AMERIKA SERIKAT

Kongres AS Minta Otoritas Pajak Sediakan Aplikasi Pelaporan SPT Gratis

Muhamad Wildan | Minggu, 24 Juli 2022 | 15:00 WIB
Kongres AS Minta Otoritas Pajak Sediakan Aplikasi Pelaporan SPT Gratis

Ilustrasi.

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Sebanyak 22 anggota Kongres AS dari Partai Demokrat mendorong Internal Revenue Service (IRS) untuk menyediakan aplikasi pengisian dan pelaporan SPT yang dapat digunakan oleh wajib pajak secara gratis.

Selama ini, aplikasi pelaporan SPT yang dapat diakses wajib pajak tanpa biaya disediakan konsorsium penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) melalui program Free File.

"Rata-rata wajib pajak AS menghabiskan waktu 13 jam dan biaya hingga US$240 untuk lapor SPT. Ini adalah akibat ulah perusahaan PJAP yang menyabotase program Free File untuk keuntungan mereka sendiri," ujar Senator AS Elizabeth Warren, dikutip pada Minggu (24/7/2022).

Baca Juga:
Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Saat ini, aplikasi pengisian dan pelaporan SPT secara gratis yang disediakan oleh konsorsium PJAP hanya dimanfaatkan oleh 3% wajib pajak. Padahal, 70% wajib pajak berhak memanfaatkan aplikasi yang diselenggarakan melalui program Free File tersebut.

Tak hanya anggota Kongres, Government Accountability Office juga meminta otoritas pajak untuk menyediakan aplikasi penyusunan dan pelaporan SPT tersendiri tanpa perlu bekerja sama dengan para PJAP.

Dalam rancangan beleid berjudul Tax Filing Simplification Act yang diusung oleh Warren bersama 21 anggota Kongres lainnya, IRS bakal dilarang membuat perjanjian yang membatasi otoritas membuat aplikasi pelaporan SPT gratis.

Baca Juga:
Besok Siang, Telepon dan Live Chat Kring Pajak Dihentikan Sementara

Rancangan beleid tersebut juga mewajibkan IRS menyediakan aplikasi pelaporan SPT yang bisa digunakan wajib pajak secara gratis tanpa perlu bekerja sama dengan konsorsium PJAP seperti yang terjadi saat ini.

Aplikasi juga harus mempermudah wajib pajak mengeklaim berbagai insentif kredit pajak yang diberikan oleh pemerintah seperti child tax credit (CTC) dan enhanced income tax credit (EITC).

Apabila beleid tersebut disetujui, IRS akan diwajibkan merancang aplikasi pengisian SPT tersendiri dan bisa digunakan paling lambat pada Maret 2023. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024