Fokus
Literasi
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Masuk Pandora Papers, Negara Ini Malah Dicoret dari Daftar Suaka Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Masuk Pandora Papers, Negara Ini Malah Dicoret dari Daftar Suaka Pajak

Ilustrasi.

VICTORIA, DDTCNews – Uni Eropa (EU) memutuskan untuk menghapus Seychelles dari daftar hitam negara suaka pajak. Padahal baru-baru ini Seychelles masuk dalam laporan Pandora Papers yang menyeret banyak tokoh elite dunia. Namun, EU punya alasannya sendiri atas keputusannya tersebut.

Keputusan EU mencoret Seychelles dari daftar negara tax haven diambil setelah negosiasi alot selama 2 hari di Luksemburg. Selain Seychelles, negara di Kepulauan Karibia yakni Anguilla dan Dominika juga dihapus dari daftar hitam.

"Salah satu pertimbangan penghapusan karena OECD [Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi] menilai negara kepulauan itu telah menunjukan kepatuhannya untuk mengikuti standar dan kepatuhan pajak," ujar Menteri EU dikutip dari euronews.com, Kamis (7/10/2021).

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Rendah, Otoritas Perketat Pengawasan Lewat Teknologi

Hengkangnya Seychelles dari daftar negara suaka pajak memang cukup mengejutkan. Selain masuk dalam laporan Pandora Papers, Seychelles juga sempat disinggung oleh OECD. Tahun 2020 lalu, OECD menyatakan kekhawatirannya terkait terbatasnya akses informasi ke negara tersebut.

Pernyataan OECD akhirnya membuat Seychelles turun peringkat. Status Seychelles turun dari 'largely compliant' menjadi 'partially compliant'.

Terbatasnya akses informasi keuangan atas entitas usaha di Seychelles disinyalir menjadi alasan banyak pihak mendirikan perusahaan cangkang di sana. Hal ini pun memberi celah terhadap pelaku penghindaran pajak.

Baca Juga: Penyalahgunaan P3B Melalui Mekanisme Hybrid Mismatch Arrangements

Seychelles mungkin kini bisa menghela napas lega. Namun, OECD akan terus memantau perkembangan negara yang masih lekat dengan stigma suaka pajak itu. Apabila ditemukan penurunan kinerja atau penyimpangan, Seychelles harus siap kembali masuk ke dalam daftar hitam.

Penghapusan 3 negara oleh EU membuat kini daftar hitam negara suaka pajak semakin pendek. Saat ini tersisa 9 negara yang dilabeli sebagai negara suaka pajak yakni Samoa Amerika, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad dan Tobago, Kepulauan Virgin, dan Vanuatu. (sap)

Baca Juga: Tegas! Denda Maksimum Bagi Pengelak Pajak Dinaikkan 10 Kali Lipat
Topik : pandora papers, panama papers, penghindaran pajak, tax avoidance, kejahatan pajak, tax haven, suaka pajak, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 25 November 2021 | 10:19 WIB
LAPORAN OECD

Bangun Budaya Pajak, Edukasi WP Punya Peran Penting

Rabu, 24 November 2021 | 19:25 WIB
UU HPP

Sri Mulyani: Seluruh Negara Sedang Berburu Pajak

Senin, 22 November 2021 | 16:39 WIB
PRANCIS

Konsensus Pajak Global Tercapai, Pengusaha Merasa Tak Dilibatkan

berita pilihan

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:34 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Prepopulated Dokumen CK-1 dan PEB Diimplementasikan Secara Nasional

Selasa, 07 Desember 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Debitur KUR Terdampak Erupsi Semeru Dapat Keringanan

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:45 WIB
LEGISLASI

Tok! DPR Resmi Setujui RUU HKPD Jadi Undang-Undang

Selasa, 07 Desember 2021 | 17:00 WIB
RUU HKPD

Masa Transisi RUU HKPD 5 Tahun, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Simak Perbedaan Cara Pembubuhan Meterai Tempel dan Elektronik

Selasa, 07 Desember 2021 | 16:00 WIB
MEKSIKO

AS Mau Subsidi Mobil Listrik, Meksiko Ancam Retaliasi Dagang

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:42 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Tarif Maksimal Pajak Kendaraan dan BBNKB Dipangkas

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP