BERITA TERKINI
DALAM diskursus perpajakan sering kali muncul sebuah pertanyaan filosofis, "Apakah kepatuhan pajak sukarela (voluntary tax compliance) sebenarnya hanyalah sebuah utopia?"
Ketika memandang takjub negara-negara maju dengan tax ratio yang tinggi, kita patut bertanya. Apakah tingginya penerimaan negara mereka murni karena warganya bangun pagi dan dengan kesadaran moralnya rela untuk menyetorkan pajak? Atau, hal itu sesungguhnya adalah hasil dari arsitektur administrasi yang didesain secara brilian dan tanpa celah?
Jika 'kepatuhan sukarela' didefinisikan secara naif sebagai kerelaan menyerahkan kekayaan kepada negara tanpa pengawasan atau ancaman sanksi maka itu adalah utopia belaka. Manusia pada dasarnya adalah homo economicus. Membayar pajak adalah reduksi atas kekayaan personal. Karenanya, apabila manusia diberi kebebasan absolut, penghindaran pajak (tax evasion) bukanlah anomali, melainkan respons rasional yang berakar pada sifat dasar.
Namun, kepatuhan sukarela dalam literatur modern berarti wajib pajak menghitung, membayar, dan melapor pajak dengan benar (self-assessment) tanpa otoritas perlu melakukan intervensi pemaksaan. Merujuk Slippery Slope Framework (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008), kepatuhan bersandar pada dua pilar, yaitu power of authority (probabilitas audit, sanksi) dan trust in authority (keadilan, transparansi, layanan).
Kajian perilaku terbaru oleh James Alm (2019) juga mengonfirmasi bahwa kepatuhan lahir dari interaksi kompleks antara ketakutan akan sanksi, norma sosial, dan persepsi keadilan institusi.
Negara maju tidak bergantung pada kesempurnaan moral, mereka merekayasa kepatuhan melalui desain tata kelola data dan psikologis.
Otoritas pajak di Swedia, yang sering menjadi teladan otoritas pajak dunia, sangat dipercaya berkat compliance by design. Hampir seluruh data penghasilan terintegrasi otomatis menjadi pre-populated tax return. Wajib pajak patuh karena sistem membuat kecurangan nyaris mustahil dan administrasi berjalan tanpa friksi (frictionless).
Selanjutnya, Australian Taxation Office (ATO) mengandalkan pilar power of authority via massive data matching. Saat wajib pajak melapor, ATO sudah menyajikan rekam jejak finansial mereka. Efek psikologis ini secara drastis 'memaksa' realitas menuju kepatuhan kolektif.
Otoritas pajak Jepang, menjaga kepatuhan melalui pemenuhan kontrak sosial. Wajib pajak melihat hasil pajak mereka secara nyata dan transparan pada fasilitas publik dan layanan kesehatan kelas wahid.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebenarnya sudah lama menyadari pergeseran paradigma ini. Imbauan moral di spanduk jalanan tidak lagi memadai. Karenanya, ada beberapa strategi yang mesti terus disempurnakan.
Pertama, administrasi pajak tanpa friksi via coretax system. Implementasi coretax system adalah lompatan krusial. Seperti Swedia, DJP menargetkan pre-populated returns sebagai standar baru. Asimetri informasi menyempit sehingga wajib pajak tidak lagi berpikir "Apakah saya harus lapor?", melainkan "DJP sudah tahu, saya tinggal mengonfirmasi."
Kedua, integrasi data omnipresent. Penggunaan NIK sebagai NPWP dan kolaborasi data instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) dirajut sedemikian rapat sehingga risiko penghindaran pajak jauh melampaui manfaat ekonomis sesaat yang mungkin didapat.
Ketiga, fungsi pengawasan berbasis risiko. Dengan basis data yang terpusat dan presisi, fungsi pemeriksaan, penagihan, dan penilaian tidak lagi bergerak secara acak. Advanced data analytics secara otomatis mengisolasi free-riders dan penghindar pajak kronis. Penegakan hukum menjadi sangat presisi, melindungi wajib pajak yang jujur, dan secara alamiah mendongkrak trust publik.
Keempat, amplifikasi transparansi fiskal. Kolaborasi lintas kementerian perlu terus diperkuat agar masyarakat dapat melihat wujud fisik uang pajak mereka secara transparan, layaknya prinsip resiprositas di Jepang.
Kepatuhan pajak sukarela bukanlah utopia apabila dipahami sebagai output dari ekosistem administrasi yang direkayasa secara matang, bukan input bawaan lahir. Lebih jauh, tax ratio yang tinggi dicapai karena otoritas membangun arsitektur yang menjadikan 'patuh' sebagai satu-satunya pilihan rasional, termudah, dan paling logis.
Meminjam pepatah Sun Tzu dalam The Art of War bahwa seni tertinggi dalam peperangan adalah menaklukkan musuh tanpa harus bertempur. Dalam konteks administrasi perpajakan modern, seni tertingginya adalah menaklukkan tax evasion tanpa perlu melepaskan armada pemeriksaan dan penagihan ke lapangan. Kepatuhan dipastikan bukan melalui senjata pemaksa, melainkan melalui arsitektur sistem yang membuat kepatuhan menjadi satu-satunya jalan. (sap)
