Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Mau Kenakan Pajak Karbon? Ini Aspek Krusial yang Perlu Diperhatikan

A+
A-
4
A+
A-
4
Mau Kenakan Pajak Karbon? Ini Aspek Krusial yang Perlu Diperhatikan

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Sebelum menentukan tarif, pemerintah dinilai perlu terlebih dahulu mematangkan desain pajak karbon.

Researcher DDTC Fiscal Research Lenida Ayumi mengatakan rencana pengenaan pajak karbon melalui revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan langkah positif yang perlu didukung. Apalagi, Indonesia menjadi salah satu dari 20 negara penghasil emisi karbon terbesar di dunia.

“Terlebih, dari tujuannya, pengenaan pajak karbon memiliki dua keunggulan, yaitu sebagai sumber pembiayaan untuk menurunkan emisi karbon serta sebagai instrumen fiskal untuk optimalisasi penerimaan negara, khususnya pada fase pemulihan ekonomi,” ujar Ayumi, Rabu (30/6/2021).

Baca Juga: Kewajiban Perusahaan Asuransi Sebagai Pemungut PPN, Apa Saja?

Kendati demikian, pemerintah tidak perlu tergesa-gesa untuk menentukan besaran tarif. Berbagai risiko dan konsekuensi penerapan pajak karbon perlu dipetakan terlebih dahulu. Salah satunya terkait dengan potensi kenaikan emisi pada negara yang tidak menerapkan pajak karbon (carbon leakage).

Pasalnya, pengenaan pajak karbon dapat meningkatkan biaya produksi cukup signifikan, khususnya bagi industri berbasis energi. Dengan demikian, ada potensi perubahan perilaku perusahaan untuk merealokasi produksinya ke negara yang tidak menerapkan pajak karbon atau memiliki tarif pajak yang rendah.

“Oleh karena itu, sebelum beralih kepada penentuan tarif, desain pajak karbon seperti halnya penentuan basis pajak atau objek yang dikenakan pajak perlu didefinisikan secara matang,” ujar Ayumi.

Baca Juga: Tak Cuma Indonesia, Simak Penerapan Pajak Karbon di 10 Negara Dunia

Terkait dengan hal ini, pemerintah berencana untuk mengenakan pajak karbon pada level produsen. Dalam rencana pemerintah, objek yang dikenai pajak karbon yaitu emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

Menurut Ayumi, pemerintah dapat menentukan terlebih dahulu karakteristik sektoral yang akan terdampak kebijakan pajak karbon. Jika melihat praktik internasional, sektor yang dikenakan pajak karbon cukup bervariasi, mulai industri, pembangkit, hingga transportasi.

Selain itu, sambung dia, salah satu faktor penting yang akan menentukan keberhasilan kebijakan pajak karbon adalah penggunaan dari penerimaan pajak tersebut. Penerimaan pajak karbon perlu diatur dan dialokasikan secara ideal baik melalui mekanisme earmarking maupun skema pendanaan lingkungan (environmental fund) lainnya.

Baca Juga: Pajak Apa Saja yang Wajib Dipotong/Dipungut Perusahaan P2P Lending?

Apabila tidak dialokasikan secara efektif, risiko pergeseran pemanfaatan pajak karbon dapat terjadi akibat perubahan prioritas belanja pemerintah. Hal ini meningkatkan ketidakpastian bagi industri terdampak dan masyarakat secara umum.

Kosta Rika merupakan salah satu negara yang menerapkan skema earmarking dalam pajak karbon. Lebih dari sepertiga penerimaan pajak karbon dialokasikan untuk investasi reboisasi dan pelestarian hutan. Selain earmarking, terdapat juga negara yang memilih untuk menggunakan mekanisme environmental fund dalam mengatur alokasi pajak karbon, seperti Kolombia.

Ayumi menambahkan kebijakan pajak karbon juga perlu simultan dengan instrumen fiskal dan nonfiskal lainnya agar target penurunan emisi karbon Indonesia dapat tercapai. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyiapkan fasilitas, termasuk pemberian tax holiday, tax allowance, dan fasilitas impor dalam mendorong penggunaan energi ramah lingkungan.

Baca Juga: Otoritas Ini Usulkan Tarif Pajak Karbon yang Seragam Bagi Dunia Usaha

Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan reward bagi industri ketika berhasil menciptakan efisiensi terhadap penggunaan bahan bakar fosil. Dalam fase implementasi, lanjut Ayumi, kebijakan pajak karbon juga perlu didukung dengan kemudahan administrasi, konsistensi dan kepastian hukum, serta sosialisasi yang efektif kepada seluruh stakeholder.

Seperti diberitakan sebelumnya, dalam rapat Kerja dengan Komisi XI DPR pada Senin (28/6/2021), Kementerian Keuangan mengusulkan pengenaan pajak karbon dengan tarif senilai Rp75 per kilogram emisi CO2. (kaw)

Baca Juga: Apa Saja Jenis Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenakan PPN?
Topik : pajak karbon, revisi UU KUP, DDTC Fiscal Research

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

muhammad arul prasetio

Rabu, 30 Juni 2021 | 15:02 WIB
pajak karbon merupakan alternatif potensial bagi indonesia untuk memperoleh penerimaan. mengingat pula, saat ini indonesia sedang bangkit dari masa-masa sulit karena pandemi. disamping itu, pajak yang berorientasi pada mitigasi perubahaan iklim, menjadi instrumen untuk melindungi keberlangsungan lin ... Baca lebih lanjut
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 22 Maret 2022 | 17:15 WIB
KONSULTASI UU HPP

Baru Diwajibkan untuk Memungut PPN, Apa Saja yang Perlu Dilakukan?

Senin, 21 Maret 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Berlaku 1 April 2022, Wamenkeu Jelaskan Rencana Penerapan Pajak Karbon

Jum'at, 18 Maret 2022 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum S20, Sri Mulyani Siap Dorong Investasi Energi Terbarukan

Rabu, 16 Maret 2022 | 13:30 WIB
KONSULTASI PAJAK

Tidak Wajib Buat CbCR, Bagaimana Pelaporannya dalam SPT Tahunan?

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2