NEGARA SUAKA PAJAK

Masuk Daftar Hitam Pajak Uni Eropa, Ini Respons Uni Emirat Arab

Redaksi DDTCNews | Kamis, 14 Maret 2019 | 11:00 WIB
Masuk Daftar Hitam Pajak Uni Eropa, Ini Respons Uni Emirat Arab

Ilustrasi.

DUBAI, DDTCNews – Uni Emirat Arab (UEA) mengecam keputusan Uni Eropa (UE) yang telah memasukkannya dalam daftar hitam (blacklist) tax haven. UEA beralasan negaranya tengah berupaya memenuhi persyaratan yang disodorkan UE.

Melalui pernyataan resminya, pemerintah UEA menyayangkan dimasukkannya negara tersebut bersama 9 negara lainnya. Padahal, saat ini sudah ada kerja sama yang erat antara UEA dan UE terkait dengan upaya untuk memerangi penghindaran pajak yang marak terjadi.

“Pencantuman ini dibuat meskipun ada kerja sama erat UEA dan UE mengenai masalah tersebut dan ada upaya berkelanjutan untuk memenuhi semua persyaratan UE,” demikian pernyataan resmi UEA, seperti dikutip pada Kamis (14/3/2019).

Baca Juga:
P3B 2 Negara Ini Belum Jelas, Modal Asing yang Keluar Bakal Melonjak

UEA, sambungnya, tetap berkomitmen pada kebijakan jangka panjang untuk memenuhi standar internasional tertinggi tentang perpajakan. Dengan demikian, mereka berharap bisa keluar dari daftar hitam yang mulai dibuat pada 2017 tersebut.

Seperti diketahui, daftar hitam pertama disusun pada 2017 setelah beberapa skandal seperti Panama Papers dan LuxLeaks muncul. Hal ini telah mendorong UE untuk berbuat lebih banyak untuk memerangi penggelapan pajak yang dilakukan perusahaan multinasional dan orang kaya.

“UEA akan terus memperbarui kerangka legislatif domestiknya,” imbuh mereka.

Baca Juga:
WP Lunasi Pajak dan Dendanya, Penyidikan Tindak Pidana Dihentikan

Sebelumnya, pemerintah Italia menilai UEA – yang merupakan Federasi Emirat dengan pusat keuangan utama di Dubai dan Abu Dhabi – memiliki kendala konstitusional yang dapat membenarkan keterlambatannya dalam mengubah aturan pajak.

Dahulu, EU telah memasukkan UEA – ekonomi Arab terbesar kedua, paling beragam dan terbuka – pada daftar awal 2017. Akan tetapi, UE menghapusnya setelah pejabat Emirat meyakinkan mitra mereka di Eropa bahwa mereka akan memenuhi segera memenuhi persyaratan.

“Berbagai rincian timeline aksi dengan UE saat ini diterapkan sesuai dengan proses hukum dan persyaratan konstitusionalnya yang berdaulat,” imbuh pihak UEA, seperti dilansir France24. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara