Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Lobi Biden, Tarif Pajak Korporasi Diusulkan Hanya 25%

A+
A-
0
A+
A-
0
Lobi Biden, Tarif Pajak Korporasi Diusulkan Hanya 25%

Presiden AS Joe Biden. ANTARA FOTO/REUTERS/Carlos Barria/FOC/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Sebagian anggota Senat AS dari Partai Demokrat dan korporasi berpandangan kenaikan tarif pajak korporasi hingga 28% terlalu tinggi dan mengusulkan kenaikan tarif sebesar 25%.

Beberapa anggota Senat AS dan korporasi berpandangan tarif pajak sebaiknya dinaikkan dari 21% menjadi 25%, bukan sebesar 28% seperti yang direncanakan oleh Presiden AS Joe Biden sejak masa kampanye tahun lalu.

"Kami tidak menyukainya [kenaikan pajak], tetapi kami mengekspektasikan tarif naik menjadi 25%. Bila demikian, kami anggap itu sebagai keberhasilan lobi," kata seorang pelobi yang mewakiliki kepentingan salah satu korporasi sektor energi AS, Senin (19/4/2021).

Baca Juga: Klub Sepak Bola Alami Tekanan Keuangan, Federasi Minta Insentif Pajak

Menurut pelobi tersebut, tarif pajak korporasi sebesar 25% adalah titik temu atas perbedaan antara pelaku usaha yang menolak kenaikan tarif dan beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat yang mendukung kenaikan tarif pajak hingga 28%.

Di lingkungan Senat AS, setidaknya sudah ada dua senator Partai Demokrat yang tidak mau merestui kenaikan tarif pajak korporasi sampai dengan 28% dan hanya mendukung kenaikan tarif menjadi 25% saja.

Senator AS dari Partai Demokrat Joe Manchin mengatakan tarif pajak korporasi sebaiknya hanya sebesar 25% sesuai dengan tarif rata-rata pajak korporasi secara global. "Itu rata-rata secara global dan setiap korporasi pasti memandang tarif tersebut cukup adil," tuturnya.

Baca Juga: Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?

Seperti dilansir businessinsider.com, senator Partai Demokrat yang juga memandang tarif 28% terlalu tinggi adalah Mark Warner. Warner mengaku dirinya telah menyampaikan beberapa catatannya kepada Gedung Putih.

Untuk diketahui, porsi kursi yang dikuasai oleh masing-masing partai di Senat AS pada periode ini tercatat terbagi rata. Partai Demokrat dan Partai Republik tercatat sama-sama memiliki 50 kursi dari 100 kursi Senat AS.

Dengan demikian, jika terdapat 1 saja anggota Senat AS dari Partai Demokrat yang menolak usulan Biden maka tarif baru tersebut tidak bisa direalisasikan. Artinya, Biden memerlukan dukungan penuh dari partainya sendiri sehingga diperlukan kompromi di internal partai. (rig)

Baca Juga: SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Topik : amerika serikat, presiden joe biden, tarif PPh badan, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 28 Juli 2021 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Vaksinasi Negara Maju dan Berkembang Timpang, Prospek Ekonomi Berubah

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

berita pilihan

Selasa, 03 Agustus 2021 | 12:17 WIB
PMK 102/2021

Mau PPN Sewa Toko Ditanggung Pemerintah? PKP Harus Lapor Ini ke DJP

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:30 WIB
KABUPATEN GIANYAR

Penerimaan Masih Tertekan, Pemda Bakal Lakukan Intensifikasi

Selasa, 03 Agustus 2021 | 11:20 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Realisasi Dana PEN Capai 41%, Begini Perinciannya

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:45 WIB
TAJUK PAJAK

Menyerahkan Kedaulatan Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:37 WIB
PMK 102/2021

Resmi! Pemerintah Beri Insentif PPN Sewa Unit Mal Hingga Lapak Pasar

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Proposal OECD Pilar 1, Ini Kata Periset Pajak

Selasa, 03 Agustus 2021 | 10:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Lini Masa Konsensus Pajak Digital

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:55 WIB
PERSPEKTIF

Mencermati Kesepakatan Pajak Minimum Global

Selasa, 03 Agustus 2021 | 09:45 WIB
KAMUS PAJAK INTERNASIONAL

Apa Itu Pilar 1 dan Pilar 2 Proposal Pajak OECD?