LAYANAN PAJAK

Marak Penipuan via Whatsapp, Wajib Pajak Jangan Gegabah Unduh Lampiran

Dian Kurniati | Jumat, 03 November 2023 | 08:45 WIB
Marak Penipuan via Whatsapp, Wajib Pajak Jangan Gegabah Unduh Lampiran

Pesan layanan masyarakat tentang modus penipuan mengatasnamakan DJP. (sumber: DJP)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) kembali mengingatkan wajib pajak untuk mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan otoritas.

DJP menyatakan penipuan yang mengatasnamakan otoritas dapat dilakukan dengan berbagai modus dan media. Wajib pajak pun diminta berhati-hati apabila dihubungi pihak yang mengatasnamakan otoritas, termasuk tidak sembarangan mengunduh lampiran yang dikirimkan.

"Banyak beredar pesan Whatsapp mengaku dari DJP dan melampirkan file berbahaya. Jangan gegabah mengunduh lampiran!" bunyi pengumuman DJP melalui akun X @DitjenPajakRI, Jumat (3/11/2023).

Baca Juga:
Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

DJP menjelaskan ada beberapa temuan indikasi penipuan yang mengatasnamakan otoritas. Modusnya pun bermacam-macam, dengan memanfaatkan media email dan layanan berbagi pesan Whatsapp.

Misalnya, penipuan dengan modus pengiriman informasi mengenai adanya kurang bayar pajak melalui media berbagi pesan Whatsapp. Sekilas, akun Whatsapp penipu tersebut biasanya terlihat meyakinkan karena menggunakan foto profil logo DJP.

Dalam hal ini, wajib pajak bakal diarahkan untuk mengunduh file yang dikhawatirkan bakal mengarah pada modus kejahatan phising.

Baca Juga:
60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

DJP meminta wajib pajak tidak langsung mempercayai pesan yang mengatasnamakan otoritas agar tidak mengalami kerugian material. Apabila memperoleh pesan yang mengatasnamakan otoritas, wajib pajak juga dapat mengonfirmasinya kepada DJP.

"Jika #KawanPajak menerima pesan mencurigakan dari akun yang mengklaim dari DJP, #KawanPajak bisa melakukan konfirmasi melalui kontak resmi kantor pajak di tautan https://pajak.go.id/unit-kerja atau melalui layanan
@kring_pajak," bunyi cuitan DJP. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Lupa EFIN Tapi Emailnya Tak Kunjung Masuk, Coba Cek Ini

BERITA PILIHAN
Jumat, 23 Februari 2024 | 15:10 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan PPN Mobil Listrik Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Jumat, 23 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN MONETER

Penyaluran Kredit di Awal Tahun Naik, Uang Beredar Ikut Tumbuh

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wajib Pajak Meninggal Dunia Tetap Perlu Lapor SPT? DJP Ungkap Hal Ini

Jumat, 23 Februari 2024 | 14:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

10 Jenis Pajak Daerah di DKI Jakarta beserta Tarif Barunya

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:45 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Momen Lapor SPT Tahunan, Dirjen Pajak Imbau WP Waspadai Email Palsu

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penyerapan Tenaga Kerja Meningkat, Setoran PPh Pasal 21 Tumbuh 27%

Jumat, 23 Februari 2024 | 13:00 WIB SE-1/PJ/2024

Sebelum Pemeriksaan Bukper, DJP Harus Lakukan Penelaahan

Jumat, 23 Februari 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

ESDM: Perlu Insentif Pajak Agar Harga Listrik EBT Lebih Kompetitif