KANWIL DJP BALI

Kurangi Kendala dalam Penyidikan Pajak, DJP Koordinasi dengan Polri

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 Oktober 2022 | 18:00 WIB
Kurangi Kendala dalam Penyidikan Pajak, DJP Koordinasi dengan Polri

Ilustrasi.

DENPASAR, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Bali mengadakan koordinasi dengan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan kegiatan penyidikan di bidang perpajakan pada 22 September 2022.

Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan (PPIP) Kanwil DJP Bali Andri Puspo Heriyanto mengatakan koordinasi kedua instansi diperlukan demi mengurangi kendala-kendala di lapangan ketika melakukan kegiatan penyidikan perpajakan.

"Kami harap dengan pertemuan ini dapat membuat seluruh kasus yang mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara, khususnya di daerah Bali dapat diatasi dengan baik dan memberikan deterrent effect kepada tersangka," katanya, dikutip dari laman DJP, Jumat (7/10/2022).

Baca Juga:
Anies Beberkan Strategi Perbaiki Tax Ratio, Bereskan Bad Governance

Dalam kesempatan tersebut, Andri mengenalkan tugas utama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Bali. Dia juga mengapresiasi kerja PPNS sehingga kegiatan P-21 sampai dengan bulan September berjalan dengan baik.

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Penyidikan I Direktorat Penegakan Hukum (DJP) Teguh Widodo memberikan paparan terkait dengan kebijakan penyidikan tahun 2022 yang disusun oleh Kantor Pusat DJP.

"Diharapkan dengan adanya kebijakan yang baru di lingkungan DJP maka maksud dan tujuan untuk mencapai penegakan hukum di bidang perpajakan dapat tercapai," tuturnya.

Baca Juga:
Pacu Penerimaan, Otoritas Filipina Didesak Terapkan Pungutan PPN PMSE

Teguh juga berharap koordinasi antara DJP dan instansi kepolisian dapat satu arah dan satu pikiran untuk mencapai tujuan bersama dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penyidikan tindak pidana perpajakan (TPP) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Tak ketinggalan, Bareskrim Polri juga turut menyampaikan materi terkait dengan penegasan Dumas dalam kegiatan koordinasi tersebut. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 11 Desember 2023 | 11:39 WIB PEMILU 2024

Anies Beberkan Strategi Perbaiki Tax Ratio, Bereskan Bad Governance

Senin, 11 Desember 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak saat Dilakukan Pemeriksaan Bukper

Senin, 11 Desember 2023 | 10:09 WIB PENGAWASAN PAJAK

Produksi SP2DK Sepanjang 2022 Turun, Begini Penjelasan DJP

BERITA PILIHAN
Senin, 11 Desember 2023 | 11:39 WIB PEMILU 2024

Anies Beberkan Strategi Perbaiki Tax Ratio, Bereskan Bad Governance

Senin, 11 Desember 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak saat Dilakukan Pemeriksaan Bukper

Senin, 11 Desember 2023 | 10:39 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Transaksi Hari Belanja Online Nasional 12.12 Ditarget Rp25 Triliun

Senin, 11 Desember 2023 | 10:09 WIB PENGAWASAN PAJAK

Produksi SP2DK Sepanjang 2022 Turun, Begini Penjelasan DJP

Senin, 11 Desember 2023 | 09:17 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Catat! Simpan Dokumen Ini untuk Hindari Potensi Pemeriksaan Bukper

Senin, 11 Desember 2023 | 09:00 WIB PEMILU 2024

DJP Harap Paslon Capres-Cawapres Paham Soal Pajak, Ini Alasannya

Minggu, 10 Desember 2023 | 19:00 WIB PMK 120/2023

Ingat! PPN DTP Bisa Batal Jika BAST Rumah Tak Didaftarkan ke Sikumbang

Minggu, 10 Desember 2023 | 18:15 WIB LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Sebut Data Pemicu di Approweb DJP Tidak Sepenuhnya Valid

Minggu, 10 Desember 2023 | 17:45 WIB SENGKETA PAJAK

Tingkatkan Kinerja Penanganan PK, DJP Bangun KMS Sengketa Pajak

Minggu, 10 Desember 2023 | 17:32 WIB PEMILU 2024

Debat Pertama Capres-Cawapres, Ini Daftar Nama Panelis dan Moderator