Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Masa Berlaku Pembebasan PPN Masker Medis Diperpanjang, Ini Sebabnya

A+
A-
0
A+
A-
0
Masa Berlaku Pembebasan PPN Masker Medis Diperpanjang, Ini Sebabnya

Ilustrasi. (DDTCNews)

WINA, DDTCNews—Kemenkeu Austria akan memperpanjang kebijakan insentif berupa pembebasan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk masker medis pada semester II/2020 meski tidak sejalan dengan aturan Uni Eropa.

Jubir otoritas fiskal, Johannes Pasquali mengatakan masker masih dibutuhkan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Untuk itu, insentif PPN untuk masker masih diperlukan meski aturan insentif PPN Uni Eropa hanya berlaku sampai dengan Juli 2020.

"Hukum Uni Eropa tidak memberikan opsi perpanjangan untuk penetapan tarif PPN 0% setelah Juli 2020. Sementara Austria menginginkan PPN 0% tetap berlaku," katanya dikutip Jumat (14/8/2020).

Baca Juga: Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Pasquali menjelaskan alasan utama pemerintah memperpanjang insentif PPN untuk masker medis adalah untuk meringankan beban masyarakat. Menurutnya, permintaan masker medis di Austria tetap tinggi.

Apalagi, pada saat bersamaan, pemerintah mulai melakukan pelonggaran kebijakan karantina wilayah dan membuka kegiatan ekonomi secara bertahap, termasuk mewajibkan penggunaan masker di ruang publik, seperti supermarket atau angkutan umum.

Alhasil, masker menjadi barang yang dibutuhkan masyarakat agar dapat beraktivitas di ruang publik. "Sasaran kami tetap menerapkan PPN 0% untuk masker, karena hal tersebut tidak akan semakin membebani perekonomian dan konsumen," tutur Pasquali.

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Saat ini, lanjut Pasquali, pemerintah tengah menyusun payung hukum baru yang akan memperpanjang kebijakan insentif PPN untuk barang yang berhubungan dengan pencegahan penyebaran Covid-19.

Rancangan aturan itu akan menggantikan aturan Uni Eropa yang selama ini menjadi acuan pemerintah memberikan insentif PPN sejak April 2020. Jika tidak ada aral melintang insentif PPN untuk masker medis berlaku hingga Agustus 2020.

Dilansir Law 360, Austria menjadi salah satu negara pertama di Eropa yang mulai membuka kegiatan ekonomi secara bertahap pada April 2020. Pada saat bersamaan, kebutuhan pasokan masker terus membesar.

Baca Juga: Pekerja Profesional Ramai-Ramai ke Luar Negeri Demi Pajak Rendah

Catatan kasus positif Covid-19 di Austria berdasarkan data Johns Hopkins University per Kamis (13/8/2020) mencapai 22.594 kasus. Adapun jumlah yang meninggal mencapai 725 orang. (rig)

Topik : austria, pembebasan PPN, insentif pajak, masker medis, pandemi corona, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 24 September 2021 | 12:00 WIB
YUNANI

Sempat Dinyatakan Bangkrut, Negara Ini Kini Tebar Insentif Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 09:30 WIB
RUSIA

Antisipasi Kebijakan Uni Eropa, Pokja Pajak Karbon Dibentuk

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak