Fokus
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Reportase
Perpajakan.id

Kurang Efektif, Negara Ini Akhirnya Hapus Pajak Kekayaan

A+
A-
1
A+
A-
1
Kurang Efektif, Negara Ini Akhirnya Hapus Pajak Kekayaan

ilustrasi.

PARIS, DDTCNews – Pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron memutuskan untuk menghapuskan pajak kekayaan (wealth tax). Pajak atas kekayaan ini merupakan pajak yang dikenakan atas aset bersih wajib pajak orang pribadi yang mencakup investasi, mobil, perhiasan, dan barang koleksi.

Berdasarkan laporan dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 2018, pajak kekayaan tidak selalu berjalan dengan efektif. Sebab, pajak kekayaan menggunakan basis pajak yang sempit. Bahkan, pajak kekayaan seringkali gagal memenuhi tujuan redistributif penghasilan.

“Pajak kekayaan seringkali gagal memenuhi tujuan redistributif penghasilan. Keadaan tersebut terjadi karena dipengaruhi adanya pengambilan risiko dalam kegiatan usaha bisnis. Bahkan, pajak kekayaan juga tidak menghalangi kegiatan penghindaran pajak dan penggelapan pajak,” demikian keterangan tertulis Pemerintah Prancis yang dilansir dari Factiva (18/2/2019).

Baca Juga: Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia

Berdasarkan koran yang memuat informasi finansial 'Les Echos', sekitar 42.000 jutawan meninggalkan Prancis antara 2000 hingga 2014. Mereka memutuskan untuk pindah ke negara lain, seperti Belgia atau Portugal yang tidak menerapkan pajak atas kekayaan yang menerapkan tarif pajak tetap sebesar 28% yang diperuntukkan penghasilan yang berasal dari bunga dan investasi untuk ekspatriat.

Fakta yang mendukung yang ditemukan di Prancis, yaitu setengah keluarga Pierre-Francois Taittinger yang memiliki Champagne house, terpaksa menjual saham mayoritas mereka untuk merek Taittinger ke perusahaan Amerika Serikat, yaitu Starwood Capitalpada 2005. Selanjutnya, mereka tinggal di Inggris, Belgia, dan negara-negara yang tidak menerapkan pajak kekayaan seperti di Prancis.

Presiden Macron memutuskan menghapus pajak kekayaan untuk tetap mempertahankan keluarga kaya raya lainnya, seperti Taittingers. Bahkan, Presiden Macron juga berharap bahwa kekayaan Taittingers yang telah dipindahkan ke negara lain untuk dikembalikan ke Prancis.

Baca Juga: Tak Didukung Senat, Biden Berbelok Cari Dukungan CEO Top AS

Selain itu, penghapusan pajak kekayaan di Prancis juga bertujuan untuk membuat Prancis sebagai negara yang menarik bagi perusahaan Inggris dan perusahaan keuangan lainnya beroperasional di Prancis. Dampak yang ditimbulkan, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga Prancis.

Tampaknya Presiden Macron berupaya untuk meringankan beban pajak di Prancis. Tidak hanya pajak kekayaan yang dihapuskan, tetapi, ia juga berencana menghapuskan dua jenis pajak lainnya, yaitu pajak atas warisan dan pajak yang untuk tempat tinggal tertentu.

Upaya yang dilakukan oleh Presiden Macron terkait dengan penghapusan pajak kekayaan merupakan tindakannya yang mengikuti 'peringatan' dari OECD. Pemberlakuan pajak kekayaan bukan cara yang efisien untuk menghasilkan penghasilan atau mendistribusikan kembali kekayaan di negara-negara yang sudah memiliki pajak penghasilan, warisan, dan pajak hadiah yang kuat. (Amu)

Baca Juga: OECD Akan Publikasikan Perlakuan Pajak Khusus Atas Bantuan Luar Negeri

Topik : berita pajak internasional, pajak kekayaan, prancis

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Senin, 25 Oktober 2021 | 10:00 WIB
KANADA

Rasio Utang Melonjak, Orang Kaya Bakal Kena Pajak Lebih Besar

Kamis, 07 Oktober 2021 | 10:30 WIB
PRANCIS

Para Menteri Komitmen Dukung Tercapainya Konsensus Pajak Global

berita pilihan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:30 WIB
KANWIL DJP ACEH

Terbitkan Faktur Pajak Fiktif, Dua Tersangka Diserahkan ke Kejari

Jum'at, 28 Januari 2022 | 19:00 WIB
JEPANG

Tax Ratio Jepang Masih Rendah, IMF Sarankan Tarif PPN Dinaikkan

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PERPAJAKAN

Apa Itu Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Jum'at, 28 Januari 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Jelang Pemilu Presiden, Honor Buat Guru Diusulkan Bebas Pajak

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:30 WIB
KOTA MANADO

Pemkot Beri Hadiah Sepeda Motor untuk Wajib Pajak Patuh

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:27 WIB
PENANGANAN COVID-19

Kasus Omicron Terus Bergerak Naik, Begini Pesan Jokowi

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:04 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN INDRAMAYU

Simak di Sini, Profil Pajak Salah Satu Daerah Penghasil Beras Nasional

Jum'at, 28 Januari 2022 | 17:00 WIB
INVESTASI

Aliran Investasi ke Sektor Manufaktur Mulai Membaik, Ini Catatan BKPM

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:49 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Promosi PPS Makin Kencang, Petugas Pajak Datangi Usaha Studio Foto

Jum'at, 28 Januari 2022 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pajak Tinggi Tak Mampu Seret Elon Musk dari Posisi Orang Terkaya Dunia