Berita
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Kurang Efektif, Negara Ini Akhirnya Hapus Pajak Kekayaan

A+
A-
1
A+
A-
1
Kurang Efektif, Negara Ini Akhirnya Hapus Pajak Kekayaan

ilustrasi.

PARIS, DDTCNews – Pemerintah Prancis di bawah kepemimpinan Presiden Emmanuel Macron memutuskan untuk menghapuskan pajak kekayaan (wealth tax). Pajak atas kekayaan ini merupakan pajak yang dikenakan atas aset bersih wajib pajak orang pribadi yang mencakup investasi, mobil, perhiasan, dan barang koleksi.

Berdasarkan laporan dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) 2018, pajak kekayaan tidak selalu berjalan dengan efektif. Sebab, pajak kekayaan menggunakan basis pajak yang sempit. Bahkan, pajak kekayaan seringkali gagal memenuhi tujuan redistributif penghasilan.

“Pajak kekayaan seringkali gagal memenuhi tujuan redistributif penghasilan. Keadaan tersebut terjadi karena dipengaruhi adanya pengambilan risiko dalam kegiatan usaha bisnis. Bahkan, pajak kekayaan juga tidak menghalangi kegiatan penghindaran pajak dan penggelapan pajak,” demikian keterangan tertulis Pemerintah Prancis yang dilansir dari Factiva (18/2/2019).

Baca Juga: Prancis dan Jerman Tetapkan Lockdown dalam Penanganan Corona

Berdasarkan koran yang memuat informasi finansial 'Les Echos', sekitar 42.000 jutawan meninggalkan Prancis antara 2000 hingga 2014. Mereka memutuskan untuk pindah ke negara lain, seperti Belgia atau Portugal yang tidak menerapkan pajak atas kekayaan yang menerapkan tarif pajak tetap sebesar 28% yang diperuntukkan penghasilan yang berasal dari bunga dan investasi untuk ekspatriat.

Fakta yang mendukung yang ditemukan di Prancis, yaitu setengah keluarga Pierre-Francois Taittinger yang memiliki Champagne house, terpaksa menjual saham mayoritas mereka untuk merek Taittinger ke perusahaan Amerika Serikat, yaitu Starwood Capitalpada 2005. Selanjutnya, mereka tinggal di Inggris, Belgia, dan negara-negara yang tidak menerapkan pajak kekayaan seperti di Prancis.

Presiden Macron memutuskan menghapus pajak kekayaan untuk tetap mempertahankan keluarga kaya raya lainnya, seperti Taittingers. Bahkan, Presiden Macron juga berharap bahwa kekayaan Taittingers yang telah dipindahkan ke negara lain untuk dikembalikan ke Prancis.

Baca Juga: Soal Penerapan Pajak Digital, Inggris Pertimbangkan Ancaman AS

Selain itu, penghapusan pajak kekayaan di Prancis juga bertujuan untuk membuat Prancis sebagai negara yang menarik bagi perusahaan Inggris dan perusahaan keuangan lainnya beroperasional di Prancis. Dampak yang ditimbulkan, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga Prancis.

Tampaknya Presiden Macron berupaya untuk meringankan beban pajak di Prancis. Tidak hanya pajak kekayaan yang dihapuskan, tetapi, ia juga berencana menghapuskan dua jenis pajak lainnya, yaitu pajak atas warisan dan pajak yang untuk tempat tinggal tertentu.

Upaya yang dilakukan oleh Presiden Macron terkait dengan penghapusan pajak kekayaan merupakan tindakannya yang mengikuti 'peringatan' dari OECD. Pemberlakuan pajak kekayaan bukan cara yang efisien untuk menghasilkan penghasilan atau mendistribusikan kembali kekayaan di negara-negara yang sudah memiliki pajak penghasilan, warisan, dan pajak hadiah yang kuat. (Amu)

Baca Juga: Menkeu Prancis: Jangan Sampai Konsensus Pajak Digital Tidak Tercapai

“Pajak kekayaan seringkali gagal memenuhi tujuan redistributif penghasilan. Keadaan tersebut terjadi karena dipengaruhi adanya pengambilan risiko dalam kegiatan usaha bisnis. Bahkan, pajak kekayaan juga tidak menghalangi kegiatan penghindaran pajak dan penggelapan pajak,” demikian keterangan tertulis Pemerintah Prancis yang dilansir dari Factiva (18/2/2019).

Baca Juga: Prancis dan Jerman Tetapkan Lockdown dalam Penanganan Corona

Berdasarkan koran yang memuat informasi finansial 'Les Echos', sekitar 42.000 jutawan meninggalkan Prancis antara 2000 hingga 2014. Mereka memutuskan untuk pindah ke negara lain, seperti Belgia atau Portugal yang tidak menerapkan pajak atas kekayaan yang menerapkan tarif pajak tetap sebesar 28% yang diperuntukkan penghasilan yang berasal dari bunga dan investasi untuk ekspatriat.

Fakta yang mendukung yang ditemukan di Prancis, yaitu setengah keluarga Pierre-Francois Taittinger yang memiliki Champagne house, terpaksa menjual saham mayoritas mereka untuk merek Taittinger ke perusahaan Amerika Serikat, yaitu Starwood Capitalpada 2005. Selanjutnya, mereka tinggal di Inggris, Belgia, dan negara-negara yang tidak menerapkan pajak kekayaan seperti di Prancis.

Presiden Macron memutuskan menghapus pajak kekayaan untuk tetap mempertahankan keluarga kaya raya lainnya, seperti Taittingers. Bahkan, Presiden Macron juga berharap bahwa kekayaan Taittingers yang telah dipindahkan ke negara lain untuk dikembalikan ke Prancis.

Baca Juga: Soal Penerapan Pajak Digital, Inggris Pertimbangkan Ancaman AS

Selain itu, penghapusan pajak kekayaan di Prancis juga bertujuan untuk membuat Prancis sebagai negara yang menarik bagi perusahaan Inggris dan perusahaan keuangan lainnya beroperasional di Prancis. Dampak yang ditimbulkan, yaitu penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga Prancis.

Tampaknya Presiden Macron berupaya untuk meringankan beban pajak di Prancis. Tidak hanya pajak kekayaan yang dihapuskan, tetapi, ia juga berencana menghapuskan dua jenis pajak lainnya, yaitu pajak atas warisan dan pajak yang untuk tempat tinggal tertentu.

Upaya yang dilakukan oleh Presiden Macron terkait dengan penghapusan pajak kekayaan merupakan tindakannya yang mengikuti 'peringatan' dari OECD. Pemberlakuan pajak kekayaan bukan cara yang efisien untuk menghasilkan penghasilan atau mendistribusikan kembali kekayaan di negara-negara yang sudah memiliki pajak penghasilan, warisan, dan pajak hadiah yang kuat. (Amu)

Baca Juga: Menkeu Prancis: Jangan Sampai Konsensus Pajak Digital Tidak Tercapai
Topik : berita pajak internasional, pajak kekayaan, prancis
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Rabu, 04 Desember 2019 | 16:26 WIB
PRANCIS
Selasa, 03 Desember 2019 | 10:54 WIB
AMERIKA SERIKAT
Kamis, 28 November 2019 | 10:23 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 22 November 2019 | 15:00 WIB
TURKI
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 09:19 WIB
OPINI
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 08 April 2020 | 16:22 WIB
TIPS E-BUPOT