuat insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor (72 KLU), pengurangan angsuran PPh Pasal 25 (156 KLU), dan PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah (DTP). Periode pemberian insentif ini diperpanjang sampai dengan Desember 2022.

Selain insentif untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19, masih ada ada pula bahasan terkait dengan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kemudian, ada bahasan tentang posisi tax ratio Indonesia berdasarkan pada laporan terbaru Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Baca Juga: Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Bebas Pungutan PPh Pasal 22 Impor

Bagi yang ingin mendapatkan insentif pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor hingga Desember 2022 sesuai dengan PMK 3/2022 s.t.d.d PMK 114/2022 juga harus menyampaikan kembali permohonan surat keterangan bebas (SKB).

“Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 Impor berdasarkan PMK 3/PMK.03/2022 … harus menyampaikan kembali permohonan untuk dapat memanfaatkan insentif pajak,” penggalan Pasal II PMK 114/2022.

Seperti diketahui, jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor berlaku terhitung sejak tanggal SKB diterbitkan. (DDTCNews)

Baca Juga: Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Kemudahan Administrasi

Penggunaan NIK sebagai NPWP diharapkan dapat membantu mengatasi compliance gap dalam sistem perpajakan Indonesia. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal mengatakan kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke Ditjen Pajak (DJP) diharapkan meningkat.

“Ini kemudahan administrasi agar di negara ini kita cuma punya 1 nomor," ujar Yon. (DDTCNews)

Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor mengatakan dengan berbagai milestone reformasi perpajakan yang sudah diterapkan, langkah pengawasan akan makin efektif.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

“Sehingga, bila ada wajib pajak yang tidak patuh, atau jika ada yang tidak mendaftar sebagai wajib pajak, cepat atau lambat pasti akan diketahui dan akan menghadapi risiko ketidakpatuhan dimulai dengan imbauan sampai penegakan hukum pajak,” ujarnya. (DDTCNews)

Kinerja Tax Ratio

OECD mencatat tax ratio Indonesia pada 2020 hanya sebesar 10,1%. Berdasarkan laporan OECD bertajuk Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2022, rasio pajak Indonesia masih berada di bawah rata-rata regional dan hanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan Bhutan dan Laos.

"Rata-rata tax ratio di 28 negara Asia dan Pasifik sebesar 19,1% pada 2020. Dari 28 negara, sebanyak 12 negara memiliki tax ratio di atas rata-rata," sebut OECD. (DDTCNews)

Baca Juga: Bahama Masuk Daftar Hitam Surga Pajak, Begini Penjelasan Uni Eropa

Subsisdi BBM

Draf RUU APBN 2023 turut memuat ketentuan mengenai burden sharing antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) dalam hal terdapat kenaikan belanja subsidi serta kompensasi bahan bakar minyak (BBM).

Dalam Konsultasi Publik RUU APBN 2023, Direktur Penyusunan APBN Dirjen Anggaran (DJA) Kemenkeu Rofyanto mengatakan pasal mengenai burden sharing bersifat antisipatif jika terdapat kenaikan kebutuhan subsidi.

"Misal, ICP US$100 ternyata naik menjadi US$120,00. Tentu, PNBP naik dan PNBP yang dibagihasilkan juga naik. Namun, subsidi pun bengkak dan kompensasi meningkat signifikan. Kami harap ini bisa dibagi antara pemerintah pusat dan pemda," katanya. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

Konfirmasi Status Wajib Pajak

Kemungkinan bagi wajib pajak badan untuk tidak terdaftar dalam administrasi DJP makin kecil. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan emungkinan yang makin kecil tersebut disebabkan adanya kerja sama yang sudah dijalin DJP dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.

“DJP bekerja sama dengan 28 kementerian/lembaga dan 542 pemerintah daerah telah menerapkan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), sehingga izin untuk berusaha hanya akan dapat diterbitkan apabila sudah memiliki NPWP,” ujarnya. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, insentif pajak, pandemi Covid-19, PMK 3/2022, PMK 114/2022, DJP

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Peran Pajak Memajukan Pendidikan

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 06:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Naik, Sri Mulyani: Bukan Hanya karena Harga Komoditas

Jum'at, 30 September 2022 | 19:29 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perseroan Perorangan Bisa Pilih Pakai Tarif PPh Final UMKM PP 23/2018

Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK

Pentingnya Masyarakat Melek Pajak, Ulasan Profesional DDTC di ITR

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cegah Registrasi Kendaraan Dihapus, WP Diimbau Ikut Pemutihan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Siapkan Skema Pengamanan Penerimaan Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 07:00 WIB
KPP PRATAMA PAMEKASAN

One on One dengan Wajib Pajak, Fiskus Datangi Pabrik Rokok

Minggu, 02 Oktober 2022 | 06:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Risiko Gejolak Harga Komoditas Bayangi Prospek Pendapatan Negara 2023

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:35 WIB
KONSENSUS PAJAK GLOBAL

Penuh Tantangan, Presidensi G-20 Bisa Percepat Implementasi 2 Pilar

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 16:25 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPN Atas Penyediaan Jasa Pembayaran

Sabtu, 01 Oktober 2022 | 14:30 WIB
SKOTLANDIA

Skotlandia Ogah Ikuti Langkah Inggris Pangkas Tarif PPh OP