AMERIKA SERIKAT

Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Muhamad Wildan | Selasa, 18 Januari 2022 | 17:30 WIB
Masuk 2022, Jutaan SPT Tahun Pajak 2020 Masih Belum Diproses

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Jelang masa pelaporan SPT 2021, Internal Revenue Service (IRS) tak kunjung dapat menyelesaikan masalah backlog SPT.

Hingga pertengahan Desember 2021 terdapat 8,6 juta SPT orang pribadi dan 3 juta SPT badan yang belum diproses. Selanjutnya, terdapat 5 juta surat masuk dari wajib pajak yang belum ditanggapi oleh IRS. Mayoritas SPT yang belum diproses adalah SPT tahun pajak 2020.

"IRS saat ini sedang dalam masa krisis dan harus mengalihkan sumber dayanya untuk menjalankan misi utamanya, yakni memproses SPT dan membayar restitusi," tulis National Taxpayer Advocate dalam laporannya, dikutip Selasa (18/1/2022).

Baca Juga:
Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Keterlambatan IRS dalam memproses SPT pun berimplikasi terhadap stimulus yang diberikan Pemerintah AS kepada rumah tangga, yakni child tax credit payments.

Untuk diketahui, child tax credit adalah kredit pajak yang diberikan kepada wajib pajak atas tanggungan anak. Pada 2021, kredit pajak senilai US$3.600 diberikan atas anak berusia di bawah 6 tahun dan senilai US$3.000 atas anak berusia 6 hingga 17 tahun.

Kredit pajak yang diberikan ini bisa direstitusi oleh wajib pajak dan menjadi instrumen pemerintah AS dalam memberikan jaring pengaman sosial kepada rumah tangga terdampak pandemi Covid-19.

Baca Juga:
Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Akibat keterlambatan IRS dalam memproses SPT, masih terdapat masyarakat AS yang belum mendapatkan stimulus tersebut.

"Bagi beberapa wajib pajak, stimulus memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan harian. Bagi sebagian wajib pajak lainnya, SPT yang belum diproses memiliki implikasi atas akses pembiayaan," tulis National Taxpayer Advocate.

Kurangnya kemampuan IRS dalam memproses SPT disebabkan oleh beberapa hal, antara lain akibat pandemi Covid-19, berkurangnya anggaran dan SDM IRS, dan banyaknya perubahan aturan dalam 2 tahun terakhir. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tinggal 4 Hari, DJP: WP Badan Jangan Sampai Telat Lapor SPT Tahunan

Jumat, 26 April 2024 | 13:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perpanjangan SPT Tahunan, DJP: Tak Dibatasi Alasan Tertentu

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara